Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Forum Rakyat Lapago Anti-Rasisme tuntut bebaskan tujuh tapol Papua

Papua
Forum Rakyat Lapago Anti Rasisme saat hendak bertemu dengan pimpinan DPRD Jayawijaya. -Jubi/Islami
| Papua No.1 News Portal | Jubi

Wamena, Jubi – Gelombang desakan agar ketujuh tahanan politik (tapol) di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur, yang dituntut 5-17 tahun dibebaskan tanpa syarat, terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat di Papua.

Salah satunya, datang dari Forum Rakyat Lapago Anti-Rasisme yang menuntut agar ketujuh tersangka dapat dibebaskan, karena dinilai mereka hanya korban dari tindakan rasisme.

Koordinator Forum Rakyat Lapago Anti Rasisme, Raviard Mabel, mengecam keras perlakuan diskriminasi dan rasisme yang dilakukan terhadap tujuh tapol tersebut.

Forum Rakyat Lapago Anti-Rasisme tuntut bebaskan tujuh tapol Papua 1 i Papua

“Menuntut kepada negara dan pemerintah Indonesia untuk segera membebaskan mereka tanpa syarat. Melihat kejadian beberapa waktu lalu, para tahanan ini hanya melakukan aksi penolakan terhadap tindakan rasisme yang terjadi di Surabaya tahun lalu,” katanya, kepada wartawan di DPRD Jayawijaya, Selasa (16/6/2020).

Apalagi, kata Mabel, tuntutan yang dijatuhkan bagi pelaku rasisme di Surabaya hanya hukuman tujuh bulan penjara, sedangkan yang menjadi korban sampai belasan tahun.

“Kalau tidak dibebaskan tanpa syarat, tidak menutup kemungkinan rakyat Lapago anti-rasisme akan memobilisasi massa dan melakukan aksi besar-besaran seperti yang terjadi tahun lalu,” katanya.

Komite aksi ULMWP, Steven Walela, meminta negara harus meninjau kembali tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap tujuh terdakwa.

Loading...
;

“Mereka itu hanya mahasiswa dan rakyat yang memprotes tapi dituntut lebih dari itu, ini tidak benar. Kalau hal seperti ini masih berlanjut, negara sengaja membiarkan rasisme berkepanjangan,” katanya.

Perwakilan mahasiswa eksodus dari kota studi di luar Papua, Yusuf Kossay, menambahkan tuntutan JPU merupakan bentuk ketidakadilan.

“Negara menjalankan hukum di Indonesia yang masih rasis. Jika dibiarkan ini seperti penyakit tumor, kalau akarnya tidak dicabut maka penyakitnya akan tetap ada,” katanya. (*)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top