Hakim PN Biak Numfor tolak permohonan praperadilan terhadap polisi

Papua
Suasana sidang putusan pra peradilan terhadap kepolisian di PN Biak Numfor - Jubi/Dok LBH Kyadawun Biak

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Biak Numfor, Papua yang menyidangkan praepradilan terhadap kepolisian, menolak permohonan yang diajukan seorang terdakwa di sana melalui kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kyadawun Gereja Kristen Injili (GKI) Klasis Biak Selatan.

Seorang terdakwa Yehezkiel Boseran (28 tahun) mengajukan permohonan pra peradilan terhadap polisi, sebab merasa penetapan dirinya sebagai tersangka pelanggar Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tidak prosedural dan terkesan ada upaya kriminalisasi.

Akan tetapi, hakim PN Biak Numfor menolak permohonan pra peradilan itu, dalam putusan pada Jumat (10/9/2021). Hakim menolak permohonan pra peradilan dengan dalil, pokok perkara terdakwa telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Biak Numfor, dan mulai disidangkan sejak 9 September 2021.

Imanuel Rumayom selaku kuasa hukum terdakwa mengatakan, meski hakim menolak permohonan pra peradilan, namun setidaknya pihaknya telah berupaya mengoreksi kinerja kepolisian di Biak Numfor.

“Kami kuasa hukum terdakwa, meminta Kapolda Papua mengevaluasi kinerja penyidik kepolisian di Biak Numfor, agar ke depan bekerja lebih profesional dan menjunjung tinggi hukum,” kata Imanuel Rumayon kepada Jubi, Senin (13/9/2021).

Terdakwa dan kuasa hukumnya berharap, permohonan praperadilan ini menjadi fungsi kontrol masyarakat kepada penegak hukum, agar dapat bekerja sesuai mekanisme hukum.

“Kami juga berharap, ke depan para penyidik tidak cepat cepat melimpahkan perkara seperti ini ke pengadilan, sehingga pra peradilan tidak gugur hanya karena pokok perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan. Mestinya berani berargumen dengan dasar-dasar hukum,” ujarnya.

Loading...
;

Sebelumnya, dalam sidang dengan agenda mendengar jawaban termohon serta tanggapan pemohon pada Selasa (7/9/2021), tim kuasa hukum termohon menyatakan serangkaian tindakan yang dilakukan termohon berupa penetapan tersangka terhadap pemohon, adalah sah dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana,” kata tim kuasa hukum termohon saat membacakan jawabannya pada sidang 7 September 2021.

Tim kuasa hukum termohon terdiri dari Muh. Yusuf, Alexander Tengbunan,  Muntono, dan Leunard Palapessy. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top