HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Gereja adalah nabi di tengah krisis lingkungan hidup

Lahan sawit di Keerom yang dulunya merupakan hutan lebat – Jubi/Timo Marten

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Vredigando Engelberto Namsa, OFM

Persoalan ekologi saat ini memiliki efek luas dan mendalam pada masyarakat manusia umumnya dan Gereja Katolik pada khususnya. Efek tersebut berciri paradoksal. Artinya, di satu pihak terjadi akumulasi kekayaan pada manusia, yang berarti peningkatan kemakmuran ekonomi berkat kemampuan manusia mengolah alam. Tetapi di lain pihak, pengolahan alam secara eksploitatif telah menyebabkan kemiskinan, pelanggaran HAM, kekerasan dan kerusakan alam secara luar biasa dan tak terpulihkan (Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes No.4).

Realitas paradoksal ini dibenarkan oleh Paus St. Yohanes Paulus II dan Paus Fransiskus I yang menyindir bahkan mengkritik kemajuan teknologi manusia, yang telah menyebabkan kehancuran lingkungan hidup. Kritik paus tertuju pada keyakinan semu/palsu mengenai visi otonomi mutlak manusia, sebagai berikut:

“Manusia mengira boleh maunya sendiri mendayagunakan bumi dan menikmati hasilnya, dengan melakukan tanpa syarat kepada kehendak sendiri, seolah-olah bumi tidak mengemban tuntutan serta maksud tujuannya semula yang diterima dari Allah dan yang manusia memang dapat mengembangkan, tetapi tidak boleh mengkianati (Paus Yohanes Paulus II, Ensiklik Cantensimus Annus, 37).”

Kerusakan ekologi akibat eksploitasi demi akumulasi kekayaan, merupakan wujud destruktif dari semangat konsumerisme manusia masa kini. Tepat pula, jika Paus St. Yohanes Paulus II menyebutkan bahwa akar persoalan ekologis sesungguhnya adalah krisis moral saat ini. Manusia menjadikan alam sebagai objek semata-mata yang dapat menguntungkan dirinya.

Dalam kehidupan sekarang ini, manusia tidak lagi memandang alam ciptaan sebagai bagian dari hidupnya, yang pada dasarnya harus dirawat, dipelihara dan dijaga. Manusia melihat alam sebagai bagian yang dapat mendatangkan keuntungan dalam kehidupannya. Maka, alam ciptaan dan manusia tidak berada dalam kondisi relasi yang sesuai rancangan Pencipta.

Loading...
;

Perubahan itu memperlihatkan kebangkrutan mutu relasi keduanya. Cikal bakal kebangkrutan ini bermukim pada kesadaran dan penemuan diri manusia di hadapan ciptaan. Manusia diharapkan dapat membangun suatu pemahaman yang baik tentang bagaimana berada di tengah alam ciptaan yang ada bersama dengan dirinya, sebagai sesama ciptaan. Karena pada dasarnya alam ciptaan ini memiliki makna tersendiri yang ada pada dirinya, ia dapat memuji dan memuliakan Sang Pencipta dengan caranya sendiri.

Menurut Paus Fransiskus I, alam ciptaan pada dasarnya mempunyai makna intrinsik tersendiri, yang dari padanya ia sendiri dapat memuji dan memuliakan Allah, sehingga sekali lagi, manusia tidak bisa menjadikan alam ciptaan sebagai objek saja demi kepentingannya. Karena itu tepatlah kalau dikatakan Allah adalah sumber dan pusat segala sesuatu. Maka manusia harus memiliki pemahaman teosentris, bukan pemahaman antroposentris.

Baca juga  Pemerintah Indonesia dan agenda "aktual" yang menjadi PR bersama di Papua

Bagi Paus Fransiskus, kedudukan manusia di tengah ciptaan adalah rahmat dan anugerah. Bukan sebagai penguasa atas alam ini. Allah sendiri memberikan hidup-Nya menjadi hidup manusia. Bisa kita lihat dalam kitab Kejadian 2:7 (Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya). Kemudian Allah memberikan manusia mandat atas ciptaan untuk menjaga dan memelihara, dengan tujuan menjamin kehidupan segenap ciptaan (Ensiklik Laudato Si’, No. 16).

Penegasan Paus St. Yohanes Paulus II dan Paus Fransiskus menjadi tak terbantahkan manakala kita mencermati realitas kerusakan alam pada saat ini. Eksploitasi alam terjadi secara masif dan sistematik. Terjadi perjumpaan mesra antara hasrat konsumeris dan tamak pada manusia, dengan rezim global-neoliberalis yang bahkan ingin mendepak peran negara untuk mentahtakan diri sebagai satu-satunya kekuatan global yang mendominasi dunia.

Kekuatan neoliberalis ini mengambil alih peran kekuasaan politik negara untuk tunduk dan menjadi komprador atau kaki tangan korporasi asing. Dari sebab itu, tidak menjadi barang baru banyak produk UU yang tidak lagi berpihak pada kepentingan negara dan rakyat banyak, tetapi mengabdi pada kepentingan kekuasaan neoliberalis global (Wisnu Nugroho, Neoliberalis Mencengkram Indonesia, 2011).

Di Papua contoh kerusakan lingkungan hidup paling besar dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia. Menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup Papua, Maurits J, persoalan PT. Freeport tanah Papua bukan soal perdagangan atau ekonomi semata. Begitu banyak fakta kejahatan yang dilakukan Freeport, seperti pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan HAM orang Papua. Menurut data dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2008), kerugian perusahaan tambang berskala besar ini diperkirakan mencapai Rp 185 triliun. Selain itu masyarakat pemilik hak ulayat (Amungme dan Kamoro) juga dirugikan.

Dalam Freeport “Bisnis Orang Kuat VS Kedaulatan Negara” (Ferdy Hasiman, 2019), dikatakan, Freeport Indonesia adalah sejarah perdebatan tentang kebijakan ekonomi, keadilan sosial, dan hukum yang selalu dikaitkan dengan pelaksanaan UUD 1945 di NKRI. Isu ini menjadi isu yang terus akan berlangsung didebatkan di dalam kenyataan publik.

Entah sampai kapan hal ini akan berakhir dan Freeport benar-benar bisa mengatasi persoalan kemiskinan pada khususnya dan persoalan-persoalan kemanusiaan, seperti kerusakan lingkungan hidup yang besar di Papua. Intinya kehadiran Freeport di atas Bumi Cenderawasih ini tidak melibatkan kepentingan orang Papua.

Inilah kebenaran di balik keputusan politik negara, baik pada level nasional, maupun lokal, yang membentangkan kepentingan besar bagi korporasi di atas jeritan derita rakyat, yang tanah dan sumber-sumber ekonominya dirampas dan diserahkan kepada kekuatan modal.

Secara teoretis, penguasa adalah abdi rakyat dan abdi negara, keputusan politik yang diambil penguasa bukan lagi pembangunan dan optimalisasi peran partisipatif kemajuan suatu bangsa serta keadilan sosial, tetapi marjinalisasi masyarakat dan mengorbankan atas kepentingan kapitalis yang peduli pada masalah-masalah kemanusiaan dan keadilan.

Baca juga  Praktik arif ekologi budaya (3) 

Dalam hal keadilan menyangkut kemanusiaan dan keutuhan alam, Gereja harus berada di bagian depan, karena kepedulian lahir dari tugas pokok Gereja untuk mewartakan Injil, “kegiatan demi keadilan dan partisipasi dalam perombakan dunia bagi kami tampak sepenuhnya sebagai dimensi hakiki sebuah pewartaan, atau dengan kata lain, perutusan Gereja bagi umat manusia serta pembebasannya dari setiap situasi pembebasan” (Sean, Passion for the Earth, Manila 1995).

Persoalan ketidakadilan secara menyeluruh, khususnya ketidakadilan ekologis telah melahirkan penderitaan, pemiskinan dan pelecehan martabat serta hak-hak asasi manusia. Kehancuran ekologi menyebabkan penderitaan orang-orang kecil, rakyat dan orang-orang miskin. Inilah kondisi yang membenarkan Gereja menegaskan dan mengalakan peran kenabiannya.

Gereja yang meneruskan tugas perutusan Yesus Kristus wajib hukumnya mewartakan keadilan pada tingkat sosial, nasional dan internasional. Gereja juga berkewajiban mengecam peristiwa-peristiwa ketidakadilan, bila dituntut oleh hak-hak asasi manusia dan keselamatan diri sendiri. Maka sebenarnya di sini kita temukan, peran atau misi kenabian (profetis) Gereja, yang mestinya secara nyata diimplementasikan, khususnya di hadapan persoalan ketidakadilan dan kerusakan lingkungan hidup.

Peran Gereja harus saling melengkapi. Pertama, mengkritik sistem ekonomi, politik dan sosial yang tidak adil, yang menjadi biang kerok pemiskinan dan penyengsaraan masyarakat dan merusak lingkungan hidup; Kedua, Gereja mestinya berupaya memberdayakan masyarakat agar mampu merumuskan suatu visi baru yang lebih adil dan lebih menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.

Para politisi, juga politisi Katolik, umumnya menolak peran kenabian Gereja, yang menurut mereka sudah melampaui wewenang Gereja. Tidak jarang, ketika kebijakan politik yang menyengsarakan dan memiskinkan rakyat dikritik Gereja, para politisi tidak kehilangan akal mendiskreditkan lembaga atau pribadi-pribadi pengkritik itu. Para politisi Katolik lupa bahwa peran politis mereka merupakan panggilan kesaksian kerasulan Gereja untuk dunia.

Di hadapan persoalan kerusakan lingkungan hidup dan pemiskinan rakyat yang ditimbulkannya, Gereja mestinya menanggapi dengan penuh komitmen sebagai suatu hal yang mendesak dan urgen. Gereja mempunyai landasan teologis yang kuat untuk itu. Tidak mungkin mendamaikan iman dengan sikap eksploitatif dan destruktif terhadap alam ciptaan. Di titik inilah gereja harus bicara (Peter Aman OFM, Hidup Sehat Dalam Alam yang Sehat, Pemberdayaan Pastoral, Sosial Ekonomi, KAJ 2012). (*)

Penulis adalah mahasiswa pascasarjana STFT Fajar Timur Abepura, Abepura

Editor: Timo Marten

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa