Follow our news chanel

Guru Kabupaten Jayapura kembali berunjuk rasa

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

LEBIH 50 guru SMA dan SMK di Kabupaten Jayapura berunjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Sentani, Kamis, 24 Januari 2019.

Ini sudah yang kesepuluh kali mereka melakukan unjuk rasa dalam setahun ini. Tuntutan mereka sama yaitu menanyakan pembayaran tunjangan mereka dan mendesak agar segera dicairkan.

Koordinator aksi guru, Chlemens Asaribab, mengatakan meski tunjangan mereka belum dibayarkan selama setahun, mereka tetap rela mengabdi di sekolahnya.

Ia menyebutkan bukan masalah besarnya nilai uang yang belum dibayarkan. Namun uang tersebut bisa membantu kebutuhan keluarga para guru di rumah.

Menurut Asaribab, meski sesuai aturan kewenangan penanganan SMA dan SMK, termasuk guru sudah dialihkan dari kabupaten kepada provinsi, namun itu hanya administrasi.

Sedangkan pembayaran keuangan tetap berada di kabupaten. Karena itu mereka menuntut kepada DPRD Kabupaten Jayapura.

Loading...
;

"Yang kami kerjakan sebagai guru memang sudah tugas kami, tetapi untuk pembayaran tunjangan ada pada pemerintah, itu yang kami tuntut," kata guru SMA Kristen Koinonia Sentani tersebut.

Ia berharap aturan yang ada dijalankan pemerintah daerah dengan baik dan benar.

"Sudah sepuluh kali kami tuntut hak kami sampai hari ini, ini merupakan hari terakhir dan kami berharap jangan ditunda-tunda lagi, terus kami mau tanya juga dana yang 2018 ini dikemanakan," ujarnya.

Waktu pertemuan antara guru-guru dengan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, katanya, pengelolaan SMA dan SMK dipindahkan secara adminstrasi ke Pemerintah Provinsi dan seacara keuangan tetap di Kabupaten Jayapura.

“Terus di kabupaten ini sama siapa? Itu saja, kami tidak persalahkan siapa-siapa tetapi kami mohon hak kami itu diberikan, karena hak kami itu hak hidup dan tugas kami," ujarnya.

Tunjangan yang mesti diterima setiap guru, katanya, sesuai dengan volume gaji yang diterima guru bersangkutan.

Asaribab juga mengatakan jika tunjangan belum dibayarkan para guru akan memboikot pelaksanaan ujian simulasi menghadapi ujian akhir untuk siswa yang akan digelar dalam waktu dekat.

"Secara manusia mungkin guru-guru tidak bisa melaksanakan itu juga, namun di sekolah masing-masing memiliki atasan, jika seorang guru tidak ada kesejahteraan memang akan berdampak terhadap kelangsungan ujian itu dengan baik,” katanya.

Ia mengatakan guru-guru yang mengikuti aksi tanpa didampingi kepala sekolah. Mereka guru SMA dan SMK dari Genyem, Depapre, Demta, Lereh, dan daerah lain di Kabupaten Jayapura.

"Ini kami lakukan sendiri karena nasib kami, kami lakukan aksi ini supaya hak kami diberikan sehingga kami bisa juga mengajar anak-anak di sekolah dengan baik," katanya.

Asaribab berharap ada koordinasi yang baik antara guru, Pemkab Jayapura, dan Pemprov Papua untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Saya berharap ada koordinasi yang baik agar di situ ada titik temu yang baik untuk menjawab keluhan dari kami," ujarnya.

Komisi C DPRD membidangi masalah pendidikan, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura, Muhammad Amin, mengatakan kepada para guru yang mendatangi kantornya bahwa DPRD sudah menyurati Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait masalah tersebut.

"Kami DPRD Kabupaten Jayapura sudah menyurati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua dan kami juga sudah teruskan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, kemudian ke bagian keuangan karena ini ada urusanya antara provinsi dan kabupaten," katanya.

Ia mengatakan akan mengundang para guru untuk hadir dalam pertemuan dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Jayapura, Jumat, 25 Januari 2019.

"Kami mohon kesabaran guru-guru karena kami DPRD hanya menjembatani permasalahan yang Bapak Ibu sudah alami selama satu tahun ini dan kami tidak bisa mengambil keputusan," katanya.

Ia mengatakan sedang berusaha agar masalah yang dihadapi para guru selesai dengan cepat.

"Kami tidak tinggal diam, kami juga berusaha untuk membantu menuntaskan kesusahan Bapak Ibu guru," kata Amin.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura, Matheis Lewerissa, mengatakan hari itu merupakan hari pertama DPRD memulai pekerjaan.

"Jadwal untuk kegiatan dengar pendapat besok yang kami buat masalah Bapak Ibu yang kami utamakan," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa masalah tersebut harus tuntas dengan cepat karena beberapa bulan ke depan akan ada banyak kegiatan yang akan diselenggarakan di sekolah, seperti persiapan ujian akhir siswa.

“Karena itu masalah ini kami prioritaskan,” katanya. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top