HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Gara-gara banjir, SMA PGRI Jayapura berpindah Ujian Nasional ke SMK Negeri 2

Kepala Sekolah SMA PGRI Jayapura berfoto bersama siswanya yang mengikuti ujian nasional di SMK Negeri 2 Kota Jayapura - Jubi Hengky Yeimo.
Kepala Sekolah SMA PGRI Jayapura berfoto bersama para siswa SMA PGRI Jayapura yang mengikuti ujian nasional di SMK Negeri 2 Kota Jayapura – Jubi Hengky Yeimo.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi โ€“ Gara-gara halaman sekolah SMK Negeri 8 Kota Jayapura masih tergenang banjir, sejumlah sejumlah 151 siswa SMA PGRI Jayapura batal menumpang ujian di sana. Akhirnya, sejumlah 56 siswa jurusan IPA dan 95 siswa jurusan IPS itu berpindah menumpang ujian nasional di SMK Negeri 2 Kota Jayapura.

Hal itu dinyatakan Kepala Sekolah SMA PGRI Jayapura, Janet Berotabui di Jayapura, Selasa (2/4/2019). Menurut Berotabui, biasanya para siswa SMA PGRI Kota Jayapura mengikuti ujian nasional tingkat SMA di SMK Negeri 8 Kota Jayapura, karena SMA PGRI belum memiliki komputer yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan ujian nasional.

“Selama 3 tahun belakangan ini biasanya kami mengikuti ujian nasional di SMK Negeri 8 di belakang Expo waena. Tetapi karena luapan air Danau Sentani di halaman SMK Negeri 8 belum surut, kami tidak bisa mengikuti ujian nasional di situ,” kata Berotabui.

Berotabui akhirnya menghubungi Kepala SKM Negeri 2 Kota Jayapura, Elia Waromi, dan meminta izin untuk meminjam kelas SMK Negeri 2 Kota Jayapura sebagai lokasi ujian nasional bagi anak-anak SMA PGRI Kota Jayapura. “Akhirnya kami menggunakan tempat ini untuk mengikuti ujian nasional,” katanya.

Berotabui menyatakan hingga kini SMA PGRI Kota Jayapura tidak memiliki cukup fasilitas untuk menyelenggarakan sendiri ujian nasional di sekolah mereka. Ia menyatakan telah melaporkan masalah kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Papua sejak sebelum pelaksanaan ujian nasional. Akan tetapi, laporannya itu belum ditindaklanjuti.

Ia mengakui status hukum SMA PGRI yang tidak bernaung di sebuah yayasan membuat SMA PGRI Kota Jayapura kesulitan mencari bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apalagi, tanah tempat gedung sekolah berdiri juga dalam sengketa.

Loading...
;

“Hal ini yang membuat proposal kami tidak diindahkan oleh pihak kementerian maupun pihak pemerintah. Karena persyaratannya harus melampirkan badan hukum serta sertifikat tanah untuk mendapatkan bantuan komputer atau bantuan yang lainnya,” ย keluhnya.

Ia mengingatkan, bahwa sebagian besar siswa SMA PGRI Kota Jayapura justru anak-anak asli Papua. Berotabui berharap Pemerintah Provinsi Papua melihat hal itu, sehingga mau memfasilitasi mediasi sengketa tanah antara pengelola sekolah dan ondofolo.

“Kami berharap status tanah dan bahan hukum pengelola sekolah bisa segera kami bereskan, sehingga kami bisa mendapatkan bantuan pengadaan komputer bagi sekolah kami. Jika kami memiliki komputer, kami bisa menyelenggarakan ujian nasional di sekolah kami sendiri, tidak menumpang di sekolah lain,” kata Berotabui.

Salah seorang siswa SMA PGRI Maikel Tebay mengatakan, pihaknya berharap agar pemerintah membuka mata. Sebab siswa di sekolahnya mayoritas adalah anak asli Papua.

“Saya dan teman-teman merasa aneh sebab di SMA PGRI itu mayoritas anak-anak asli Papua. Tetapi kami, dilantarkan oleh pemerintah. Padahal jumlah kami mayoritas anak-anak asli Papua. Kami terlantar di era otonomi khusus kalau begitu bagaimana mau mendongkrak SDM Papua,” katanya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa