Follow our news chanel

Hasil pengukuran BPN, tanah Bandara Mopah yang belum diganti rugi hanya 14 hektar

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Merauke, Jubi – Pengukuran tanah di Bandara Mopah telah dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Merauke beberapa waktu lalu setelah adanya aksi demonstrasi masyarakat pemilik ulayat dari Yobar, Spadem, dan Kayakai.

Awalnya masyarakat mengklaim luasan lahan yang belum dibayar ganti ruginya sekitar 60 hektar. Namun, setelah dilakukan pengukuran kembali oleh BPN, hanya tersisa sekitar 14 hektar.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Merauke, Daniel Pauta, kepada sejumlah wartawan, Senin (15/10/2018). 

“Betul bahwa dari pemilik ulayat sekitar 60 hektar, namun setelah dilakukan pengukuran, hanya tersisa 14 hektar,” katanya.

Untuk proses pembayaran, demikian Sekda, harus dikumpulkan dokumen berkaitan dengan kepemilikan tanah terlebih dahulu untuk menjadi dasar dalam penyelesaian.

Menyangkut pembayaran, menurutnya, adalah ranah pemerintah pusat. Karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke telah melakukan pembayaran sekitar Rp 50 miliar saat kepemimpinan John Gluba Gebze dan Romanus Mbaraka.

Loading...
;

“Kalau tidak salah, ketika Pak John Gluba menjadi Bupati Merauke, telah ada pembayaran sekitar Rp 50 miliar kepada pemilik ulayat. Lalu, zamannya Pak Romanus Mbaraka menjadi bupati, dibayar juga sekitar Rp 4 miliar,” katanya.

Seorang pemilik tanah Bandara Mopah, Waros Gebze, menegaskan wajib hukumnya pemerintah membayar tanah seluas 60 hektar dengan besarnya dana sekitar Rp 840 miliar.

“Tanah milik kami sehingga harus diselesaikan oleh Kementerian Perhubungan RI. Apalagi sudah beberapa tahun pemilik ulayat memperjuangkan, namun tak direspon pemerintah,” tegasnya. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top