Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Gubernur Papua: E-Government baru langkah awal perbaikan tata kelola

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan penerapan e-government baru merupakan langkah awal dari perbaikan tata kelola pemerintahan di Bumi Cenderawasih, karena ke depan masih dibutuhkan langkah selanjutnya agar sistem bisa berjalan dengan baik.

"Ini baru langkah awal, kedepan masih dibutuhkan langkah-langkah selanjutnya agar sistem ini dapat berjalan dengan baik, dan sistem elektronik lainnya akan menyusul untuk diterapkan," kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (16/3/2017).

Gubernur Papua: E-Government baru langkah awal perbaikan tata kelola 1 i Papua

Menurutnya, beberapa aplikasi sistem elektronik perencanaan, perijinan dan layanan samsat yang sudah diberlakukan merupakan milik bersama, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota serta seluruh perangkat daerah.

"Kami berkomitmen dalam penerapan sistem tersebut. Seluruh pimpinan OPD provinsi, kabupaten dan kota harus mendukung dan segera menerapkan sistem ini," ucapnya.

Menanggapi itu, Gubernur Enembe mengharapkan kerja sama dan dukungan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun mitra pembangunan untuk lebih memperkuat pemerintah provinsi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan.

Gubenrur juga memberikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang sejak tahun lalu telah mendampingi pemerintah provinsi Papua dalam upaya perbaikan tata kelola, salah satunya dengan peresmian e-government.

Loading...
;

Dia menambahkan, untuk mengakomodir berbagai program kerja sama di Papua, pihaknya telah membentuk koordinator kerja sama pembangunan atau K2MPD yang akan memfasilitasi, mengarahkan dan memantau program kerja sama pembangunan agar dapat bersinergi dengan prioritas pembangunan provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengatakan penerapan e-government adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari setiap proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

"Harapanya terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik yang ditandai meningkatnya akses publik informasi kinerja dan efektifnya penerapan e govermant untuk mendukung birokrasi secara modern," kata Hery.

Menurut ia, rancangan daerah perlu dikoordinasikan, disenergikan dan diharmonisasikan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti perencanaan pembangunan nasional dan tata ruang, "selanjutnya disusun dengan menggunakan pendekatan tekhnokratik, partisipatif politis serta atas bawah dan bawah atas," tambahnya. (*)

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top