Hari HAM sedunia, duka Natal di Paniai dan janji Jokowi

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Empat tahun lalu, tepatnya 7-8 Desember 2018 senjata tak bertuan memuntahkan peluru di Lapangan Karel Gobai, Enarotali, ibu kota Kabupaten Paniai. Peluru "siluman" itu menghilangkan nyawa empat pelajar dan melukai belasan warga sipil. 

Peristiwa yang dikenang sebagai tragedi Paniai berdarah itu merampas nyawa Apius Gobay (16), Alpius Youw (18), Simon Degei (17), dan Yulian Yeimo (17).  Tragedi itu terjadi pada bulan sakral bagi umat Kristiani. Pada masa Advent. Masa penantian peringatan kelahiran Yesus Kristus, 25 Desember. 

Peristiwa yang terjadi dua hari sebelum hari HAM sedunia, yang setiap tahun diperingati pada 10 Desember, menjadi duka Natal bagi masyarakat Papua, khususnya warga Paniai. 

Empat tahun berlalu. Selama itu korban dan keluarganya menanggung duka. Kini, 10 Desember 2018, peringatan HAM sedunia kembali mewarnai suasana Natal di Papua. Namun duka tragedi Paniai saat masa Natal empat tahun lalu, masih membekas di hati para korban dan keluarganya. 

27 Desember 2014, atau beberapa pekan setelah peristiwa berdarah itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merayakan Natal bersama sekira 3.000 warga Papua di Stadion Mandala, Kota Jayapura dan menyatakan ingin kasus itu tuntas. 

Namun hingga kini asa akan hadir keadilan untuk korban dan keluarganya, hanya dalam khayalan. Para pelaku penembak warga sipil di Paniai tak kunjung terungkap.  

Loading...
;

Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, John NR Gobai, salah satu pihak yang selama ini mengawal proses pengungkapan kasus Paniai mengatakan, wibawah presiden dipertaruhkan dalam pengungkapan peristiwa itu. Di hadapan masyarakat Papua, presiden menyatakan ingin kasus Paniai tuntas. 

"Jangan sampai masyarakat menilai presiden melakukan pembohongan publik," kata John NR Gobai kepada Jubi, Sabtu (8/12/2018). 

Enam selongsong peluru menurut Gobai, telah diserahkan Hengky Kayame kepada Tim Mabes Polri, saat ia masih menjabat bupati Paniai. 

"Kan salah satu korban meninggal dunia, bukan di lokasi kejadian tapi di rumah sakit setelah sempat ditangani dokter." 

Tim adhoc telah mengumpulkan data dan meminta keterangan berbagai pihak. Selain saksi korban, saksi dari warga yang ada di lokasi saat kejadian, tim adhoc juga telah meminta keterangan 12 anggota Polri aktif yang ketika itu bertugas di sekitar lokasi. 

Tim adhoc juga akan meminta keterangan sejumlah oknum TNI yang ketika itu berada di lokasi kejadian dan diduga mengetahui peristiwa itu. Namun hingga kini Panglima TNI belum mengizinkan sejumlah oknum prajuritnya dimintai keterangan. 

Menurut anggota DPR Papua 14 kursi pengangkatan perwakilan wilayah adat Meepago itu, Panglima TNI mestinya bersikap seperti Kapolri. Mengizinkan anggotanya dimintai keterangan. Apalagi presiden telah memerintahkan beberapa institusi negara termasuk TNI, menuntaskan kasus itu. Mestinya jika presiden sudah memerintahkan, Panglima TNI melaksanakan atau mendukung keinginan itu. 

"Presiden perlu melakukan intervensi. Memanggil Panglima TNI, memintanya mengizinkan oknum anggotanya dimintai keterangan. Kalau tidak mematuhi perintah presiden, copot Panglima TNI," ujarnya. 

Gobai juga telah menyampaikan secara lisan kepada pimpinan dewan agar menyurat secara kelembagaan kepada Panglima TNI. Meminta yang bersangkutan mengizinkan sejumlah oknum prajuritnya dimintai keterangan. 

Namun pihak gereja, tokoh masyarakat (adat) suku Mee diharapkan, memberikan pemahaman kepada masyarakat, saksi korban dan keluarganya agar bersedia memberikan keterangan ketika diperlukan, untuk memenuhi ketentuan KUHP dan mendukung upaya tim adhoc (Komnas HAM) mengusut tragedi itu.

"Tidak bisa menuntut orang sementara kita tidak pro aktif. Masyarakat juga harus membuka akses itu," ucapnya. 

Salah satu aktivis HAM di Papua dari wilayah adat Meepago, Yones Douw menyarankan penyelesaian kasus Paniai diserahkan ke Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lantaran Pemerintah Indonesia dan Komnas HAM dianggap tak mampu menuntaskan tragedi berdarah itu. Padahal, tim Komnas HAM, Mabes Polri, Mabes TNI, pihak gereja, dan pemerintah telah melakukan investigasi, mengumpulkan data. 

"Mereka membawa data dan bukti yang diberikan korban, keluarga korban, pihak gereja di Paniai, Pemerintah Kabupaten Panai, dan warga yang menyaksikan peristiwa itu. Tetapi hingga kini Pemerintah Indonesia tidak punya niat menyelesaikan kasus Paniai," kata Yones Douw kepada Jubi. 

Lantaran berbagai bukti dan data telah dibawa (diserahkan) ke Komnas HAM, Mabes TNI dan Polri, sehingga pihaknya bersama masyarakat Paniai, terutama korban dan keluarga korban menuntut para palaku penembakan diungkap. 

"Kalau Pemerintah Indonesia tidak mampu menyelesaikan kasus Paniai berdarah, Pemerintah Indonesia mesti mengizinkan wartawan dan aktivis HAM internasional datang menyelidiki kasus Paniai," ujarnya. 

Pemerintah Indonesia diminta membuka diri dan mengakui kesalahanya sebab yang ditembak dalam peristiwa berdarah itu adalah manusia. 

"Janji Presiden Jokowi menuntaskan kasus Paniai hanya omong kosong belaka dan kami aktivis HAM tetap menunggu janji itu ditepati," ucapnya. 

Sementara Obeth Gobay, orang tua Apius Gobay, salah satu siswa yang meninggal dunia dalam insiden Paniai berdarah menolak tawaran kompensasi senilai Rp 4 miliar dari pemerintah. 

“Nyawa anak saya tidak dijual di pasar. Pak Jokowi, Kapolri, keadilan harus ada,” kata Obeth Gobay di Kantor Amnesty International, Jakarta, Jumat, 7 Desember 2018. 

Obeth Gobay berangkat ke Jakarta menagih janji Presiden Jokowi menuntaskan kasus Paniai berdarah.

“Dulu sudah pernah saya sampaikan pada komisioner HAM PBB, kalau pemerintah Indonesia tidak sanggup selesaikan, kami minta PBB yang turun tangan,” lanjut Obeth. 

Peneliti Amnesti International Indonesia, Papang Hidayat menjelaskan kompensasi dalam kasus seperti dialami siswa yang kehilangan nyawanya seperi peristiwa Paniai berdarah, adalah pengganti proses pengadilan. 

"Kalau pak Obeth terima kompensasi itu, maka dia sudah tidak boleh lagi ngomong soal kasus anaknya,” ujar Papang. 

Salah satu dari dua anggota tim adhoc kasus Paniai di Papua, Frits Ramandey mengatakan, selain telah memintai keterangan 12 anggota polisi aktif dan satu lainnya yang sudah pensiun, pihaknya juga telah meminta keterangan lima saksi korban. Namun tim adhoc membutuhkan keterangan beberapa saksi korban lagi, keluarga korban dan saksi dari pihak lain, termasuk keterangan sejumlah oknum TNI yang masih terkendala izin dari panglimanya. 

"Kami sudah mengantongi nama dan jumah oknum anggota TNI yang perlu dimintai keterangan. Tapi saya belum bisa sebutkan," kata Ramandey. (*) 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top