Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Hakim lebih percaya koran daripada saksi ahli

Papua No. 1 News Portal | Jubi , 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mempawah, Kalimantan Barat menjatuhkan hukuman kurungan penjara selama 5 bulan 10 hari kepada Frantinus Nirigi, terdakwa candaan bom pesawat Lion Air JT 687.

Putusan itu dibacakan hakim ketua, I Komang Didiek Prayoga yang didampingi hakim anggota Erli Yansah dan Arlyan di hadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah, Fran dan tim kuasa hukumnya serta puluhan kerabat Fran.

Hakim lebih percaya koran daripada saksi ahli 1 i Papua

Jurnalis Pontianak, OAC Putra melaporkan untuk Jubi, dalam putusan yang dibacakan dalam sidang ke-17 itu, Fran terbukti melanggar pasal 437 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yakni menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan. Sementara pada pasal primer yang dituduhkan, yakni pasal 437 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, tidak terbukti.

Artinya, yang memberatkan Fran adalah pengakuannya yang dimuat di salah satu media cetak Pontianak. Dalam media tersebut, berita yang dimuat berjudul "Akui Ada Bom". Sehingga Fran dianggap terbukti menyebut ada bom.

Pengakuan tersebut menjadi acuan majelis hakim untuk menghukum Fran. Dan, menganggap perbuatan Fran pada 28 Mei lalu telah meresahkan, membuat dan merugikan pihak maskapai. Hal lain yang juga memberatkan Fran adalah, dia tidak mengakui perbuatannya telah mengucapkan ada bom.

Berdasarkan semua pertimbangan inilah, Majelis Hakim PN Mempawah menjatuhkan putusan pidana penjara selama lima bulan sepuluh hari terhadap alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Tanjungpura Pontianak itu. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU yakni pidana penjara delapan bulan atau lebih ringan dua dua bulan dua puluh hari. Putusan ini juga dipotong masa tahanan yang telah dijalani terdakwa.

Loading...
;

Setelah putusan dibacakan, Fran pun langsung meninggalkan ruang sidang dan berdiskusi dengan penasihat hukumnya. Fran mengaku kecewa dengan putusan ini. Pertimbangan yang memberatkannya soal pengakuan yang menyimpulkan dia menyebut membawa bom di salah satu media cetak adalah pengakuan yang dipaksa oleh penasihat hukum sebelumnya.

"Jadi saat memberikan keterangan, saya disuruh penasihat hukum sebelumnya (Marcelina Lim dan Rekan, red) untuk mengakui ucapan bom dengan iming-iming dapat meringankan hukuman," kata Fran saat digiring ke mobil tahanan.

"Pengakuan saya di media itu, dipaksa. Saya membaca catatan yang telah ditulis penasihat hukum sebelumnya," timpalnya.

Tim Kuasa Hukum Fran, Andel mengaku menghormati putusan yang sudah ditetapkan majelis hakim. Hanya saja, kata dia, tidak ada bukti yang kuat untuk mempermasalahkan terdakwa.

"Putusan hakim itu titik beratnya merujuk pada pengakuan terdakwa di media massa yang mengaku mengucapkan ada bom di dalam tasnya. Padahal ucapan itu direkayasa oleh pengacara yang lama. Kami masih ada buktinya. Itu tulisan tangan yang dibuat pengacara sebelumnya," kata Andel.

Kuasa hukum lainnya, Alosius Renwarin juga mengaku kecewa dengan putusan itu. Pihaknya memastikan akan mengajukan banding atas putusan ini ke Pengadilan Tinggi Pontianak. Hal ini, karena menurutnya putusan hakim tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

"Kami punya bukti surat pengakuan Fran yang dibuat itu. Surat pengakuan itu dikonsep pengacara dengan janji akan dibawa pulang," katanya.

Bukti ini, kata dia, akan disampaikan pada saat banding nanti. Dan, tindakan lawyer sebelumnya itu akan dilaporkan ke Peradi.

"Jadi intinya Fran menyampaikan permintaan maaf atas ucapan yang tidak pernah diucapkan. Dan kami sudah dapatkan buktinya, bahwa yang mengkonsep pernyataan itu adalah lawyer sebelumnya," tuturnya.

Anggota DPR Papua, Nason Uti juga menyaksikan langsung pembacaan putusan itu. Dia mengaku menerima putusan majelis hakim itu dengan hati, pikiran dan perasaan yang sangat kecewa.

"Jelas kami terima dengan kecewa. Karena Fran, anak kami ini bukan pelaku. Pelaku utama yang membuat kekacauaan di dalam pesawat adalah pramugari Lion Air itu sendiri," tegas Nason.

Ia menilai, seharusnya pramugari tahu jika penumpang sudah berada di dalam pesawat berarti sudah menjalani pemeriksaan baik terhadap badannya maupun tas yang dibawa. "Pramugari Lion Air lah yang harus bertanggungjawab atas kasus ini. Fran adalah masyarakat yang dizolimi," tukasnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rezkinil Jusar mengatakan, putusan majelis hakim lebih ringan dari tuntutannya. Terkait hal itu, pihaknya masih pikir-pikir terlebih dahulu apakah akan banding atau tidak.

"Ada waktu tujuh hari untuk pikir-pikir. Yang jelas hasil sidang hari ini (Rabu) akan kami laporkan ke pimpinan," katanya.

Sementara itu pihak yang diberi kuasa oleh keluarga untuk mendampingi Fran, Bruder Stephanus Paiman dari Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak dan JPIC Kapusin mengaku menerima putusan majelis hakim dengan hati sedih.

"Ini kenyataan bahwa hakim berpedoman pada dakwaan jaksa yg berpegang pada berita koran Tribun Pontianak," katanya.

Stephanus mengatakan, dalam berita itu Fran mengakui perbuatannya. Padahal oknum wartawan yang menulis berita tersebut tidak mendengar langsung dari mulut Fran, tetapi mendapat informasi dari orang lain.

"Kami sudah cek tentang pengakuan Fran tersebut dan ternyata pengakuan itu diminta oleh pengacara pertama dan mengonsepkan dengan tulisan tangan dan diminta Fran membacakan konsep permintaan maaf tersebut dengan alasan agar meringankan hukuman terhadap Frans nanti," ucapnya.

Menurut Stephanus, hakim tidak mempertimbangkan pendapat saksi ahli hukum pidana yg mengatakan bahwa berita koran atau media tidak dapat dijadikan alat bukti, apalagi saksi tersebut tidak dihadirkan dalam persidangan.

"Saya akan melaporkan putusan ini pada Komisi Yudisial dengan bukti-bukti persidangan. Karena dari awal kasus ini dipaksakan dan sudah terlihat penuh kejanggalan. Sebagai penanggungjawab FRKP dan JPIC Cap akan terus mendampingi Fran memperoleh Keadilan," ucapnya.

 Sedianya, pemuda 29 tahun itu didakwa bersalah dan dituntut JPU oleh Kejari Mempawah karena telah melakukan tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan. Sejak itu, dan sejak diberi mandat untuk mendampingi kasus ini, Stephanus selalu melakukan investigasi. Bahkan sejak awal kasus ini mencuat.

"Dari awal sebelum kita menandatangani surat kuasa, hasil investigasi kita mengatakan bahwa kasus ini rekayasa yang mengorbankan Fran. Dugaan tersebut terbukti dengan tidak cukup bukti untuk mempidanakan Fran, tetapi tetap dipaksakan," tegasnya.

Hal ini, kata Stephanus bukan tanpa bukti. Karena tidak ada saksi yang menyatakan bahwa Fran menyebut 'ada bom'. Apalagi keterangan para saksi serta pendapat saksi ahli menyimpulkan Fran tak memenuhi unsur pidana. "Semakin jelas bahwa Fran harus diputus bebas dengan pemulihan nama baiknya," ucap Stephanus.(*)

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top