Follow our news chanel

Gubernur Mandacan sesalkan pemalangan kantor TVRI Papua Barat

papua-tarian-tumbuk-tanah
Ilustrasi, tarian tumbuk tanah Suku Arfak di depan kantor DAP wilayah III Doberay - Jubi/Hans Arnold Kapisa

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Kepala Suku Besar Arfak di Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyatakan setiap lembaga adat di wilayahnya wajib menciptakan keharmonisan dalam keberagaman adat di atas Bumi Kasuari, serta turut mendukung pembangunan di segala bidang.

Hal ini dikatakan Mandacan merespons pemalangan salah satu aset Pemerintah Provinsi Papua Barat oleh kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Dewan Adat Papua (DAP) wilayah III Doberay, beberapa hari lalu.

“Lembaga adat tak boleh palang-palang kantor pemerintah. Wilayah Adat Doberay dan Bomberay adalah wilayah cinta damai dalam keberagaman suku bangsa,” kata Mandacan, kepada wartawan di Manokwari, Kamis (22/10/2020) kemarin.

Dikatakan Mandacan, sebagai Kepala Suku Besar Arfak dan juga Gubernur Papua Barat, pihaknya berharap peran DAP Doberay tetap pada tugas dan fungsinya dalam menjalin kemitraan dengan pemerintah dan lembaga adat lain, bukan sebaliknya, menciptakan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

“Saya juga kepala suku, jangan ada pihak-pihak yang mengatasnamakan adat untuk melakukan tindakan yang tidak berkaitan dengan urusan adat di atas negeri Doberay,” tegas Mandacan.

Mantan Kepala Biro Humas pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, Yohanes Nauw, membenarkan bahwa dirinya diundang untuk menghadiri peradilan adat oleh kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai DAP wilayah III Doberay, buntut peralihan aset milik Pemprov Papua Barat dari Papua Barat Televisi (PBTV) ke TVRI Stasiun Papua Barat.

“Apa kewenangan mereka (oknum DAP) dengan urusan peralihan aset PBTV ke TVRI Stasiun Papua Barat? Itu kewenangan dan kebijakan pimpinan sesuai kebutuhan pelayanan publik. Jadi undangan yang ditujukan kepada saya, itu salah alamat,” kata Nauw, kepada wartawan.

Loading...
;

Baca juga: Asal mula tari Tumbu Tanah dan masyarakat Arfak

Sementara, Ketua DAP wilayah III Doberay yang sebelumnya menjabat sebagai Sekertaris DAP Doberay pada masa kepemimpinan mendiang Barnabas Mandacan dan Johan Warijo, Zakarias Horota, menegaskan bahwa DAP bukan lembaga ‘preman’ yang melakukan tindakan tidak proporsional di luar tugas utama.

Horota mengakatan DAP tidak mengurus aset milik pemerintahan dalam bentuk apapun yang tidak relevan dengan manusia Papua dan tanah adatnya.

“Soal hibah atau peralihan aset, itu kewenangan pemerintah. Tugas utama DAP adalah menjaga manusia dan tanah adat (hak ulayat),” ujar Horota kepada Jubi, Jumat (23/10/2020).

Atas nama DAP Doberay, Horota menolak tegas oknum-oknum yang mengatasnamakan diri sebagai DAP wilayah III Doberay dan melakukan pemalangan terhadap fasilitas pemerintahan.

DAP Doberay, lanjut Horota, mendukung penuh tugas dan kewenangan Kepala Suku Besar Arfak, Dominggus Mandacan, yang juga sebagai kepala pemerintahan di Bumi Kasuari.

“Saya tegaskan bahwa DAP bukan organisasi ‘preman’. Tindakan pemalangan fasilitas pemerintah [atas nama adat], justru merusak citra dan marwah dari organisasi DAP,” tugas Horota. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top