Follow our news chanel

Fasilitas umum sering dipalang, Legislator: Selesaikan lewat pengadilan

Ilustrasi pemalangan salah satu ruang di sekolah yang ada di Kota Jayapura - Jubi/Arjuna
Fasilitas umum sering dipalang, Legislator: Selesaikan lewat pengadilan 1 i Papua
Ilustrasi pemalangan salah satu ruang di sekolah yang ada di Kota Jayapura – Jubi/Arjuna.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Tan Wie Long, Wakil Ketua Komisi I DPR Papua yang membidangi pertanahan, pemerintahan, hukum dan HAM menyatakan sengketa tanah antara pemerintah dan masyarakat yang sering terjadi di beberapa wilayah Papua sebaiknya diselesaikan lewat jalur hukum di pengadilan.

Hal tersebut dikatakan politikus Partai Golongan Karya itu terkait sering terjadinya pemalangan fasilitas umum di sejumlah daerah di Papua. Pihak yang mengklaim pemilik ulayat seringkali melakukan pemalangan pemalangan menuntut pembayaran ganti rugi lahan yang tempat berdirinya sebuah fasilitas publik milik pemerintah.

Menurut Tan Wie Long, pemalangan terhadap fasilitas umum seringkali terjadi pada waktu tertentu. Misalnya pemalangan beberapa sekolah di sejumlah wilayah jelang pelaksanaan tahun ajaran baru beberapa waktu lalu.

Katanya, hampir setiap akan ada momen yang dilaksanakan pemerintah, selalu terjadi pemalangan. Seakan pemerintah daerah belum menyelesaikan ganti rugi suatu lahan. Situasi ini dinilai akan menjadi preseden buruk.

“Kami menyayangkan dan prihatin dengan situasi itu. Ke depan kalau ada masalah tanah antara pemerintah dengan pihak yang mengklaim pemilik tanah, sebaiknya diselesaikan lewat jalur hukum di pengadilan agar menjadi pembelajaran,” kata Tan Wie Long kepada Jubi, Minggu (28/7/2019).

Ia mengatakan, dalam pengamatan pihaknya selama ini, pemerintah daerah cenderung dirugikan ketika ada tuntutan ganti rugi dari kelompok masyarakat. Pemerintah daerah terkadang menyatakan pembayaran ganti rugi lahan tempat berdirinya sebuah fasilitas umum telah diselesaikan, dan semua dokumen kepemilikan ada pada pemerintah.

Loading...
;

Namun pihak yang mengklaim pemilik lokasi tempat fasilitas itu dibangun menyatakan belum ada ganti rugi.

Padahal kata Tan, pembayaran suatu lahan yang akan dimanfaatkan untuk fasilitas umum selalu dihadir muspida, ondoafi dan pihak yang menyatakan pemilik. Namun seiring waktu muncul pihak yang mengklaim sebagai pemilik area tersebut menyatakan belum ada pembayaran atau baru dibayarkan sebagian.

“Kan tidak adil. Tidak bijaksana. Makanya sebaiknya diselesaikan lewat pengadilan. Kedua pihak memperlihatkan bukti dokumen kepemilikan di pengadilan, dan para majelis hakim yang memutuskan,” ujarnya.

Kata Tan Wie Long, tidak mungkin APBD provinsi atau kabupaten/kota hanya dihabiskan untuk membayar tanah masyarakat yang digunakan oleh pemerintah. Apalagi jika sebelumnya pemerintah telah membayar ganti rugi terhadap lahan yang difungsikan itu.

“Pemerintah tidak mungkin melakukan pembayaran berkali-kali karena itu akan menjadi temuan ketika ada audit keuangan,” ucapnya.

Masyarakat lanjut Tan, tidak salah menuntut haknya jika memang mereka belum mendapatkannya. Akan tetapi jika pemerintah sudah memenuhi kewajibannya, masyarakat mesti jujur dan tidak lagi menuntut dengan berbagai alasan.

Belum lama ini aksi pemalangan sejumlah fasilitas publik di antaranya sekolah terjadi di beberapa wilayah Papua. Misalnya saja SMU PGRI  dan SMU Korpri Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura.

Ruangan di kedua sekolah itu dipalang pihak yang mengklaim sebagai pemilik ulayat sejak 27 Juni 2019 hingga kini.

Akibat pemalangan tersebut, sejak sebulan terakhir tak ada aktivitas belajar mengajar di kedua sekolah itu. Bangunan sekolah tersebut didirikan Pemerintah Kota Jayapura pada era Manase Robert Kambu menjabat Wali Kota Jayapura.

Sekretaris Komisi V DPR Papua bidang pendidikan, Natan Pahabol yang mengunjungi kedua sekolah itu pada 24 Juli 2019, menyatakan informasi yang diperoleh dari pihak sekolah, pemilik ulayat menuntut ganti rugi lahan. Namun belum diketahui berapa nominal yang diminta.

Menurut Natan Pahabol, pemilik mengklaim lahan yang digunakan dua sekolah dengan jumlah murid sekitar 500 orang tersebut belum dibayarkan. Kedua sekolah dibangun di lahan tersebut, hanya bermodalkan negosiasi antara pemilik ulayat dan MR. Kambu saat menjabat Wali Kota Jayapura.

“Pihak sekolah menyatakan telah berkomunikasi dengan MR. Kambu. Namun yang bersangkutan menyatakan ia sama sekali tidak meninggalkan tunggakan sebelum masa jabatannya berakhir. Semua dokumen terkait sekolah itu ada di kantor wali kota,” kata Natan Pahabol.

Namun hingga kini pihaknya belum mengetahui berapa nominal ganti rugi lahan yang sudah dibayarkan. Pihak sekolah sudah meminta dokumen sekolah dan menanyakan berapa nominal ganti rugi lahan yang telah dibayarkan ke Pemerintah Kota Jayapura, belum mendapat kepastian hingga kini.

“Ondoafi Kampung Waena Ramses Ohee juga menyatakan memang belum dibayarkan. Namun berapa nominal diminta pemilik ulayat belum dibicarakan,” ujarnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top