HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Hasrat besar di antara beban anggaran

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Alexander Loen

PEMERINTAHAN Lukas Enembe-Klemen Tinal, berhasrat besar memajukan taraf hidup Orang Asli Papua (OAP). Sejumlah program dirancang agar memiliki daya ungkit langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Hasrat besar di antara beban anggaran 1 i Papua

Calon generasi mendatang dibidik sebagai mortir untuk melesatkan Papua sehingga sejajar dengan daerah lain. Lukas-Tinal menyadari pencapaian kondisi ideal itu masih terentang waktu. Semuanya tidak bisa diwujudkan dalam sekelebat seperti permainan sulap.

Maju-mundurnya Papua bergantung pada generasi penerus. Lukas-Tinal sebagai pemimpin generasi Papua saat ini mengemban amanah untuk menyiapkan bibit-bibit unggul berkualitas dan tangguh.

Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat (Gerbangmas Hasrat) Papua, tetap diandalkan sebagai stimulan bagi penyiapan generasi emas. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, penyiapan infrastruktur dasar, serta peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan menjadi fokus program.

Agar lebih tepat dalam membidik sasaran, Gerbangmas Hasrat Papua, bersulih menjadi Bangun Generasi dan Keluarga Sejahtera (Bangga) Papua. Program ini menitikberatkan kepada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), melalui pendidikan, dan jaminan sosial terhadap balita OAP.

Loading...
;

Bangga Papua digadang-gadang bisa mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkarakter. Program ini sebelumnya telah digulirkan di Kabupaten Paniai, Lanny Jaya, dan Asmat sebagai percontohan. Pada tahun depan, pelaksanaan Bangga Papua diperluas hingga menjangkau 10 kabupaten.

Program yang dibiayai dana otonomi khusus (otsus), itu diharapkan meningkatkan derajat kesehatan, terutama status gizi OAP. Ujungnya ialah memerdekakan masyarakat dari belit kemiskinan.

Beban bertambah

Di tengah upaya menggebu, persoalan pun tidak kalah menderu. Dana otsus sebagai kontributor program, dan sekaligus salah satu penyokong utama anggaran pembangunan di Papua, terasa kian kembang-kempis.

Dana Otsus digelontorkan senilai 2% dari pagu dana alokasi umum (DAU) nasional dalam setiap APBN. Pada tahun ini, Papua kecipratan sebesar Rp5,6 triliun atau sama dengan tahun sebelumnya. Selain dana otsus, ada gelontoran Rp2,4 triliun sebagai dana tambahan infrastruktur (DTI).

Sebagian besar dana otsus didistribusikan ke kabupaten maupun kota, dan hanya 20% yang dikelola langsung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Keinginan untuk memperbesar proporsi pengelolaan oleh Pemprov Papua, pun mengemuka. Itu seiring pengalihan sejumlah kewenangan dan urusan kabupaten maupun kota ke provinsi. Pengalihan itu, di antaranya terjadi pada bidang pendidikan, kelautan, dan kehutanan.

Pengalihan kewenangan pendidikan merupakan proses sentralisasi paling menguras energi di Papua. Alhasil, proses yang seharusnya tuntas sejak awal 2017, molor hingga lebih dari setahun. Banyak persoalan yang harus dibenahi, terutama menyangkut status kepegawaian.

Pemprov Papua, mau-tidak mau harus menanggung pelimpahan sebanyak 5.886 pegawai akibat pengalihan kewenangan sekolah menengah lanjutan atas, dan sederajat tersebut. Mereka berasal dari 228 SMA, dan 148 SMK di seluruh kabupaten/kota. Jumlah aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Papua, pun membengkak menjadi sekitar 13 ribu.

Pembengkakan pegawai sudah pasti berdampak terhadap pendanaan. Namun, apa hendak dikata, pengalihan kewenangan itu tidak disertai kebijakan penambahan anggaran oleh Jakarta.

Efisiensi dan pengawasan

Pendidikan tidak sekadar urusan wajib setiap pemerintah daerah, tetapi juga sangat krusial dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Apalagi, Pemprov Papua berobsesi memberikan pelayanan pendidikan terbaik buat OAP.

Keinginan mengubah proporsi pengelolaan dana otsus bisa dipahami sejauh untuk menyeimbangkan beban keuangan daerah. Toh, dana otsus salah satunya juga wajib dialokasikan untuk bidang pendidikan. Akan tetapi, ini harus didiskusikan bersama para pemangku kepentingan. Pemprov Papua mesti bijak dan mengakomodasi keberatan sejumlah bupati.

Perubahan skema sejatinya bukan hal tabu dalam pengelolaan dana otsus di Papua. Sebelum proporsi 80:20, pernah diberlakukan skema 60:40 di masa awal era Otsus Papua. Gubernur Enembe pula yang menghendaki perubahan itu, dan kemudian menuangkannya dalam kebijakan bersama DPR Papua melalui peraturan daerah khusus pada 2014. Alasannya, program pemerintah kabupaten/kota lebih bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Terlepas dari polemik skema pengelolaan dana otsus, penghematan besar-besaran memang harus dilakukan Pemprov Papua. Walaupun jumlah ASN membengkak, mereka masih bakal menerima tambahan dari seleksi penerimaan pegawai 2018. Pemprov Papua juga harus menyiapkan dana besar untuk menyokong Pekan Olah Raga Nasional (PON) 2020.

Restrukturisasi atau perampingan 53 menjadi 34 organisasi perangkat (OPD) patut diapresiasi. Selain untuk mengefektifkan pelayanan, kebijakan ini diharapkan berdampak besar terhadap efisensi anggaran.

Berbagai terobosan dalam menyiasati kebutuhan anggaran yang sedemikian ketat, tidak bakal berarti banyak tanpa diikuti pengawasan yang ketat pula. Papua memiliki catatan kelam dalam pengelolaan anggaran. Beberapa pegawai tersangkut kasus korupsi.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Papua menduduki peringkat kelima sebagai provinsi terbanyak memiliki ASN terpidana korupsi, yakni 146 orang. Sebanyak 10 ASN, di antaranya merupakan pegawai Pemprov Papua, sedangkan 136 ASN dari sejumlah kabupaten dan kota. Fakta ini juga harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pemerintah daerah di Papua. Semoga! (*)

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa