Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Gerbang LPDP ditutup, wakil Tim Solidaritas Ebamukai merasa diperlakukan diskriminatif

Perempuan Papua
Aktivis HAM Veronica Koman bersama Tokoh Perempuan Amungme, Mama Yosepha Alomang - Jubi/Dok. Pribadi.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Tim Solidaritas Ebamukai menyatakan kecewa dengan sikap para petugas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Kementerian Keuangan tidak mau membuka pintu gerbang untuk tiga aktivisnya yang datang untuk menyerahkan bukti setoran pembayaran tagihan beasiswa Veronica Koman. Wakil Tim Solidaritas Ebamukai merasa diperlakukan secara diskriminatif dan tidak dihargai.

Tim Solidaritas Ebamukai adalah kelompok yang mengumpulkan uang sumbangan dari berbagai pihak, khususnya rakyat Papua, untuk membayar tagihan beasiswa LPDP Kementerian Keuangan kepada advokat hak asasi manusia Veronica Koman. Veronica ditagih untuk mengembalikan beasiswa senilai Rp773.876.918, karena dianggap LPDP tidak memenuhi kewajibannya untuk pulang ke Indonesia seusai menyelesaikan pendidikan program ​Master of Laws ​di ​Australian National University​, Australia.

Sejumlah perwakilan Tim Solidaritas Ebamukai yang mendatangi Kantor LPDP di Jakarta pada Rabu (16/9/2020) siang, dengan mengenakan pakaian tradisional khas pegunungan tengah Papua. Salah satu eks narapidana politik, Dano Tabuni menuturkan para petugas keamanan LPDP menutup pintu gerbang kantor itu setelah melihat ia dan Ambrosius Mulait yang mengenakan koteka datang bersama advokat Mike Himan.

Gerbang LPDP ditutup, wakil Tim Solidaritas Ebamukai merasa diperlakukan diskriminatif 1 i Papua

Baca juga: Besok rakyat Papua akan bayar tagihan beasiswa Veronica Koman

Menurut Tabuni, gerbang Kantor LPDP saat itu dalam keadaan terbuka, namun petugas langsung menutup pintu gerbang saat melihat ia, Mulait, dan Himan menyeberang jalan menuju gerbang Kantor LPDP. Menurutnya, petugas Kantor LPDP tidak mau membuka gerbang, dengan alasan kantor itu tutup. Petugas Kantor LPDP menyatakan kantor itu tutup selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar pandemi Covid-19.

Meskipun tidak mengalami perlakuan atau ucapan kasar dari petugas LPDP, tindakan para petugas yang langsung menutup pintu gerbang itu membangkitkan rasa trauma dan memori Tabuni atas tindakan diskriminatif yang dialami orang Papua. “Kami ditolak terang-terangan. Mereka tutup pintu [gerbang kantor] setelah lihat kami. [Apa yang kami rasakan selama ini, bahwa kami disebut] hitam, primitif, dan terbelakang, [hari ini] kami [rasakan lagi dengan] melihat dari sikap petugas keamanan itu,” kata Tabuni kepada Jubi, Rabu.

Ambrosius Mulait mengatakan apapun alasannya, tindakan para petugas yang menutup menutup pintu gerbang saat melihat kedatangan Tim Solidaritas Ebamukai sebagai tindakan diskriminatif. Pasalnya, sebelumnya Mulait sempat melihat beberapa mobil bebas keluar masuk halaman Kantor LPDP.

Loading...
;

Baca juga: Noam Chomsky beri dukungan pada Veronica Koman

Mulait menyatakan tindakan para petugas keamanan menutup pintu gerbang Kantor LPDP itu menjadi fakta simbolik bahwa lembaga pemerintah sudah tidak mau menerima orang Papua, dan menolak orang Papua datang dengan pakaian adatnya. “Masa orang lain bisa masuk keluar, namun [begitu] kami datang langsung security tutup pintu? Negara sudah tidak mau lagi orang Papua bersama. [Jadi] tidak salah kalau orang Papua kembalikan uang beasiswa Veronica Koman, Dana Otonomi Khusus dan bendera merah putih,” kata Mulait.

Advokat Mike Himan membenarkan penuturan Tabuni dan Mulait itu. Himan menyatakan kecewa, karena rombongan Tim Solidaritas Ebamukai itu bahkan tidak diizinkan memasuki halaman Kantor LPDP, dan ditolak di pintu gerbang kantor itu.

“Ini bukti Kementerian Keuangan tidak menghargai [kami], dan bertindak diskriminatif terhadap kami yang datang untuk menyerahkan uang [tagihan beasiswa Veronica]. Hanya minta ke lobi saja kami ditolak, alasannya staf maupun pimpinan tidak masuk kantor. Padahal banyak kendaraan keluar-masuk, banyak yang beraktivitas di sana,” kata Himan.

Baca juga: Setelah dikriminalisasi, kini Veronica Koman ditagih kembalikan uang beasiswa LPDP

Himan menyatakan tagihan LPDP kepada Veronica Koman sebenarnya telah disetor ke rekening LPDP, dan kedatangan dirinya bersama Tabuni dan Mulait adalah untuk menyerahkan bukti setoran itu, sekaligus secara simbolis menyerahkan kembali “Dana Otonomi Khusus Papua” dalam bentuk uang pecahan kecil senilai Rp 1 juta, dan bendera merah putih. Akan tetapi, penyerahan itu batal dilakukan karena mereka tidak dibukakan pintu gerbang oleh petugas LPDP.

Suara.com melansir, Tim Solidaritas Ebamukai untuk Veronica Koman tiba di Gedung LPDP Kementerian Keuangan sekitar pukul 14.20 WIB. Saat mereka tiba, salah seorang perwakilan dari pihak LPDP menghampiri dan mengatakan bahwa kantor tutup sementara lantaran.

“Sekarang kondisi Jakarta sedang PSBB, paham kan PSBB? Untuk itu, kantor kita Working from Home, libur total. Tak ada pekerja hari ini, sama sekali tak ada pimpinan juga. Hanya satpam. Jadi tidak ada aktivitas,” kata salah seorang perwakilan LPDP di lokasi, sebagaimana dikutip dari Suara.com.

Sebelumnya, LPDP Kementerian Keuangan meminta Veronica Koman mengembalikan dana beasiswa yang diperolehnya, karena Veronica dinilai tidak mau kembali ke Indonesia. Di sisi lain, Veronica Koman menyakini bahwa dirinya telah memenuhi ketentuan beasiswa tersebut.

Baca juga: Mama Yosepha: Beasiswa Vero jauh lebih kecil dibanding kekayaan Papua yang diambil Indonesia

Veronica menyatakan LPDP dan Kementerian Keuangan telah mengabaikan fakta bahwa ia telah memenuhi kewajibannya untuk pulang ke Indonesia setelah merampungkan studinya di Australian National University. Setelah melakukan sejumlah aktivitas di Indonesia, termasuk beracara di pengadilan, barulah ia pergi ke Australia lagi.

Ia menyatakan ingin kembali pulang ke Indonesia, namun keselamatannya terancam. Tagihan LPDP itu muncul setelah Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka provokasi dalam kasus tindakan rasial terhadap mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya pada 16 Agustus 2019, dan didaftarkan sebagai buronan di Interpol.

“Kementerian Keuangan telah mengabaikan fakta bahwa saya telah menunjukkan keinginan kembali ke Indonesia, apabila tidak sedang mengalami ancaman yang membahayakan keselamatan saya. Melalui surat ini, saya meminta kepada Kementeri Keuangan, terutama Menteri Sri Mulyani, untuk bersikap adil dan berdiri netral dalam melihat persoalan ini, [agar] tidak menjadi bagian dari lembaga negara yang hendak menghukum saya karena memberikan pembelaan HAM Papua,” tulis Veronica dalam keterangan pers tertulisnya pada Agustus 2020 lalu.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top