Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Enam suku di pesisir Nabire mendatangi KPU

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Nabire, Jubi – Enam suku yang berasal dari pesisir di Kabupaten Nabire mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umun (KPU) Nabire. Kehadiran mereka untuk menolak hasil tim seleksi (Timsel) anggota KPU Nabire periode 2018-2013 dalam proses tahapan seleksi anggota KPU Provinsi Papua, yang tidak mengakomodir anak asli pesisir sebagai representasi kultur sesuai amanat UU Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua.

Ini merupakan kedatangan kedua setelah sebelumnya, Jumat (19/10/2018), melakukan hal serupa, dengan menyampaikan beberapa poin penting sebagai catatan sikap.

Kepala Suku Besar Wate, Kabupaten Nabire, Alex Raiki, mengatakan pekan sebelumnya pihaknya telah menyampaikan beberapa poin di antaranya, ketidakpuasan enam suku masyarakat pesisir Kabupaten Nabire atas tidak terakomodirnya dua calon anggota KPU Nabire dari masyarakat pesisir.

Mendesak timsel segera mengadakan pertemuan dengan keenam suku ini sebagai pemilik hak ulayat, sebab pihaknya menilai tidak dihargai di atas tanah leluhurnya.

“Itu tuntutan kami pekan lalu. Namum rupanya tidak ada tanggapan dan kami sebenarnya mau palang saja kantor ini, silakan mereka mau pindahkan kantor ke mana, asal jangan ada di tanah adat Suku Wate,” ujarnya kepada Jubi, usai diterima Sekretaris KPU Nabire, Rabu (24/10/2018).

Kata Raiki, pihaknya ingin minta jawaban atas aspirasi yang sudah disampaikan. Atas alasan apa timsel tidak mengakomodir dua calon dari perwakilan masyarakat pesisir.

Loading...
;

Dua calon anggota KPU Nabire, Valentine AS Wayar dan Paulus N. Ayatanoi, yang jelas mendapat rekomendasi dari masyarakat adat suku Wate tetapi tidak diakomodir bahkan digugurkan sejak awal seleksi.

“Padahal kami sudah merekomendasikan dan meyampaikan kepada timsel, tapi diabaikan. Padahal anak-anak kami juga sudah bisa,” kesalnya.

Menurutnya,Suku Wate tidak dihargai oleh Pemerintah Kabupaten Nabire dan timsel KPU yang menolak rekomendasinya. Ini adalah bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap Suku Wate.

Padahal, kata dia, sukunya jelas memiliki otoritas hak atas tanah yang telah diserahkan secara gratis dipakai oleh pemerintah dalam membangun perkantoran dan fasilitas umum lainnya.

“Maka secara tegas saya menyatakan tanah dan kantor KPU Kabupaten Nabire ditarik kembali atas nama adat berdasarkan SK No.66. Apabila timsel tetap berkeras hati untuk melantik anggota KPU baru periode 2018-2022, maka KPU silakan berkantor di luar batas wilayah adat Suku Wate di Kabupaten nabire. Mau di daerah mana silakan, jangan di Nabire,” tegasnya.

Lanjutnya, kedua anak adat yang direkomendasikan oleh masyarakat adat suku Wate adalah putra-putri terbaik dari lima suku di Kabupaten Nabire.

“Meraka berpendidikan, sarjana, bukan asal kami tunjuk,” jelasnya.

Ketua Dewan Penasihat BMA-Suku Wate, Daniel Mandiwa, mengatakan apabila tuntutannya tidak diakomidir, maka akan dihentikan pembangunan di Kabupaten Nabire selama lima tahun mendatang.

“Sebab tanah dan material pembangunan yang ada di Nabire adalah milik adat Suku Wate dan lima suku lainnya di Nabire,” ujarnya.

Ketua Aliansi Masyarakat Pesisir, Petsur Sadi, mengatakan pihaknya tidak bermaksud mengganggu proses tahapan seleksi dan agenda nasional pemilu tahun depan. Namun sepanjang aspirasi belum diakomodir, maka tetap menuntut hak sampai kapanpun.

Menurutnya, sejak adanya pemerintahan di kabupaten ini, baru pertama kali menuntut haknya sebagai pemilik hak ulayat. Selama ini, sejak adanya Kabupaten Paniai dan akhirnya berubah setelah melahirkan beberapa kabupaten, masyarakat di pesisir selalu dianaktirikan dan menjadi penonton di atas tanahnya sendiri.

“Nabire merupakan pemilik dari enam suku masyarakat pesisir, terutama suku Wate dan Yerisiam. Tetapi tidak pernah diperlakukan sebagaimana yang tertuang di dalam UU Otsus. Tapi sayang selalu dijadikan penonton,” katanya.

Sekretaris KPU Nabire, Mikael Mote, mengatakan pihaknya tidak dapat berbuat banyak sebab tim seleksi adalah wewenang pusat yang diselenggarakan di Jayapura.

“Selain itu, saya sudah berulang kali menelpon ke KPU Provinsi tetapi tidak ada tanggapan bahkan tidak diangkat dan dibalas telpon dan SMS saya,” katanya.

Negosiasi antara pihak keamanan dan KPU diwakili Sekretaris KPU akhirnya disepakati dengan jaminan perwakilan masyarakat pesisir dari enam suku ini akan diberangkatkan ke Jayapura pada kamis (25/10/2018) guna menyampaikan aspirasinya di KPU Provinsi Papua. (*)

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top