Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Giyai: kalau dilebur, fungsi KPA jangan sampai hilang

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 124 tahun 2016 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), akhirnya diteken Presiden Joko Widodo. Secara garis besar, Perpres ini mengatur tentang perubahan dan penyesuaian keanggotaan serta tata kerja Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Munculnya Perpres ini sekaligus untuk menggantikan Perpres Nomor 75 Tahun 2006 yang selama ini menjadi dasar acuan kerja Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Daerah.

Giyai: kalau dilebur, fungsi KPA jangan sampai hilang 1 i Papua

Ada beberapa hal pokok yang dibahas di Perpres 124/2016 ini, di antaranya sistem keanggotaan KPAN, penempatan sekretariat KPAN di bawah Kementerian Kesehatan, dan pengumuman berlakunya masa tugas KPAN yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2017.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Papua, drg. Aloysius Giyai mengatakan, KPA secara nasional memang sudah dilebur dengan pemerintah daerah namun khusus untuk Papua, Giyai berharap pemerintah harus lebih jeli melihatnya karena di Papua, HIV dan AIDS merupakan penyakit fenomental yang harus segera diselesaikan dan harus diatasi  secara preventif.

"Saya menyarankan, pemerintah harus berpikir untuk sistemnya seperti apa sehingga peran dan fungsi dari KPA tidak hilang. Oke, secara organisasinya silakan direvisi, tetapi fungsi dan peran walaupun KPA memiliki banyak kekurangan namun untuk di Papua, KPA cukup berperan penting untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut," kata Giyai kepada Jubi, Senin (7/8/2017) di Jayapura.

Giyai menambahkan, apabila KPA dilebur ke Dinas Kesehatan maka akan menjadi UPT Dinas, tetapi struktur organisasi perangkat daerah yang baru tidak ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP) 18 tahun 2016.

Loading...
;

"Kalau dilebur mau taruh di mana, garis koordinasinya dan garis komandonya mau taruh di mana juga. Karena saat ini hanya ada garis koordinasi bukan garis komando. Untuk itu, boleh dia berada pada struktur garus koordinasi tapi paling utama fungsi dan peran KPA yang luar biasa, yang telah memainkan peran dalam meredam angka tren HIV dan AIDS di Papua," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menuturkan dengan adanya revisi Perpres 75 tahun 2006 dengan menjadi Perpres 124 tahun 2016, maka Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) ini mau dimasukkan ke Dinas Kesehatan.

Padahal menurut Edi Kamtono yang juga sebagai ketua harian KPA Kota Pontianak, satu di antara tugas pokok mereka akan hilang apabila dimasukkan ke dalam Dinkes.

"Sehingga ini akan diambil-alih. Fungsi komisi ini kan sangat membantu dalam sosialisasi pencegahan dan penanganan para penderita HIV/AIDS dan sudah bagus sebenarnya," katanya. (*)

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top