Follow our news chanel

Previous
Next

Fungsi kontrol kampung di Kota Jayapura tidak jalan

Ilustrasi, kampung nelayan jadi salah satu destinasi wisata di Kota Jayapura. - Jubi/Ramah
Fungsi kontrol kampung di Kota Jayapura tidak jalan 1 i Papua
Kampung Nelayan jadi salah satu destinasi wisata di Kota Jayapura. – Jubi/Ramah

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay, George Awi mengatakan fungsi kontrol di kampung tidak jalan atau terlaksana dengan baik, sehingga pembangunan di kampung belum nampak.

“Tidak ada perubahan sama sekali karena tidak ada program yang langsung menyentuh masyarakat, maka itu harus membuat peraturan yang memberdayakan masyarakat sehingga meningkatkan ekonomi,” ujar Awi di Kantor Wali Kota Jayapura, Selasa (11/2/2020).

Menurut Awi, selama ini peraturan atau regulasi untuk memberdayakan masyarakat kampung tidak ada sehingga aparat kampung dengan seenaknya menggunakan anggaran tanpa ada perencanaan yang baik.

Awi berharap agar Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura membuat aturan dan pengawasan yang mengharuskan setiap pengguna anggaran di kampung bisa melaksanakan dengan baik, agar masyarakat bisa merasakan dana dampung yang berdampak pada kesejahteraan kampung.

“Dan ini tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, sehingga pengguna anggaran di kampung benar-benar mengelola dana kampung dengan baik agar tidak disalahgunakan,” ujar Awi.

Kepala Pemerintahan Masyarakat Kampung (DPMK) Kota Jayapura, Jacobus Itaar, mengatakan telah membentuk tim pengaduan masyarakat, untuk mengawasi penggunaan dana kampung yang melibatkan masyarakat dan Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam).

Loading...
;

“Ketika ada masyarakat yang melaporkan penggelolaan dana kampung melanggar aturan, maka Bamuskan melakukan klarifikasi ke Kepala Kampung. Apabila terbukti salah maka langsung di laporkan ke Inspektorat untuk diproses,” ujar Itaar.

Menurut Itaar, laporan dari masyarakat merupakan ujung tombak dan sumber informasi utama bagi pemerintah maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga pengelolaan dan pelaksanaan dana kampung menjadi berkualitas dan tepat sasaran.

“Masyarakat merupakan subjek utama dalam proses pembangunan di kampung, karena anggaran yang diberikan terlalu besar. Selama ini belum ada laporan dari masyarakat terkait penyelewengan dana kampung,” jelas Itaar. (*)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top