HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Hakim bebaskan korban kriminalisasi kasus pembunuhan Istaka Karya

Foto ilustrasi, Dewi Keadilan. – pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi โ€“ Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak dakwaan jaksa terhadap MG, anak yang dikriminalisasi menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan 17 pekerja PT Istaka Karya. Melalui putusan sela yang dibacakan di Jakarta pada Rabu (8/4/2020), majelis hakim menyatakan penuntutan terhadap MG harus dihentikan, dan MG dikeluarkan dari tahanan.

MG adalah anak yang ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Jayawijaya dan dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan pekerja PT Istaka Karya. Kasus pembuhan 17 pekerja pembuat jalan trans Papua itu terjadi di Kabupaten Nduga, Papua, pada 2 Desember 2018.

Kejaksaan Negeri Jayawijaya kemudian menjadikan MG terdakwa dalam perkara pembunuhan berencana yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa MG dengan pasal berlapis, mulai dari Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 351 ayat (3) KUHP, dan Pasal 333 KUHP yang yang berkaitan dengan pembunuhan dan pembunuhan berencana, dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati.

Sejak awal, penuntutan itu menuai sorotan dari banyak pihak yang meragukan MG dalam kasus pembunuhan pekerja PT Istaka Karya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turut mempertanyakan mengapa MG yang berstatus anak diadili dalam sistem peradilan umum. KPAI mendesak dilakukan pemeriksaan gigi forensik terhadap MG, untuk menentukan berapa usia MG saat pembunuhan pekerja Istaka Karya terjadi pada 2018.

Pemeriksaan gigi oleh Tim Kedokteran Gigi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) dan Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung membuktikan bahwa usia MG berkisar 16 โ€“ 18,9 tahun, atau rata-rata 17,5 tahun. Jika ditarik mundur, pada Desember 2018 usia MG sekitar 15,5 tahun. Hasil pemeriksaan gigi forensik itu menjadi salah satu poin dalam eksepsi Tim Advokasi Papua yang menjadi penasehat hukum MG.

Baca juga  Pengungsi Nduga kekurangan pelayanan kesehatan

“Beberapa fakta kejanggalan kami ajukan dalam eksepsi, seperti ketidakjelasan usia MG, tidak adanya akses bantuan hukum bagi MG saat penyidikan maupun pelimpahan berkas ke kejaksaan, tidak adanya juru bahasa yang diberikan kepada MG saat saat penyidikan dan di tingkat kejaksaan. [Kami juga mengajukan masalah] pemindahan lokasi persidangan dari Pengadilan Negeri Wamena,” demikian siaran pers Tim Advokasi Papua yang diterima Jubi pada Rabu.

Loading...
;

Tim Advokasi Papua mengapresiasi putusan sela majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan dakwaan JPU tidak dapat diterima, sehingga proses penuntutan dihentikan dan MG dikeluarkan dari tahanan. Putusan sela itu mengakhiri penahanan sewenang-wenang selama 333 hari terhadap MG.

Tim Advokasi Papua berharap putusan sela itu bisa dijadikan pembelajaran oleh aparat penegak hukum di Papua dan Papua Barat. “Dalam perkara tersebut, kami menilai terjadi prosesย  peradilan yang tidak adil atau unfair trial sejak di tingkat penyidikan hingga proses pelimpahan ke pihak kejaksaan. Tidak diterima dakwaan JPU menguatkan fakta bahwa sistem peradilan di Indonesia masih sangat rentan akan adanya kekeliruan atau kesalahan yang dapat berakibat fatal, terlebih bagi mereka yang dituntut dan divonis hukuman mati. Prinsip kehati-hatian seringkali dilanggar dalam proses hukum hanya, demi menunjukkan ketegasan pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan hukum di Indonesia,” demikian siaran pers Tim Advokasi Papua.

Tim Advokasi Papua mencatat proses hukum yang keliru juga terjadi dalam kasus penuntutan IH, anak yang dijadikan terdakwa kasus kerusuhan di Jayapura. Penuntutan IH akhirnya dihentikan Pengadilan Negeri Jayapura pada 25 November 2019. Mahkamah Agung juga pernah membatalkan vonis mati terhadap Yusman Telaumbanua pada tahun 2018, ketika ditemukannya novum terkait dengan kebenaran usia dari Yusman Telaumbanua.

Baca juga  Satu anggota Brimob tewas dalam kontak tembak di Mugi, Nduga

“Kami yakin kasus serupa seperti yang menimpa MG, IH, dan Yusman Telaumbanua banyak dan kerap terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. [Putusan sela dalam perkara MG harus menjadi] momentum proses pembelajaran untuk [memperbaiki] sistem peradilan di Indonesia,” tulis Tim Advokasi Papua dalam siaran persnya.

Tim Advokasi Papua meminta Polri dan Kejaksaan Agung mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum yang terlibat menangani kasus MG, terutama dalam kaitan dugaan pemalsuan usia MG. “Lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial dan Ombudsman RI harus memaksimalkan pengawasan kinerja aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai pengadilan. Kami juga lembaga legislatif untuk membentuk Panitia Khusus Kasus Unfair Trial di Indonesia,” demikian siaran pers Tim Advokasi Papua.

Tim juga meminta Kejaksaan dan Mahkamah Agung melakukan kajian dan mengeluarkan kebijakan semisal Peraturan Mahkamah Agung (Perma) mengenai prinsip kehatian-hatian dalam penerapan hukuman mati. Kajian itu harus menjadikan kasus MG sebagai salah satu bahan pembelajaran.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa