TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Revisi UU Otsus, Fraksi PKB: Upaya DPR Papua belum terlambat

Tim DPR Papua
Foto bersama Tim DPR Papua foto bersama usai bertemu Fraksi PKB DPR RI - Jubi/Arjuna

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di DPR RI menyatakan upaya DPR Papua (DPRP) memperjuangkan agar revisi UU Otsus tidak hanya fokus dua pasal, belum terlambat.

Sebab, Tim DPRP yang sejak 21 Juni 2021, beraudiensi dengan fraksi fraksi di DPR RI untuk mendapat dukungan, datang di saat yang tepat.

Pernyataan itu dikatakan anggota Fraksi PKB, Syiful Huda, saat bertemu Tim DPR Papua, yang dipimpin Wakil Ketua I, Yunus Wonda, di ruang Fraksi PKB DPR RI, Selasa (22/6/2021).

“Bapak-bapak datang ke sini belum terlambat, karena proses pembahasan DIM (daftar inventarisir masalah)-nya sementara akan dibahas,” kata Syaiful Huda saat pertemuan dengan Tim DPRP.

Ia mengakui fraksi juga memerintahkan pihaknya menghimpun semua masukan dari berbagai pihak termasuk DPR Papua. Fraksi PKB DPR RI menyatakan akan mempelajari draf dokumen hasil kajian Pansus Otsus dan pandangan fraksi DPRP, serta aspirasi masyarakat Papua yang disampaikan Tim DPRP.

“Kami selalu membuka ruang untuk mendapat masukan, termasuk dari masyarakat Papua. Kami akan pelajari ini, akan dirumuskan, dan menjadi bekal untuk apa yang akan kami perjuangkan,” ucapnya.

Baca juga: Tim DPR Papua berupaya mendapat dukungan di DPR RI untuk revisi UU Otsus

Anggota Fraksi PKB DPR RI lainnya, Heru Widodo, mengatakan sejak awal Fraksi PKB DPR RI selalu menyampaikan agar pemerintah jangan hanya merevisi dua pasal dalam UU Otsus.

“Saat kami rapat dengan Mendagri, Beliau menyatakan akan membuka ruang, tidak hanya dua pasal. Aspirasi sama juga disampaikan pihak dari Papua Barat. Kami Fraksi PKB butuh masukan bapak-bapak sekalian,” kata Heru Widodo.

Ia menyatakan apapun yang terbaik bagi masyarakat Papua, Fraksi PKB DPR RI akan memperjuangkannya.

“Langkah DPR Papua ini, langkah yang baik. Sebaiknya agar fraksi-fraksi di DPR RI diminta audiensi agar, nanti bisa satu suara,” ucapnya.

Baca juga: Pemerhati sospol Papua sebut Jakarta klaim Otsus berhasil, versi Papua gagal

Wakil Ketua Fraksi Gabungan Bangun Papua di DPRP, Nason Utti, mengatakan sejak awal tak ada kesepakatan antara pemerintah dan para pihak di Papua mengenai revisi UU Otsus ini.

“Pemerintah berupaya melakukan revisi secara sepihak. Kami harap Fraksi PKB DPR RI membantu kami,” kata Nason Utti.

Ia mengatakan selama ini hanya ada empat poin UU Otsus yang dilaksanakan.

Poin itu yakni, Gubernur dan Wakil Gubenur harus orang asli Papua, pemberian dana Otsus, kursi pengangkatan di DPR Papua, dan pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP).

“Akan tetapi MRP dibentuk tanpa diberi kewenangan yang jelas,” ucapnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu menambahkan kalau revisi UU Otsus akan dilakukan sebaiknya melibatkan ULMWP.

“Sebelum ULMWP tidak dilibatkan, masalah tak akan selesai,” ujarnya.

Baca juga: Anggota DPD RI sebut pembahasan revisi UU Otsus Papua tidak sah

Sebelum bertemu Fraksi PKB, Tim DPRP terlebih dahulu bertemu Fraksi Golkar DPR RI dan menyerahkan draf dokumen hasil kajian Pansus Otsus dan pandangan fraksi DPR Papua, serta aspirasi masyarakat Papua.

Wakil Ketua I DPRP, Yunus Wonda, mengatakan, Fraksi Golkar DPR RI juga menyatakan mendukung penuh apa yang kini diperjuangkan oleh DPRP.

Pernyataan itu dikatakan Yunus Wonda usai melakukan pertemuan terbatas dengan beberapa anggota Fraksi Golkar DPR RI dan anggota DPRP. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending


Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us