Follow our news chanel

Previous
Next

Forum Kehutanan Papua agendakan seminar dan musyawarah

Suasana diskusi Forum Kehutanan Papua beberapa waktu lalu – Jubi/Dok
Forum Kehutanan Papua agendakan seminar dan musyawarah 1 i Papua
Suasana diskusi Forum Kehutanan Papua beberapa waktu lalu – Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Forum Kehutanan Papua yang dibentuk pertengahan Januari 2019, mengagendakan seminar dan musyawarah.

Salah satu penggagas Forum Kehutanan Papua, John NR Gobai, mengatakan meski belum dipastikan kapan agenda itu digelar, tetapi hasil rapat bersama masyarakat adat dan beberapa pihak lain pada 10 Januari 2020, seminar dan musyawarah diupayakan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.
Hal itu dinyatakan John NG Gobai ketika menghubungi Jubi melalui telepon selulernya, Minggu (12/1/2020).
Ia mengatakan selain untuk menata organisasi, seminar dan musyawarah dianggap perlu segera digelar karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, di antaranya ruang kelola sebagai sumber ekonomi bagi orang asli Papua.
“Selama ini masyarakat adat Papua ingin berusaha di bidang pengelolaan kayu. Keinginan ini mesti didukung dengan pemberikan ruang kelola seperti yang diberikan pemerintah selama ini kepada pemegang HPH, lewat regulasi,” kata John Gobai.
Menurutnya, pemerintah mesti adil dan memberikan ruang kelola hasil hutan berupaya kayu kepada masyarakat adat, karena selama ini tak ada keadilan dalam eksploitasi hasil hutan di Papua.
Katanya, sesuai Undang-Undang (UU) 23 tahun 2014, pengelolaan hutan di areal seluas kurang lebih 6.000 meter persegi merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
Begitu juga perhutanan sosial dengan skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat.
“Ini adalah dasar bagi Pemerintah Provinsi Papua untuk memberikan ruang kelola bagi masyarakat adat Papua. Kemitraan antara HPH dan masyarakat adat serta pengusaha kayu orang asli Papua juga mesti diatur agar orang asli Papua dapat maju dalam usaha kayu,” ujarnya.
Kata Gobai, ke depan dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan hutan diharapkan diawasi ketat agar tidak merusak hutan. Ketika pihak yang melakukan penebangan mesti diwajibkan segara menanam kembali. Dalam kawasan hutan alam juga mesti dikembangkan perkebunan-perkebunan hasil hutan bukan kayu semisal kopi dan palawija sesuai kondisi geografis setiap wilayah.
Selain itu, perlu juga dipikirkan pembangunan kawasan industri kayu harus dibangun di salah satu daerah di Papua agar kayu dapat diekspor langsung dari Papua.
“Pembangunan jalan nasional di Papua diharapkan dapat menjadi dapat membuka peluang usaha bagi orang asli Papua menciptakan pertumbuhan ekonomi pada kawasan hutan dalam pengelolaan hasil hutan berupaya kayu dan hasil hutan bukan Kayu,” ucapnya.
Ferdinan Okoseray dari Dewan Adat Papua versi Kongres Masyarkat Adat Papua III di Biak, mengatakan selama ini masyarakat adat Papua ingin mendapat manfaat sebesar-besarnya dari hutan adat mereka. Akan tetapi pemanfaatan hutan adat oleh masyarakat adat selama ini sering dianggap ilegal.
“Selama ini masyarakat adat kesulitan mendapat izin pengelolaan dan pemanfaatan hutan di hutan adatnya sendiri,” kata Ferdinan Okoseray, belum lama ini.

Katanya, situasi itu disebabkan karena hingga kini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum menerbitkab norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sebagai pengelola hutan ulayat di Papua. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top