TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Evaluasi Otsus Papua wewenang MRP, bukan wewenang pemerintah pusat

Kebebasan Sipil di Papua
Poster diskusi daring "Rendahnya Tingkat Kebebasan Sipil di Papua" yang diselenggarakan Koalisi Kemanusiaan Papua pada Minggu (4/7/2021). - IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP, Timotius Murib kembali menegaskan bahwa wewenangan untuk mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua ada pada MRP, dan bukan merupakan wewenang pemerintah pusat ataupun DPR RI. Hal itu dinyatakan Murib selaku pembicara dalam diskusi daring Koalisi Kemanusiaan Papua bertajuk “Rendahnya Tingkat Kebebasan Sipil di Papua” pada Minggu (4/7/2021).

Murib menyatakan MRP sebagai lembaga kultural yang dibentuk Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) telah menerima banyak aspirasi orang asli Papua terkait evaluasi pelaksanaan Otsus Papua. Orang asli Papua adalah penerima manfaat Otsus Papua, sehingga aspirasi mereka kepada MRP harus menjadi acuan untuk mengevaluasi Otsus Papua.

Murib juga menegaskan kembali bahwa pemerintah pusat dan DPR RI tidak berwenang mengevaluasi Otsus Papua. “Kami melakukan evaluasi berdasarkan aspirasi masyarakat Papua.  Mereka menyampaikan bahwa harus ada ruang yang disiapkan oleh MRP dan DPR Papua. Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 [UU Otsus Papua], evaluasi Otsus Papua dilakukan oleh rakyat Papua melalui MRP,” kata Murib.

Baca juga: Ketua MRP: Wajah demokrasi Papua semasa Otsus tetap buruk

Murib menekankan bahwa salah satu kekhususan Otsus Papua adalah wewenang rakyat Papua untuk mengevaluasi Otsus itu, dan mengusulkan perubahan UU Otsus Papua. “Itu kekhususan, sehingga usulan perubahan itu harus dilakukan oleh MRP. Kami mau lihat kebijakan khusus pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur itu berjalan bagaimana,” katanya.

Ia mengatakan pemerintah pusat secara sepihak mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Kedua UU Otsus yang hanya akan mengubah dua pasal UU Otsus Papua. Kedua pasal yang ingin diubah sepihak oleh pemerintah pusat itu adalah ketentuan Pasal 34 tentang penerimaan khusus setara 2 persen plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan ketentuan Pasal 76 yang mempersyaratkan pemerintah Provinsi Papua harus memperoleh persetujuan dari MRP dan DPR Papua.

Ia menyatakan MRP mempertanyakan apakah revisi 2 pasal itu akan menyejahterakan masyarakat Papua. “Kalau Jakarta mengevaluasi dan menambah uang, rakyat Papua tidak membutuhkan uang. Di Papua itu peredaran uang banyak. Hukum kita yang harus di perbaiki. Jadi, dengan evaluasi, kita berikan kewenangan [kepada]pemerintah provinsi, kabupaten, distik dan kampung, itu yang harus dibicarakan. [Seharusnya] kita duduk dan atur bersama, untuk masa depan mereka yang baik,” kata Murib.

Baca juga: MK tunda gugatan MRP/MRPB karena COVID-19

Menurutnya, MRP mengidentifikasi ada 26 kewenangan khusus yang diberikan UU Otsus Papua kepada Pemerintah Provinsi Papua. Dari 26 kewenangan khusus itu, hanya empat saja yang dilaksanakan. Yaitu, pembentukan lembaga kultural MRP, ada 14 kursi perwakilan wilayah adat di DPR Papua, Gubernur dan Wakil Gubernur harus orang asli Papua, dan [kucuran Dana Otsus Papua setara 2 persen plafon Dana Alokasi Umum Nasional. Sedangkan 22 kewenangan khusus lainnya teramputasi aturan sektoral.

Ia mengingatkan bahwa UU Otsus Papua diundangkan pada 2001 sebagai jawaban atas tuntutan rakyat Papua yang meminta merdeka. Rakyat Papua tidak pernah meminta Otsus Papua, namun Negara memberikan Otsus Papua untuk meredam keinginan rakyat Papua untuk merdeka.

Baca juga: Pemerintah tolak 34 DIM RUU Otsus Papua di luar usulan

“Orang Papua  menerima penerapan Otsus karena kami yakin pemerintah Indonesia akan konsisten menjalankan [pelimpahan] 26 kewenangan khusus, [tapi] ternyata tidak. Jika  26 kewenangan khusus itu dilaksanakan [secara konsisten] saya yakin bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan rakyat papua akan mengatakan ‘Otsus Papua dilanjutkan’. Sayangnya, sampai saat ini hanya empat kewenangan yang dijalankan. Itulah yang menjadi bumerang dan kami tidak bisa menjelaskan,” kata Murib.

MRP mengusulkan agar pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan di Papua dan Papua Barat duduk bersama membicarakan berbagai aspirasi yang telah disampaikan masyarakat Papua kepada kedua lembaga kultural itu. “Mari kita duduk sama-sama, [bahas] pasal per pasal manfaatnya apa bagi orang Papua. Pasal yang tidak penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat papua kita buang. Syaratnya, semua lembaga yang berkepentingan di Tanah Papua harus duduk bersama,” ujar Murib.

Ia menyatakan hingga kini MRP juga tidak mengetahui sejak kapan Jakarta membuat RUU untuk mengubah dua pasal UU Otsus Papua itu. Murib juga tidak mengetahui siapa yang mengusulkan revisi UU Otsus Papua hanya sebatas kedua pasal tersebut.  (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us