Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Harus ada KEK untuk dukung dermaga Depapre

Kondisi jalan yang diperbaiiki menuju pelabuhan Depapre - Jubi/Engel Wally
Harus ada KEK untuk dukung dermaga Depapre 1 i Papua
Kondisi jalan yang diperbaiiki menuju pelabuhan Depapre – Jubi/Engel Wally

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Kehadiran Dermaga Depapre di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura, direncanakan pada 2003, 2008, hingga 2033. Pemerintah Pusat telah menerbitkan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dengan nomor 927 pada 21 November 2017.

Kehadiran pelabuhan Depapre sebagai pelabuhan kontainer dan terbesar di pantai utara (Pantura) yang meliputi Papua dan Papua Barat dan sangat strategis karena letaknya di Teluk Tanah Merah.

Harus ada KEK untuk dukung dermaga Depapre 2 i Papua

Orientasi ekspor pasarnya tentu sampai luar negeri karena berada di bibir Samudera Pasifik, lebih dekat dengan negara-negara yang berdekatan dengan Samudera Pasifik seperti Australia dan Papua Nugini (PNG).

Oleh sebab itu, dalam pengembangan bisnis pelabuhan ini ke depan harus dipikirkan secara global. Karena akan merugi apabila investasi dilakukan hanya di dalam daerah secara khusus Papua.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, mengatakan dukungan terhadap kehadiran Dermaga Petikemas ini adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang meliputi sejumlah daeah yang ada di Kabupaten Jayapura dari wilayah pembangunan III, II, dan wilayah pembangunan I.

“Kita menyebutnya sebagai segitiga emas, mulai dari Depapre, Grimenawa, dan Sentani,” ujar Bupati Awoitauw di Sentani, Kamis (10/10/2019).

Loading...
;

Di kawasan ini, kata Bupati Awoitauw, akan dibangun pusat-pusat industri, bisnis, dan pengembangan jasa. Dalam pengembangan awal, infrastruktur jalan menjadi indikator penting bagi pelaksanaan pelayanan ke berbagai daerah.

Dijelaskan, selain Kota Jayapura, Kabupaten Keerom dan Sarmi, tentunya juga akan sampai ke wilayah pegunungan melalui jalur darat maupun udara.

“Pertumbuhan ekonomi kita akan semakin cepat bertumbuh apabila kawasan ini dikelola dengan baik. Akan ada pembukaan lapangan kerja yang luar biasa banyaknya di kawasan tersebut,” katanya.

Dalam perencanaan juga akan ada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sekaligus menjadi operator penyelenggara kepelabuhanan, tentunya dibawah BUP ada banyak mitra-mitra kerja yang akan turut membantu proses pelayanan di dalam pelabuhan itu sendiri.

“Potensi lokal tetap diberdayakan, cita-cita kami tidak hanya sebatas lokal yang menerima jasa pelayanan ini tetapi juga luar daerah bahkan luar negeri juga akan kita layani,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Joku, menilai keberadaan Pelabuhan Petikemas ini harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pelabuhan, dan  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelayaran.

Menurutnya, pendirian BUP apabila pelabuhan tersebut merujuk kepada sistem komersialisasi dan ada pertumbuhan ekonomi secara global. Apabila petumbuhan ekonomi secara rutin, tidak perlu menggunakan BUP.

“Sementara saat ini dermaga Depapre ini sudah ada badan otorita pelabuhan atau belum, termasuk unit penyelenggara pelabuhan. Karena BUP hannya bertugas menyelenggarakan cargo handling,” ungkpanya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top