Follow our news chanel

Previous
Next

Gubernur Sumbar bantah temuan soal SARA di Pilkada

Ilustrasi Pilkada - Jubi/Merdeka.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno membantah temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang menyatakan Sumbar sebagai provinsi paling rawan dalam konteks materi kampanye suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan politik uang.

“Sumbar tidak akan terpengaruh oleh kampanye SARA dan politik uang. Dua hal itu tidak laku di sini,” kata Irwan, Sabtu (26/9/2020).

Irwan mengacu pengalaman dan pengamatan, untuk konteks Pilkada yang sebelumnya. Ia mengatakan selama mengikuti dua proses Pilkada di Sumbar dan menjabat sebagai gubernur selama 10 tahun, ia mengaku cukup memahami karakter warga Sumbar dalam mengikuti proses Pilkada.

Baca juga : Inilah 35 paslon dalam Pilkada 11 kabupaten di Provinsi Papua 

Semua Paslon Pilkada di Papua Barat bebas korona 

Lagi, keluarga pejabat nyalon Pilkada. Kali ini keponakan Menhan

Loading...
;

Menurut dia, calon kepala daerah yang akan berlaga di 13 kabupaten dan kota dalam gelaran Pilkada tahun ini sangat homogen. Irwan bahkan menyebut, kondisi ini berbeda jauh dengan pelaksanaan Pilkada 2017 di Jakarta.

“Kampanye bermateri SARA tidak akan berjalan efektif, karena semua calon dapat mencitrakan dirinya religius. Sedangkan, untuk politik uang, Irwan mengatakan, bisa saja warga menerima uang yang disodorkan oleh tim para calon, namun, hal itu disebut belum tentu berpengaruh,” kata Irwan menjelaskan.

Meski ia tak memungkiri soal kemungkinan oknum tim calon kepala daerah tetap melakukan politik uang. Namun, ia percaya Bawaslu Sumbar bisa mengantisipasi hal tersebut. “Uangnya diambil, tapi pilihannya tetap sesuai hati. Jadi memang tidak efektif,”  katanya.

Berdasarkan pemutakhiran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 yang dipaparkan Bawaslu dinyatakan bahwa Sumbar merupakan provinsi paling rawan dalam konteks materi kampanye SARA dan politik uang.

Selain itu, Bawaslu juga memetakan kerawanan dalam aspek materi kampanye, yakni potensi penggunaan konten unsur identitas SARA, ujaran kebencian, hoaks, dan kampanye hitam pada tujuh kabupaten dan kota.

Daerah itu itu di antaranya berada di Sumbar, yakni Kota Bukittinggi, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman. (*)

CNN Indonesia

Editor : Edi Faisol

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top