HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Gubernur Papua Barat terlihat egois dan santai cegah virus corona

gubernur mandacan
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. -Jubi/Hans Kapisa
gubernur mandacan
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. -Jubi/Hans Kapisa

Oleh: Mambrasar Serry

Penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 bagaikan drakula tak terlihat yang sedang bergentayangan mencari mangsanya. Virus corona bahkan menjadi topik terhangat sejak pergantian tahun 2019 ke 2020, karena banyak nyawa yang hilang akibat terjangkit virus ini, sehingga sejak Januari hingga April ini, virus corona mendadak seperti “teror” mengerikan bagi dunia.

Dalam Word of Meter seperti diberitakan wartaekonomi.co.id, Kamis, 26 Maret 2020, terdapat lima negara dengan peringkat tertinggi kasus virus corona.

Italia berada di posisi teratas. kematian sebanyak 6.820, dan menjelang 26 Maret 2020 sebanyak 7.503 hingga menjadi 74.386 yang mati dan 9.362 pasien yang sembuh. Setelah Italia, diikuti oleh Spanyol dengan 3.434 kematian, dan selang sehari (26/3/2020), angka kematian berubah menjadi 3.647 kematian dari total 49.515 kasus infeksi corona, sedangkan pasien sembuh 5.367 orang.

Urutan ketiga adaalah Cina dengan 81.285 total kasus corona, dengan 3.287 kematian dan 74.051 pasien sembuh. Artinya, angka kematiannya ada di angka 4%. Saat ini, ada toal 3.947 kasus aktif, 2.712 berada di kondisi ringan, sedangkan 1.235 masih dalam keadaan kritis. Cina berada di kondisi terburuk pada 12 Februari, dengan total 14.108 dalam sehari. Per 25 Maret saja Cina hanya mencatatkan 47 kasus baru. Iran di posisi keempat dengan 27.017 kasus dengan kematian  2.077 meninggal dan 9.625 lainnya sembuh.

Hingga 26 Maret 2020 terdapat 15.315 kasus aktif di negara itu, dan Perancis dengan 25.233 kasus adalah 1.331 pasien meninggal dan 3.900 sembuh, 20.002 kasus masih aktif dengan 17.175 berada di kondisi ringan, sedangkan 2.827 dalam kondisi kritis. Dengan tingkat kematian hampir 5,3%, Prancis mencatatkan 2.929 kasus infeksi hanya pada Rabu 25 Maret 2020. Prancis pun menetapkan lockdown di seluruh negeri.

Angka kematian yang cukup tinggi membuktikan bahwa penyebaran virus corona di beberapa negara meningkat. Penyebaran coronavirus sangat menakutkan, tak memandang bulu, kaya-miskin, tua-muda, pejabat negara (pemerintah), maupun rakyat jelata, bahkan bayi baru lahir di London, Inggris langsung terjangkit (cnnindonesia.com, Minggu, 15 Maret 2020). Berdasarkan laporan kesehatan, sang ibu mengidap pneumonia yang kemudian dikonfirmasi juga terinfeksi virus corona.

Loading...
;

Sang ibu dinyatakan positif terkena corona setelah beberapa saat melahirkan di RS North Middlesex, Enfield. Sang bayi juga langsung menjalani uji medis virus corona beberapa menit setelah lahir. Hal tersebut juga dikonfirmasi Layanan Kesehatan Nasional Inggris (NHS). Tidak hanya bayi, di Prancis bahkan dua orang menteri dan tiga belas pejabat negara positif corona (cnnindonesia, 18 Maret 2020).

Di Indonesia saja, hingga 3 April 2020, sekitar pukul 17.42 WIT, penderita virus corona mencapai ratusan bahkan kini terkonfirmasi 1.986 kasus, 1.671 orang dalam perawatan, 134 pasien sembuh dan meninggal, 181 orang meninggall (covid19.go.id, 3 April 2020). Daerah Khusus Ibukota Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan kasus tertinggi dengan jumlah kasus 1.028 terkonfirmasi, 56 orang sembuh, dan 89 lainnya meninggal, sedangkan Provinsi Papua terkonfirmasi 18 kasus positif, 3 orang sembuh dan 1 orang meninggal.

Penyebaran virus corona yang begitu cepat membuat masyarakat Papua Barat semakin panik. Sejumlah pihak pun mendesak melalui aksi bisus kepada Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan jajarannya agar menutup akses darat, laut dan udara (jubi.co.id, 26 Maret 2020).

Adolof Tapilattu, peserta aksi bisu mengatakan, warga Manokwari tidak tinggal diam di tengah bayang-bayang wabah corona yang terus memakan korban jiwa. Menutup akses bandara dan pelabuhan dianggap sebagai cara mencegah penyebaran virus berbahaya ini.

Namun Gubernur Mandacan justru lebih mengutamakan kelancaran aktivitas perekonomian daripada menutup akses masuk ke wilayah yang dipimpinnya. Jika Papua Barat lockdown, dampak akan sangat besar. Perekonomian pasti goyah (beritaaktual.co, 25 Maret 2020).

Oleh sebab itu, menurutnya, sebelum lockdown semua dampak harus dipikirkan, terutama dampak bagi perekonomian yang tentu berimbas pada masyarakat di seluruh kabupaten, apalagi nilai rupiah makin anjlok.

Gubernur Mandacan kelihatannya tetap tidak menetapkan lockdown sebagaimana surat nomor: 850/601/2020 dalam rangka pencegahan coronavirus di wilayah Indonesia dengan memperhatikan pernyataan presiden Indonesia tentang Penyebaran Covid-19 sebagaimana bencana nasional (bencana nonalam).

Sejumlah pemerintah daerah juga telah menindaklanjuti kebijakan gubernur dengan membuat kebijakan di daerahnya. Kabupaten Manokwari, misalnya, Bupati Demas P. Mandacan, mengeluarkan surat edaran dengan nomor: 188.5/381 tentang Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 di wilayah Kabupaten Manokwari, sedangkan Wali Kota Sorong mengeluarkan Instruksi Wali Kota Sorong dengan Nomor413.1/211/, tentang Pencegahan Coronavirus (Covid-19) di Wilayah Kota Sorong.

Papua Barat kini berstatus dari Status Siaga Darurat (SSD) menjadi Tanggap Darurat (TD). Perpindahan status SSD ke TD sangat cepat, hanya selang seminggu (Tabura Pos, 18 Maret 2020). Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Otto Parrorongan, mengatakan, Papua Barat masih dalam status siaga darurat bencana nonalam (pendemi covid-19 diibaratkan sebagai bencana yang bukan berasal dari alam) meski gubernur sudah mengeluarkan surat edaran terkait covid-19.

Parrorongan juga mengatakan, kebijakan melalui surat edaran itu hanya untuk menghindari kontak langsung atau penyebaran dini covid-19. Masih siaga darurat, karena memang kita belum ada kasus. Kalau ada kasus berarti statusnya bisa dinaikkan.

Gubernur Mandacan dengan resmi menyatakan wilayah Papua Barat meningkat statusnya dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Hal itu diungkapkan dalam jumpa persnya pada Jumat (27/3/2020) sekitar pukul 21.58 WIT.

Saat sejumlah pihak mendesak Gubernur Papua Barat untuk segera mengambil langkah lockdown, Gubernur Dominggus Mandacan justru bersikap arogan dan menentang pihak-pihak tersebut, padahal provinsi yang dipimpinnya SSD menjadi TD.

Sekretariat Bersama Gugus Tugas Coronavirus (Covid-19) Provinsi Papua Barat, juga meng-update data sementara per 31 Maret 2020 yakni; Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 281 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 2 orang, Positif Terinfeksi Virus Covid-19 berjumlah 2 orang. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa, situasi ini akan berubah-ubah, bisa berkurang tergantung penanganannya, akan tetapi juga bisa bertambah jumlah status tersebut.

Potensi penyebaran virus corona di Papua Barat sangat besar, ibarat “sebuah telur di ujung tanduk yang apabila telur tersebut jatuh, maka telur tersebut pecah”.

Kategori status SSD menjadi TD bila tidak ditangani dengan sebuah kebijakan yang tepat, maka berpotensi merenggut nyawa manusia dalam jumlah besar di Papua Barat.

Masyarakat Papua Barat tentu merasa panik dengan penyebaran virus tersebut walaupun pemerintah provinsi dan sejumlah pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah pencegahannya.

Meski sejumlah langkah dilakukan, masyarakat tetap menilai bahwa pemerintah belum mampu melindungi warganya dari ancaman penyebaran covid-19, bahkan pemerintah Provinsi Papua Barat dinilai santai.

Perbandingan tersebut berhubungan dengan kebijakan Pemprov Papua Barat yang didukung oleh fasilitas kesehatan dibandingkan dengan kebijakan dari daerah, bahkan negara-negara maju yang kualitas fasilitas kesehatan jauh lebih berkembang dan maju saja, serta memiliki ketersediaan bahan pelindung, anti pembasmi virus, masih kehilangan banyak nyawa.

Pasca meletusnya pemberitaan di media sosial tentang penyebaran virus tersebut ke berbagai negara sampai masuk ke wilayah Indonesia, kepanikan warga di berbagai daerah memaksakan masyarakat segera membelanjakan antibody. Dalam kurun waktu dua hari, bahan-bahan tersebut habis dibeli oleh masyarakat. Tidak ada ketersediaan stok untuk menjawab kebutuhan masyarakat situasi ini.

Provinsi Papua Barat kehabisan bahan pelindung seperti, masker, hand sanitizer dan bahan-bahan lainnya yang dapat digunakan sebagai pelindung atau pencegahan seperti dikatakan Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) Papua Barat, H. Silauddin, khususnya di Kabupaten Manokwari (Tabura Pos, 19 Maret 2020).

Sangat disayangkan reaksi Gubernur Papua Barat yang kelihatan santai. Kontras dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, yang melakukan upaya-upaya pencegahan di wilayahnya dan menutup semua jalur-jalur transportasi (lockdown) guna meminimalisasi dan melindungi warganya dari penyebaran virus corona.

Ketika beberapa bupati di Papua Barat mengeluarkan kebijakan lockdown, Gubernur Dominggus Mandacan malah mengimbau kepada para bupatinya untuk mencabut status lockdown yang ditetapkan tanpa berkoordinasi dengan Pemprov Papua Barat.

Selama pandemi covid-19 mulai merajalela di Indonesia dan sampai ke Papua Barat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Provinsi Papua Barat) semakin memprihatinkan.

Banyak pihak merasa bahwa Pemprov Papua Barat lamban menangani pandemi virus corona. Alih-alih mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang untuk meminimalisir penyebaran virus, pemerintah malah seakan tidak melihat bahwa virus ini sangat serius pada awalnya.

Selain itu, dalam proses penanganannya hingga kini pemerintah tidak optimal dalam menyatukan pandangan dan gerakan masyarakat. Perannya justru digantikan langsung oleh masyarakat dalam menanggapi covid-19.

Pemprov Papua Barat justru bergantung pada kebijakan Jakarta. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Mandacan, “Kita masih sangat tergantung pada Jakarta. Indonesia juga tergantung pada negara-negara lain dalam penanganan pandemi corona ini.”

Alasan lain untuk tidak melakukan lockdown adalah pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD), tempat pemeriksaan sampel (sampel darah orang yang terduga terserang penyakit itu harus diperiksa di luar Papua).

Alasan-alasan tersebut di atas menggambarkan bahwa Pemprov Papua Barat seakan-akan tidak memiliki anggaran, sehingga harus tergantung pada penerbangan sipil; Pemprov Papua Barat tidak mampu menyewa satu buah pesawat kecil sejenis Susi Air untuk digunakan dalam rencana pemberantasan (pencegahan) penyebaran virus corona.

Gubernur Mandacan lebih berani mengambil sikap dengan sejumlah kekuasaan yang dimilikinya untuk melakukan berbagai macam kebijakan melindungi rakyatnya. Ini membuktikan bahwa nyawa manusia lebih penting dan juga bukti nyata kecintaan beliau terhadap rakyat Papua Barat.

Presiden Jokowi telah menetapkan pandemi covid-19 telah menjadi bencana nasional nonalam dan memerintahkan bawahan-bawahannya (provinsi dan kabupaten/kota) agar menggunakan beberapa sumber anggaran untuk mengatasi pandemi covid-19 di daerahnya masing-masing.

Dominggus Mandacan harus menjabarkan pernyataan (perintah) Presiden Jokowi dengan kebijakan-kebijakan selaku Gubernur Papua Barat, baik melakukan lockdown, maupun memanfaatkan anggaran untuk mengantisipasi pendemi virus corona yang sedang bergentayangan mencari mangsanya (nyawa manusia).

Gubernur Mandacan harus berani membuat kebijakan lockdown

Wacana lockdown menyeruak sebagai salah satu cara untuk menangkal virus corona. “Tentu aktivitas ekonomi akan tidak berjalan, dan kalaupun berjalan dipastikan tidak akan optimal,” kata Ekonom dan Rektor Universitas Paramadina Firmanzah seperti dilansir okezone.com, Selasa, 17 Maret 2020.

Namun, pelaksanaan lockdown harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar lagi. “Tetapi kalau tidak diambil maka korban jiwa akan meningkat risikonya. Mau pilih nyawa manusia atau ekonomi? “.

Lockdown ini membuat penyebaran virus lebih mudah untuk dibatasi sehingga memudahkan penanganan yang sakit karena virus corona dan membatasi penyebarannya. “Di banyak negara opsi lockdown atau tidak diambil bukan karena pertimbangan ekonomi tetapi lebih menyelamatkan nyawa manusia.”

Lockdown memang pilihan sulit, dan banyak negara, China-Wuhan, Malaysia, Singapura, Prancis, Italia, penyebaran masif virus corona memaksa otoritas melakukan lockdown,” katanya.

Pandemi virus corona membawa Gubernur Mandacan berada pada dua pilihan. Pertama, tidak melakukan lockdown demi kelancaran perekonomian; dan kedua, melakukan lockdown guna memutuskan rantai penyebaran virus corona. Dua pilihan ini, tentunya kembali kepada Dominggus Mandacan selaku pemegang kekuasaan di Provinsi Papua Barat.

Kritik masyarakat terhadap kebijakan Gubernur Mandacan yang dinilai sangat santai dalam membuat kebijakan mencegah penyebaran covid-19 dengan pembatasan sosial, jaga jarak dan kerja di rumah, belajar di rumah tapi manusia masih boleh hilir mudik? Ini berisiko bahwa jumlah korban akan bertambah.

Kebijakan itu tidak efektif untuk sepenuhnya memutus mata rantai penyebaran virus corona, tetapi di saat yang sama masyarakat juga belum sampai pada tahap masyarakat rasional secara utuh, sehingga imbauan untuk bekerja di rumah, ibadah di rumah tidak ditaati.

Kebijakan social distancing tidak efektif untuk sepenuhnya memutus mata rantai virus corona. Buktinya, korban positif terinfeksi di Papua Barat terus bertambah. (*)

Penulis adalah aktivis pada Jaringan Advokasi HAM untuk pelanggaran HAM di Tanah Papua, tinggal di Manokwari

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pengumuman Lagu
"Tanah Papua"

Sehubungan dengan akan dilakukannya pendaftaran lagu “Tanah Papua” yang diciptakan oleh Bapak Yance Rumbino pada Direktorat kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk itu disampaikan kepada seluruh pihak masyarakat yang mengklaim sebagai pencipta lagu “Tanah Papua”, diberi kesempatan untuk mengajukan klaim atau sanggahan lagu tersebut.

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa