HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Harus ada kebijakan afirmasi untuk tingkatkan keterwakilan perempuan Papua

Kebijakan Afirmasi Perempuan Papua
Foto ilustrasi. - pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kepala Kantor Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Papua, Fritz Ramandey menyatakan harus ada kebijakan afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan Papua berbagai jabatan publik di Papua. Hal itu dinyatakan Ramandey di Kota Jayapura, Rabu (8/7/2020).

Ramandey menyatakan pemerintah bisa merumuskan regulasi yang mengatur kebijakan afirmasi bagi perempuan Papua dalam proses rekrutmen politik ataupun rekrutmen pejabat publik di Papua. Regulasi itu bisa dirumuskan bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua.

“[Regulasi kebijakan afirmasi perempuan itu dibutuhkan] agar perempuan juga mendapatkan posisi yang setara denga laki-laki. Tidak hanya dalam politik, tapi [dalam] perlindungan hukum, sebab perempuan rawan mendapatkan perlakuan tidak manusiawi,” kata Ramadey.

Ramandey menyatakan MRP bisa merumuskan kebijakan afirmasi bagi perempuan Papua dalam proses rekrutmen politik ataupun rekrutmen pejabat publik. “MRP sangat dimungkinkan, untuk proteksi terhadap perempuan Papua orang asli Papua,” katanya.

Baca juga: Tak punya wakil dari jalur pengangkatan, perempuan Tabi mengadu ke MRP

Ia menyatakan perempuan masih menjadi salah satu kelompok warga negara yang kurang terlindungi oleh hukum. Ramandey menyatakan kebijakan afirmasi bagi perempuan Papua untuk direkrut dalam jabatan politik atau jabatan publik akan meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan. “Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014 menyatakan kualitas hidup dan peran perempuan masih relatif rendah,” kata Ramandey.

Isu keterwakilan perempuan Papua dalam proses rekrutmen politik di Papua menjadi perhatian banyak pihak, menyusul timpangnya keterwakilan perempuan Papua dalam proses seleksi calon anggota DPR Papua jalur pengangkatan. Dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, keanggotaan DPR Papua terdiri dari 55 wakil partai politik yang dipilih melalui Pemilihan Umum, dan 14 orang asli Papua (OAP) yang dipilih melalui mekanisme pengangkatan.

Loading...
;

Baca juga: MRP kesal, tak ada satu pun perempuan Tabi di kursi DPRP jalur Otsus

Ketua MRP, Timotius Murib menyayangkan timpangnya keterwakilan perempuan di antara 42 calon anggota DPR Papua jalur pengangkatan yang diajukan kepada MRP untuk proses verifikasi asal-usul mereka sebagai orang asli Papua. “Kami menghendaki agar dari lima wilayah adat, [masing-masing memiliki] keterwakilan perempuan. Kami melihat [calon dari] Wilayah Adat Tabi semuanya laki-laki. Jadi, perlu prioritaskan perempuan untuk Wilayah Adat Tabi,” kata Murib.

Dikutip dari laman internet Pemerintah Provinsi Papua, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (PPPA) Papua, Anike Rawar mengatakan pemahaman masyarakat di Papua tentang isu gender di Papua yang masih sangat lemah. Rendahnya pemahaman gender itu bahkan berdampak terhadap perencanaan proyek dan program pemerintah.

“Persoalan itu menjadi hambatan dan tantangan, karena menyebabkan penganggaran kegiatan [pemerintah] daerah belum mengidentifikasi dan mengintegrasikan isu gender dalam kebijakan maupun program kerjanya,” kata Anike Rawar.

Rawar menyatakan pemerintah berencana mendorong penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender melalui pembentukan kelompok kerja, titik pumpun gender, maupun tim teknis analisis anggaran daerah. “Dengan demikian, diharapkan [ada peningkatan] perlindungan terhadap perempuan Papua dari kekerasan,” kata Rawar.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top