Gluba Gebze: Program lumbung pangan jangan merugikan masyarakat adat

papua
Ilustrasi masyarakat adat Merauke - Jubi/Arjuna

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Tokoh masyarakat adat Marind di Merauke, Papua, Johanes Gluba Gebze berharap program lumbung pangan atau food estate jangan sampai merugikan masyarakat adat di wilayah Selatan Papua itu.

Pernyataan itu dikatakan mantan Bupati Merauke dua periode tersebut, dalam diskusi daring “Peran TNI dalam Proyek Food Estate,” Rabu (13/10/2021).

Kabupaten Merauke sendiri merupakan wilayah di Papua, yang masuk dalam program pengembangan lumbung pangan oleh pemerintah pusat.

“Masyarakat hukum adat jangan terpinggirkan, akibat mereka (pemodal dan utusan pemerintah) datang menjual konsep surga. Namun dalam perjalanannya, mereka (pemodal dan utusan pemerintah) berjalan menuju surga dan masyarakat adat berjalan ke neraka,” kata Gluba Gebze.

Menurutnya, selama ini masyarakat adat di wilayah Selatan Papua telah merelakan tanah ulayat mereka untuk kepentingan investasi. Bukan hanya dalam program lumbung pangan.

Masyarakat adat di sana merelakan tanah ulayatnya, karena berbagai janji dari para pihak berkepentingan. Namun kenyataannya hingga kini masyarakat ada di wilayah itu belum sejahtera.

“Ini karena jualan jualan harapan, dari mereka yang datang pada saat negosiasi dengan masyarakat. Semua muncul dengan ajakan nanti akan. Nanti akan kerja di situ, akan sejahtera, anak akan akan sekolah dan lainnya. Semua hanya harapan semu. Itu adalah realitas hari ini,” ucapnya.

Loading...
;

Gebze berharap, dalam program lumbung pangan ini pemerintah dapat meminimalisir dampak negatif terhadap masyarakat adat, dan meningkatkan dampak positif.

Katanya, ini mesti menjadi koreksi ke depan agar semua pihak bisa bergandengan tangan dan masyarakat adatpun dapat sejahtera.

“Kita mesti lakukan koreksi total sebelum terlambat, karena masyarakat adat sudah merelakan tanah mereka untuk investasi,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mengatakan, dalam program lumbung pangan, terlihat pemerintah melakukan sekuritisasi dengan pelibatan militer atau Kementerian Pertahanan.

“Dalam proyek ini, sekuritisasi isu ketahanan pangan ada narasi narasi yang coba dibangun, mengaitkan food esatete dengan ancaman pangan, ancaman negara lain dan sebagainya. Ini narasi yang dibangun untuk melegitimasi pelibatan militer dalam proyek ini,” kata Gufron Mabruri.

Menurutnya, masalah pangan bukan kompetensi militer atau Kementerian Pertahanan. Pelibatan militer dalam program ini dianggap tidak sesuai dengan UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Katanya, dalam program ini Kementerian Pertanian lebih memiliki kompetensi. Sebab, ada banyak SDM yang bisa dikerahkan kementerian itu, untuk melaksanakan program lumbung pangan.

“Permasalah kedaulatan pangan sangat kompleks, sehingga membutuhkan penganan komprehensif,” ucapnya. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top