HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Harapan Advokad HAM Papua terhadap debat Capres

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Jelang debat kandidat Presiden Kamis (18/1/2019) malam, beberapa advokad yang biasa mendampingi  korban HAM dan terdakwa kasus-kasus HAM di Papua menyampaikan beberapa hal penting yang harus menjadi komitmen kedua capres terkait persoalan Papua dalam debat yang akan membicarakan persoalan Hukum, HAM dan Korupsi tersebut.

Salah satu advokad, Rika Korain mengatakan dalam debat tersebut seharusnya saat membahas tentang Papua, kandidat Presiden Republik Indonesia membicarakan 3 hal utama, yakni pertama, sejauhmana negara, dalam hal ini Presiden menjamin: Hak Hidup Orang Asli Papua (OAP) di dalam tatanan negara Indonesia.

Kedua, mampukah presiden terpilih nanti meninggalkan pendekatan militer yang menimbulkan pelanggaran HAM dan impunitas berlanjut sejak tahun 1961.

Dan ketiga, apakah Negara atau presiden dan jajarannya memiliki political will untuk mengubah pola pendekatan pembangunan Papua yang destruktif/merusak (Destructive Public Policy) yang diterapkan selama ini di Tanah Papua?

“Sebab pembangunan sendiri merupakan HAM. Sehingga ketiga isu utama itu bisa sekaligus jadi komitmen presiden untuk perbaikan Papua ke depan,” kata Rika kepada Jubi, kamis (19/1/2019).

Ia memberi contoh, misalnya ada komitmen untuk menjamin keberlangsungan Hak Hidup Orang Asli Papua, maka kebijakan yang diarahkan negara di Papua akan bersifat memproteksi OAP, HAM, memperbaiki tatanan sistem yg selama ini rusak, hukum ditegakkan, termasuk korupsi yang merajalela di Papua bisa diatasi.

Loading...
;

“Tanpa memperbaiki ketiga hal utama di atas tadi, situasi Papua tetap buruk,” kata Rika.

Sedangkan advokad dan juga Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy mengatakan sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Warinussy memandang bahwa baik capres-cawapre 1 maupun capres-cawapres 2 tidak akan menyinggung soal penyelesaian masalah dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua. Khususnya kasus Wasior 2001 dan Wamena 2003.

Baca juga  GKI Klasis Biak Selatan minta aparat tertibkan peredaran minol

“Alasannya, karena pemerintahan Jokowi-JK baru saja melakukan tindakan hukum mengembalikan kedua berkas perkara tersebut bersama delapan berkas perkara pelanggaran HAM lainnya di Indonesia,” katanya.

Sedangkan untuk Capres-Cawapres 2, Warinussy menilai keduanya tidak memiliki pengalaman menjalankan pemerintahan dan tidak berasal dari partai pemegang kekuasaan parlemen maupun negara di Indonesia.

“Untuk korban peristiwa pelanggaran HAM di Tanah Papua khususnya kasus Wasior dan Wamena. Sangat dibutuhkan komitmen dan kemauan politik yang sungguh dari kedua capres-cawapres dalam memberi pemenuhan rasa keadilan bagi para korban,” katanya.

Selain itu, jelas Warinussy diperlukan kepastian hukum bahwa Negara akan membuka pengadilan HAM sesuai amanat UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan Pasal 45 UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otsus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 2008.

“Pengadilan HAM tersebut dibuka di Jayapura untuk penyelesaian kasus Wamena dan di Manokwari untuk kasus Wasior,” katanya.

Tanpa itu, keduanya capres-cawapres dinilai tidak cukup memiliki komitmen untuk memberikan rasa keadilan bagi OAP.

Advokad HAM dari Perkumpulan advokad HAM (Paham) Papua, Gustav Kawer menilai kedua kandidat tidak punya tract record yang buruk soal penegakan hukum dan HAM di Indonesia, termasuk di Papua.

Menurut Kawer, Capres nomor 2, Prabowo diduga terlibat dalam penculikan aktivis dan juga pelanggaran HAM di Mapenduma. Sedangkan Capres nomor 1, Jokowi selama memimpin lima tahun terakhir dinilai tidak serius menuntaskan kasus Pelanggaran HAM.

“Pada awal kepemimpinannya, Jokowi berjanji untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM, termasuk di Papua kasus Wamena, Wasior dan Paniai.

Tapi kita dapat melihat perkembangan terkini bukan pelakunya diadili di Pengadilan HAM, justru berkas di kembalikan dari Penyidik Kejagung ke Komnas HAM RI tanpa petunjuk yang jelas,” katanya.

Baca juga  Gereja harus berbenah demi kemajuan masyarakat di Tanah Papua

Kawer berharap dalam debat kandidat malam ini, Jokowi mengakui tidak mampu dan tidak serius menyelesaikan Persoalan HAM masa lalu di Indonesia dan secara spesifik di Papua.

“Apabila terpilih yang kedua, Jokowi harus berkomitmen dan melaksanakan komitmen untuk menegakan HAM dengan membawa pelaku pelanggaran HAM ke Pengadilan HAM, termasuk siap membersihkan institusi TNI dan Polri dari pelaku-pelaku pelanggaran HAM Berat, berikut menegakan HAM secara komprehensif menyangkut Hak-Hak Sipol dan Ekosob dari Warga Negara,” katanya.

Demikian halnya dengan Prabowo. Kawer meminta Capres Nomor 2 itu juga harus mengakui keterlibatannya dalam kasus-kasus Pelanggaran HAM semasa Orde Baru.

“Apabila terpilih, ia harus bersedia mendorong penegakan Hukum dan HAM sesuai dengan mekanisme dan Peraturan HAM yang berlaku di Indonesia. Tanpa komitmen dan kemauan menegakan HAM, sebenarnya kedua kandidat ini terlibat dalam pelanggaran HAM yang berulang-ulang terjadi di negeri ini,” katanya.(*)

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa