Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Hasil kajian UU Otsus Papua dari Uncen diserahkan ke Gubernur Papua

Kajian Otsus Papua
Akademisi Uncen menyerahkan hasil kajian Undang-undang Otsus Papua kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe. - Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Akademisi Universitas Cenderawasih Jayapura, Papua menyerahkan hasil kajian terhadap Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau UU Otsus Papua kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe di Jayapura, Rabu (16/9/2020). Kajian itu meliputi pelaksanaan Otsus Papua, pemekaran Provinsi Papua, serta pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Enembe menyatakan pihaknya akan segera mempelajari kajian para akademi Universitas Cenderawasih (Uncen) itu. “Saya sudah perintahkan staf saya untuk membahas hasil kajian para akademisi, sekaligus pelajari, kemudian merumuskan [kajian yang akan] diteruskan ke Jakarta,” kata Enembe di Jayapura, Rabu.

Enembe berharap sejumlah kajian yang sudah dilakukan para akademisi dan tim Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  serta pemerintah bisa memberikan solusi untuk Papua, di mana sejumlah masyarakat menuntut untuk merdeka.

Hasil kajian UU Otsus Papua dari Uncen diserahkan ke Gubernur Papua 1 i Papua

“Harus ada solusi yang baik untuk Papua. Mungkin sebagian besar orang Papua minta merdeka, tapi Papua tidak bisa dikorbankan karena ideologi itu. Makanya, harus ada solusi terbaik dari pemerintah pusat untuk Papua,” ujar Enembe.

Enembe menegaskan berbagai persoalan terkait pelaksanaan Otsus Papua sudah diantisipasi jauh-jauh hari. Akan tetapi, pemerintah pusat tidak serius menyikapi Rancangan Undang-undang (RUU) revisi UU Otsus Papua yang diajukan pada 2012.

Baca juga: MRP: Kemendagri dan MPR for Papua mendukung rencana RDP evaluasi Otsus Papua

“Jika waktu itu pusat menyikapi itu, tentu hari ini tidak ada masalah. Akan tetapi, mereka tolak, padahal sudah dilakukan pembahasan pertama, tapi masuk pembahasan kedua ditolak,” kata Enembe.

Loading...
;

Dosen Fakultas Hukum Uncen, Prof Dr Melkias Hetharia mengatakan pembentukan KKR sudah diamanatkan dalam Pasal 46 UU Otsus Papua, untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Untuk itu, pembentukannya harus lewat keputusan presiden atau peraturan presiden, berdasarkan usulan Gubernur Papua.

“Inilah yang sudah dikaji tim akademisi dan sudah disampaikan. Isi draf itu sendiri berkaitan dengan rekonsiliasi dan penyelesaian pelanggaran HAM Papua lewat KKR yang tugasnya mengungkap kebenaran dan menciptakan rekonsiliasi,” kata Hetharia.

Hetharia menyatakan pengungkapan kebenaran atas berbagai pelanggaran HAM di Papua penting untuk mengawali proses rekonsiliasi. “Itu hal yang sangat penting, sebab tidak mungkin ada rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran. Ini yang kami bawa ke Gubernur. Dan semua tergantung pusat, seperti apa, nanti kami lihat,” kata Hetharia.

Baca juga: MRP dan MRPB sepakat tarik kembali draf revisi UU Otsus

Dosen Kriminologi Fakultas Hukum Uncen, Dr Basir Rorohmana mengatakan revisi UU Otsus Papua yang dilakukan pemerintah pusat Jakarta adalah revisi terbatas, hanya berkaitan dengan ketentuan Dana Otsus Papua. Pilihan kedua, adalah melakukan revisi parsial, yang mengubah lebih banyak isi UU Otsus Papua, namun perubahan itu tidak melebihi 50 persen dari isi UU Otsus Papua sekarang.

Basir menyatakan dengan adanya aspirasi berbeda, seperti yang diungkapkan Gubernur Papua, maka ada pilihan ketiga, Papua bisa melakukan revisi total dan menyeluruh atas UU Otsus Papua, dengan tetap memperhatikan asas, tujuan, dan prinsip yang ada di dalam UU Otsus Papua.

“Jadi sekarang ada tiga bentuk revisi. Revisi terbatas, parsial, atau menyeluruh. [Kajian atas pilihan revisi] itu kami sudah serahkan,” katanya.

Menurut Basir, pihaknya juga telah mengkaji pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Kajian itu telah menjadi naskah akademi yang menggunakan pendekatan wilayah adat untuk melakukan pemekaran Provinsi Papua, karena ada lima wilayah adat berbeda di Papua. Kelima wilayah adat itu adalah Tabi, Saireri, Lapago, Meepago, dan Anim Ha.

“Dalam Pasal 76 UU Otsus Papua, dinyatakan bahwa pemekaran provinsi harus memperhatikan empat hal, yakni kesatuan sosial budaya masyarakat, kesiapan sumber daya manusia, kesiapan sumber daya ekonomi dan bagaimana pengembangan wilayah ke depan. Ini amanat UU Otsus, dan itu yang kami sudah mengkajinya dan mendorong agar bisa dibahas lebih lanjut,” ujarnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top