Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Emus: Kapolda dan Kasat Brimob bertanggungjawab dalam kasus Deiyai

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi hukum dan HAM, Emus Gwijangge mengatakan, Kapolda Papua dan Kasat Brimob adalah pihak yang paling bertanggungjawab dalam kasus tertembaknya beberapa warga sipil, 1 Agustus, di Deiyai yang diduga dilakukan anggota Brimob dan kepolisian.

Ia mengatakan, pihak Polda Papua jangan melindungi anggotanya. Apa pun alasannya, katanya lagi, tidak dibenarkan memakai senjata yang merupakan alat negara, kemudian dipakai melukai warga sipil.

Emus: Kapolda dan Kasat Brimob bertanggungjawab dalam kasus Deiyai 1 i Papua

"Jangan melindungi anggotanya dengan alasan anggotanya menggunakan peluru karet dan alasan lainnya. Di lapangan ditemukan selongsong peluru tajam dan ada warga yang meninggal dunia karena tertembak," kata Emus ketika menghubungi Jubi, Kamis (3/8/2017).

Ia meminta Kapolda menarik semua anggota Brimob dari wilayah pegunungan Papua dan mengevaluasi kinerja Kapolres, yang selama ini wilayah hukumnya bermasalah, terutama di daerah pegunungan.

"Nyawa orang Papua itu mahal. Orang Papua jangan dijadikan tempat latihan dan sasaran tembak. Kalau mau baku tembak atau perang ke Palestina sana lawan tentara Israel," ujarnya.

Tambahnya, faktor lemahnya SDM anggota kepolisian diduga penyebab sering terjadinya gesekan dengan masyarakat.

Loading...
;

"Anggota polisi, Brimob dan aparat keamanan lain yang dikirim ke Papua harus benar-benar punya kapasitas pendidikan memadai. Ini karena masalah SDM di kepolisian yang tidak memadai," katanya. 

Pascakejadian Deiyai, Komnas HAM perwakilan Papua mengirim tim ke wilayah itu, Kamis (3/8/2017).

Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey berharap, semua pihak menahan diri dengan tidak melakukan aksi yang mengakibatkan reaksi dan kembali menelan korban.

"Agenda Komnas HAM adalah memastikan penyebab terjadinya kejadian, melihat tempat kejadian dan bagaimana kondisi korban. Ini penting dan mendesak karena tujuh orang tertembak dan ada yang meninggal dunia. Komnas HAM sangat prihatin atas kejadian itu," kata Frits via pesan singkatnya.

Katanya, pihaknya juga akan meminta keterangan kepolisian sebab peristiwa ini harus segera mendapat perhatian pemerintah. Komnas HAM juga melakukan koordinasi dengan Gubernur Papua dan Pemprov Papua, agar memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut. 

"Apa pun kondisinya kalau ada warga sipil meninggal dunia akibat tertembak dengan alasan yang tidak terukur, tentu melanggar HAM. Tindakan aparat tersebut harus diproses hukum, termasuk pihak terkait yang ada dalam laporan tersebut," katanya. (*) 

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top