HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Gelar mimbar bebas, BEM USTJ minta tujuh Tapol dibebaskan

BEM USTJ saat melakukan aksi mimbar bebas di halaman kampus USTJ Abepura – Jubi/Agus Pabika.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Satu persatu mahasiswa di Tanah Papua memberikan pernyataan tegas terkait ditahannya sejumlah orang akibat demonstrasi besar menolak rasisme tahun lalu.

Setelah BEM Fakultas Hukum Uncen, kali ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) mendesak pemerintah Indonesia segera membebaskan tujuh tahanan politik yang merupakan korban demonstrasi menolak rasisme.

BEM USTJ pun menganggap, tujuh orang itu bukan pelaku kerusakan kota di Tanah Papua.

Seruan dan pernyataan tersebut disampaikan BEM USTJ dalam aksi mimbar bebas yang dilaksanakan mahasiswa di halaman kampus USTJ, Kamis (20/2/2020), di Padang Bulan, Abepura.

Koordinator Aksi Ones Pusop, menegaskan tujuh tahanan politik ini merupakan korban bukan pelaku pengerusakan.

“Mereka harus dibebaskan tanpa syarat dan hukum harus berlaku adil Bagi korban Rasis. Sebab kita ada dalam negara demokrasi dan Juga negara Hukum,” kata Ones.

Loading...
;

Ia menegaskan, sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Sehingga mahasiswa USTJ meminta dengan tegas segera membebaskan tujuh tahanan politik Papua tanpa syarat.

“Kami mahasiswa Papua dengan tegas meminta kepada penegak hukum republik Indonesia bahwa hukum harus berlaku adil bagi semua insan yang hidup di negeri ini,” katanya saat orasi.

Kata Ones, seluruh rakyat Papua, pemuda dan mahasiswa Papua, sedang menunggu keputusan sidang, apakah hukum adil untuk orang Papua. Tujuh tahanan politik itu adalah korban Rasisme, bukan pelaku rasisme.

“Kami juga minta Presiden Republik Indonesia segera menindaklanjuti data yang telah diberikan oleh Veronika Koman,” tegasnya.

Sementara itu Semi Gobai, satu dari mahasiswa USTJ ini mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum namun pada kenyataannya hukum itu tidak berlaku adil bagi warga negara, khususnya orang asli Papua.

“Ini tidak bisa dipungkiri, pembunuh Efertin Mofu,  saat rusuh di kota Jayapura Agustus 2019 lalu hanya dihukum tiga tahun penjara.  Lalu Ambrosius Mulait dan kawan-kawan di Jakarta dikenakan pasal makar dan dihukum 20 tahun penjara,” katanya.

Belum lagi para tahanan politik lain yang ada di Papua dan luar Papua, yang nyata-nyata mereka adalah korban. Namun, negara menjadikan mereka pelaku atas insiden yang terjadi di tanah Papua, tanpa bukti dan saksi yang jelas.

“Apa apa dengan hukum indonesia? Katanya negara demokrasi tapi hukum tebang pilih yang dialami rakyat Papua,” tegasnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca juga artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top