Follow our news chanel

Forum Kehutanan Papua akan jadi ajang diskusi multi pihak

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Diskusi membahas masalah hutan adat masyarakat adat Papua dan pengelolaannya yang diinisiasi Legislator Papua dari 14 kursi pengangkatan, John NR Gobai dengan mengundang berbagai pihak, melahirkan gagasan pembentukan Forum Kehutanan Papua. 

John Gobai mengatakan, kesimpulan dari diskusi di ruang rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua itu, Jumat (25/1/2019), menghasilkan beberapa hal. Salah satunya mendorong terbentuk Forum Kehutanan Papua dengan melibatkan pelaku usaha, dewan adat, masyarakat adat pemilik hutan, LSM dan pemerintah. 

"Forum itu akan sering-sering melakukan diskusi terkait hutan," kata Gobai. 

Selain itu menurutnya, mendesak adanya ruang kelola untuk masyarakat adat melalui norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Hal lain, berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar regulasi yang ada di Papua, baik itu peraturan gubernur dan peraturan daerah khusus menjadi payung hukum bagi masyarakat adat mengelola hutan adatnya. 

"Kami juga akan mendesak adanya kawasan industri kayu di Papua. Kayu dari Papua tidak lagi dibawa ke makassar atau ke Surabaya. Selain itu, mendesak dihentikan dulu semua aktivitas terkait kayu atau hutan, sambil dilakukan evaluasi dan revisi aturan," ucapnya. 

Loading...
;

Pada akhir diskusi, berbagai pihak yang hadir juga menyepakati akan ada kembali melakukan diskusi, lantaran pembahasan hutan dan kayu masyarakat adat yang dibahas dalam pertemuan kali ini dianggap hal serius. 

"Ini masalah besar. Terkait piring makan banyak orang, yang masyarakat adat juga mau rebut, karena kayu selama ini diambil dari hutan adat mereka," ujarnya. 

Dalam diskusi yang dihadiri Plh Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Papua, pelaku usaha, aktivis, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat adat itu membahas terkait kewenangan masyarakat adat mengelola kayu dari hutan adatnya. 

Emanuel Gobay dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, mewakili Kaolisi Masyarakat Sipil mengatakan, Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu direvisi, karena hingga kini belum ada kejelasan data, dan pemanfaatannya di lapangan tidak sesuai dengan yang sudah diatur. 

"Pelaksanaan di lapangan berbeda dengan RTRW. Masih banyak terjadi pelanggaran ruang di kawasan lindung. Kemudian tumpang tindih izin perkebunan sawit, pertambangan dan kehutanan," kata Emanuel Gobay. 

Selain itu menurutnya, keberlangsungan hutan pada masa depan kini menjadi perhatian dunia, lantaran kekhawatiran akan global warming, dan hutan Papua menjadi salah satu yang akan menopang kondisi dunia.

"Makanya perlindungan terhadap hutan sangat penting. Tidak hanya oleh masyarakat adat, pemerintah, pelaku usaha, namun juga dunia," ucapnya. 

Koordinator Hukum dan HAM Tabi, Pdt. Albert Yoku menyarankan agar pihak terkait berupaya agar untuk sementara berbagai izin pengelolaan pemanfaatan hutan dihentikan sementara, karena ada berbagai hal yang perlu dibenahi. 

Katanya, jika pengelolaan kayu oleh masyarakat yang dianggap pemerintah dan pihak terkait ilegal dan merugikan negara, bagaimana dengan kayu masyarakat adat yang ditahan dan lain sebagainya. Jika pemerintah menghitung kerugian negara, kerugian masyarakat adat juga harus hitung. 

"Negara hitung kerugiannya dari sisi apa? Jadi hentikan sementara (izin) dan semua kayu masyarakat adat dihitung dulu. Rakyat sudah berkeringat, berusaha, dan menghasilkan, kenapa selalu dianggap ilegal. Negara ada karena ada rakyat, kalau semua dianggap ilegal, negara ada untuk siapa," ucapnya. 

Sementara Plh. Kadis Kehutanan (Kadishut) Papua, Yan R Pugu mengatakan, pihaknya berada pada posisi sama dengan mereka yang hadir dalam diskusi itu. 
"Kalau ada pernyataan-pernyataan dari pihak di Jakarta, itu karena mereka belum paham benar kondisi Papua. Saya pikir berbagai usulan itu, kita main langsung ke kementerian saja," kata Yan Pugu. 

Menurutnya, dengan memberikan ruang kelola kepada masyarakat semua permasalahan bisa terjawab. Selain itu, ia berharap bagaimana agar kayu dari Papua diakui dan masuk dalam sistem. 

"Karena bicara perdagangan kayu beda dgn komoditi lain. Kita tunggu saja satu atau dua bulan ke depan, kalau tanggapan KLHK begitu saja, kita terobos saja. Kita mainkan saja Pergub 13 tahun 2010," ujarnya. (*) 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top