Erdi Dabi bantah amuk massa di Yalimo hanya dilakukan pendukungnya

Calon Bupati Yalimo, Papua
Calon Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1, Erdi Dabi. - Jubi/Hengky Yeimo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Calon Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1, Erdi Dabi membantah jika amuk massa yang membakar sejumlah sejumlah bangunan kantor di Elelim, ibu kota Kabupaten Yalimo, pada 29 Juni lalu hanya dilakukan pendukungnya. Dabi juga tidak menerima Mahkamah Konstitusi memutus sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Yalimo dengan dasar kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dirinya.

Erdi Dabi mengakui ia dan pendukungnya merasa kecewa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 145/PHP.BUP–XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo. Melalui putusan yang dibacakan di Jakarta pada Selasa (29/6/2021) itu, MK mendiskualifikasi Erdi Dabi dari proses Pemilihan Kepala Daerah Yalimo 2020, karena dinilai tidak memenuhi syarat Calon Bupati.

Meskipun demikian, Dabi menegaskan amuk massa di Elelim, ibu kota Kabupaten Yalimo, Papua, terjadi secara spontan dan dilakukan beberapa pihak. “Jadi, bukan hanya saya punya massa pendukung yang bakar. Ada massa pendukung [pasangan] 02 yang [juga] bakar kantor. [Saat] MK sudah keluarkan amar putusan, jaringan seluler di Yalimo terganggu, [sehingga] informasi simpang-siur mulai muncul, [dan] akhirnya terjadi konflik,” kata Dabi di Kota Jayapura, Papua, Rabu (30/6/2021) malam.

Dabi menyatakan tidak bisa menerima putusan MK mendiskualifikasi dirinya dengan alasan kasus kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan lalu lintas yang dimaksud Erdi Dabi itu adalah perkara yang telah diputusPengadilan Negeri (PN) Jayapura dengan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN.Jap pada 18 Februari 2021.

Baca juga: Massa Erdi Dabi masih memblokade jalan menuju Elelim

Putusan PN Jayapura itu menyatakan Erdi Dabi terbukti mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk minuman keras pada 17 September 2020, sehingga menabrak hingga tewas seorang polwan bernama Bripka Christin Meisye Batfeny. Dabi dinyatakan terbukti melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diancam pidana penjara 12 tahun. Namun, dalam kasus itu Erdi Dabi dihukum 4 bulan penjara.

Menurut Dabi, perkara pidana itu seharusnya tidak dijadikan dasar bagi MK untuk memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo. “MK melakukan sidang sengketa Pilkada Yalimo, namun terkesan mereka gelar sidang terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Hal itu membuat masyarakat terpancing emosi dan membakar kantor di Yalimo,”katanya.

Loading...
;

Dabi juga kecewa karena MK membatalkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tertanggal 18 Desember 2020 maupun Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 11 Mei 2021. Ia menyatakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Yalimo telah dua kali menyelenggarakan pemungutan suara, namun kedua hasil pemungutan suara itu dibatalkan MK.

Padahal, demikian menurut Dabi, pemungutan suara pertama maupun pemungutan suara kedua sama-sama menunjukkan bahwa pasangan Erdi Dabi – John W Wilil memenangi Pilkada Kabupaten Yalimo 2020. “KPU [dan] Bawaslu sebagai penyelenggara, masyarakat, serta alam leluhur Yali sudah menyaksikan perolehan suara yang kami peroleh. Itu murni pemberian dari masyarakat,” kata Dabi.

Bagi Dabi, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemungutan Suara, MK seharusnya mengadili persoalan selisih suara dalam pemungutan suara. “Bukan mengungkit kembali masalah pribadi yang sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Putusan MK mendiskualifikasikan kami itu membunuh karakter kami sebagai intelektual di Yalimo dan di Tanah Papua. Jadi, kami masyarakat Yalimo sangat menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Dabi menegaskan ia tidak menginginkan terjadinya konflik horisontal di antara para pendukung pasangan calon pada Pilkada Yalimo 2020. “Kami tidak inginkan perang antara pendukung pasangan calon 01 dan pasangan calon 02. Kami tidak ingin ada pertumpahan darah karena putusan yang tidak benar. Saya meminta agar supaya status hukum saya jelas. Pemilihan pertama sudah jalan, kedua saya sudah jalani, dan menang,” katanya.

Baca juga: Pasca putusan MK, massa bakar sejumlah bangunan di Yalimo

Dabi menyatakan kini pihaknya menunggu penyelesaian masalah Pilkada Yalimo, dan berharap penyelenggara Pilkada Yalimo memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat Yalimo. “Kami tidak mau korban jiwa dalam politik. MK harus berbicara atas insiden itu,” kata Dabi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, massa membakar bangunan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Yalimo, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yalimo, Kantor Dinas Kesehatan Yalimo, Kantor Dinas Perhubunhan Yalimo dan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Yalimo. Massa juga membakar gedung Bank Papua dan sejumlah kios di sana. Amuk massa itu terjadi setelah MK membacakan putusan perkara sengketa Pilkada Yalimo.

Selain mendiskualifikasi Erdi Dabi sebagai Calon Bupati Yalimo, MK juga memerintahkan agar KPU Yalimo memberi kesempatan bagi Calon Wakil Bupati John W Wilil (pasangan Erdi Dabi) untuk mencari pasangan baru. MK juga memerintahkan KPU untuk melanjutkan proses Pemungutan Suara Ulang dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon dan Nahum Mabel) dan John W Wilil bersama pasangan barunya.

Salah satu kepala Suku Yalimo, Sony Silak yang juga pendukung pasangan Erdi Dabi – John W Wilil menyatakan pihaknya kecewa dengan putusan MK itu. “Kami menilai bahwa MK sudah tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Dalam putusan itu MK, menggugurkan [Calon] Bupati, padahal Calon Bupati sudah menang dua kali,” katanya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top