Follow our news chanel

FPP Tolikara minta penegak hukum tangkap bupati

FPP Tolikara minta penegak hukum tangkap bupati 1 i Papua
Aksi unjuk rasa Forum Peduli Pembangunan Kabupaten Tolikara di halaman kantor Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Rabu (24/7/2019)-Jubi/Islami

Wamena, Jubi – – Puluhan mayarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Pembangunan Kabupaten Tolikara, Rabu (24/7/2019) menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Negeri Jayawijaya.

Mereka menuntut agar bupati Tolikara, Usman G Wanimbo ditangkap karena dinilai telah mangkir dalam tujuh kali panggilan sebagai saksi di persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jayapura.

Dimana, kaitannya dengan persidangan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana kampung tahun 2016 Rp300 Miliar lebih yang menetapkan dua orang terdakwa.

Koordinator aksi unjuk rasa, Abini Kogoya mengatakan, dalam kasus itu kepala Dinas Pemberdayaan Kampung Tolikara dijadikan terdakwa. Namun ia katakan, ketika bupati Usman Wanimbo diminta untuk hadir di persidangan sebagai saksi, hingga panggilan ketujuh tidak pernah hadiri sidang.

“”Ini panggilan sebagai saksi bukan terdakwa, bukan tersangka hanya dimintai keterangan saja, kenapa tidak datang, ada apa. Kalau takut berarti sudah pencuri, ini tanggapan masyarakat,”” kata Abini Kogoya.

Untuk itu, forum meminta agar aparat penegak hukum dapat menghadirkan bupati Tolikara di persidangan selanjutnya dan meminta membebaskan seorang terdakwa berinisial PW dari segala tuduhan.

“”Kalau aparat penegak hukum tidak bisa memanggil bupati, jangan salahkan masyarakat jika bertindak sendiri. Jangan karena kepala daerah sampai harus mangkir tujuh kali panggilan di persidangan,”” katanya.

Loading...
;

Untuk itu forum peduli pembangunan Tolikara akan terus mendorong penegak hukum untuk memberikan agar kasus ini menjadi jelas, bukan berarti untuk melawan atau mengancam penegak hukum.

“”Harusnya jika sudah tujuh kali tidak hadiri panggilan, sudah ada tindakan selanjutnya, kenapa dibiarkan sehingga rakyat akan ambil tindakan sendiri karena akibat itu rakyat yang dikorbankan,”” katanya.

Selain itu, kata Kogoya, forum peduli pembangunan Tolikara menilai selama kepemimpinan bupati Usman G. Wanimbo masyarakat tidak merasakan adanya pembangunan yang nyata, baik di ibu kota kabupaten hingga ke kampung-kampung.

“”Secara mata rohani dan jasmani, pembangunan di Tolikara sampai hari ini tidak nampak selama kepemimpinan Bupati Usman G Wanimbo. Tidak ada bukti fakta pembangunan di Tolikara, kalau tidak percaya silahkan ke Tolikara,”” katanya.

Abini Kogoya juga menilai, dana prospek dikelola oleh dinas pemberdayaan kampung untuk masyarakat. Program itu harus naik dari masyarakat bukan dari bupati turun ke kampung.

“”Namun kenyataan justru terbalik, program itu hanya teori saja. Bukti fisik di kampung tidak ada sama sekali, satu program pun tidak ada yang telah dilakukan oleh bupati,”” katanya.

Febiana Wilma Sorbu mewakili kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya yang menerima aspirasi itu mengaku untuk membebaskan terdakwa PW adalah kewenangan Pengadilan Negeri Jayapura, karena disanalah perkara tindak pidana korupsi itu diperiksa/disidangkan.

Terkait tujuh kali mangkir panggilan terhadap bupati Tolikara, Usman Wanimbo, Febiana meminta masyarakat yang demo untuk menanyakan langsung ke Pengadilan Negeri Jayapura .

“”Bisa ditanyakan ke majelis hakim di Pengadilan Jayapura apakah sudah pernah mengeluarkan panggil paksa seperti yang diminta, terkait dengan dugaan penyalahgunaan anggaran prospek di tahun 2016-2017 sebesar Rp320 Miliar dan Rp.105 Miliar tahun anggaran 2017-2018, hal itu harus disertai dengan bukti yang jelas,”” katanya. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top