Follow our news chanel

Previous
Next

FP3 Kabupaten Jayapura desak DPRD revisi Perda pengendalian minuman beralkohol

FP3 Kabupaten Jayapura desak DPRD revisi Perda pengendalian minuman beralkohol 1 i Papua
Penyerahan aspirasi oleh Koordinator FP3 kepada perwakilan DPR. Jubi / Engel Wally

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Aksi demo damai digelar oleh Forum Pemuda Pemudi Peduli (FP3) Kabupaten Jayapura terkait penolakan Minuman Beralkohol (Minol) di Kabupaten Jayapura, Jumat, 14 Februari 2020.

Salah satu butir pernyataan sikap FP3 dalam aksi demo tersebut, memberikan waktu selama dua bulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Jayapura, untuk
merevisi kembali Perda nomor 9 Tahun 2014 tentang pengendalian minuman beralkohol secara menyeluruh.

Sekretaris Komisi B, Klief Ohee, di halaman Gedung DPR saat menerima aspirasi para pendemo mengatakan, pihaknya akan menerima dan menampung aspirasi yang telah disampaikan dalam aksi tersebut.

” Saat ini sebagian anggota dewan sedang berada di luar Papua dalam rangka Bimtek, tetapi hari Senin depan, aspirasi ini akan kami bahas secara bersama dengan pihak-pihak terkait,” jelas Ohee. Jumat (14/2/2020).

Ohee juga mengatakan bahwa, pengawasan dan kontrol publik seperti yang dilakukan massa aksi seperti ini yang dibutuhkan, bahwa 25 anggota dewan juga punya kelemahan yang harus diawasi secara bersama.

Hal senada juga disampaikan oleh Sihar Tobing, salah satu anggota Komisi A yang turut hadir dan menerima aspirasi para pendemo di halaman gedung DPRD Kabupaten Jayapura.

Loading...
;

” Pada prinsipnya kami sangat mendukung adanya aspirasi dalam aksi demo damai yang bertajuk penolakan Minol di kabupaten jayapura. Kami juga mohon dukungan seluruh masyarakat untuk turut mengawasi dan mengontrol apabila ada kinerja kita yang lamban dari apa yang diharapkan,” tukasnya.

Sementara itu, koordinator aksi demo damai FP3 Kabupaten Jayapura, Manasse Bernard Taime mengatakan ada beberapa poin penting dalam pernyataan sikap pihaknya. Di antaranya adalah mendesak DPRD segera merevisi Perda nomor 9 Tahun 2014.

β€œIsi Perda dari pasal ke pasal, tidak substansial. Sehingga kami minta untuk direvisi,” ujarnya.

Pada pasal 5 ayat 1 yang mengatur tentang penjualan pada perda tersebut tertulis, minuman Beralkohol golongan A,B,dan C dilarang. Kecuali hanya untuk diminum langsung di tempat usaha tertentu.

Sementara pemerintah daerah sudah mencabut ijin usaha dan penjualan minol di daerah itu,

Selain itu, pihaknya juga mendesak polisi melakukan sweeping setiap saat kepada para oknum penjual dan pembeli Minol di daerah itu.

” Apabila tidak diindahkan aspirasi ini dalam dua bulan ke depan, maka kami yang akan melakukan sweeping dan tindakan terhadap para oknum penjual dan pengedar minol,” ujarnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top