Follow our news chanel

Hadapi Covid-19, Presiden Jokowi pastian Napi korupsi tak dibebaskan

papua
Foto ilustrasi. - pixabay.com
Hadapi Covid-19, Presiden Jokowi pastian Napi korupsi tak dibebaskan 1 i Papua
Foto ilustrasi. – pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak berniat untuk membebaskan para narapidana korupsi saat menghadapi wabah corona atau Covid-19. Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19 melalui video conference.

“Saya ingin menyampaikan bahwa mengenai Napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita, jadi mengenai PP No 99 tahun 2012 perlu saya sampaikan tidak ada revisi untuk ini,” kata Presiden Joko Widodo, Senin, (6/4/2020).

Baca juga : Ini tanggapan KPK terkait usulan pembebasan Napi koruptor

ICW: Napi Koruptor Penerima Remisi Harus Dipublikasikan

Lapas Sukamiskin: belum ada Napi Tipikor terindikasi Covid-19

Sebelumnya wacana mengenai kemungkinan revisi Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam pasal 34 disebutkan bahwa narapidana korupsi yang berhak mendapat remisi adalah mereka yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan.

Loading...
;

“Mengenai pembebasan bersyarat napi ini juga dihubungkan dengan COVID-19, seperti di negara-negara lain saya melihat Iran membebaskan 95 ribu napi, di Brazil 34 ribu napi, di negara-negara lain juga melakukan yang sama,” kata Presiden Jokowi menambahkan.

Jokowi mengakui kondisi lapas di Indonesia sangat padat sehingga berpotensi menyebarkan Covid-19. Namun menurut Presiden, para narapidana yang dibebaskan itu tidak bebas begitu saja.

“Tentu ada syaratnya, ada kriterianya dan ada pengawasannya,” katanya.

Tercatat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly sudah menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 pada 30 Maret 2020.  Ada 30 ribu narapidana dan anak yang juga dapat menghemat anggaran negara untuk kebutuhan warga binaan pemasyarakatan hingga Rp260 miliar.

Napi khusus juga dipertimbangkan dikeluarkan dari lapas ata rutan, Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tidak boleh menabrak peraturan PP 99/2012.

Hanya narapidana kasus narkotika masa pidana 5 hingga 10 tahun dan telah menjalani dua per tiga masa pidananya sekitar 15.482. Narapidana tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas, yang telah menjalani pidana dua per tiga masa pidana sebanyak 300 orang.

“Untuk narapidana kasus narkotika hanya yang masa tahanan 5-10 tahun sehingga bandar narkoba yang umumnya dihukum di atas 10 tahun tidak termasuk yang menerima pembebasan,” kata Yasonna.

Sedangkan narapidana kasus korupsi yang berumur di atas 60 tahun dan sudah menjalani dua per tiga masa tahanan berdasar pertimbangan imun tubuh lemah. (*)

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top