Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Hentikan izin PT RMJ di Papua!

Hutan di Boven Digoel, Papua pada 2018. Foto oleh Ulet Ifansasti untuk Greenpeace - Jubi/geckoproject.id
Hentikan izin PT RMJ di Papua! 1 i Papua
Hutan di Boven Digoel, Papua pada 2018. Foto oleh Ulet Ifansasti untuk Greenpeace – Jubi/geckoproject.id

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) diminta tidak melanjutkan atau memperbaharui pemberian izin PT Merauke Rayon Jaya (MRJ) sesuai surat keputusan Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Merauke.

Hal ini ditegaskan Direktur Pelaksana Yayasan Pusaka, Franky Samperante, bersama Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Agung Merauke (KAME), Pastor Anselmus Amo, MSC dalam surat penolakan tertanggal 7 Oktober 2019.

“Pemerintah Kabupaten Merauke dan Kementerian LHK juga diminta menghormati dan memenuhi hak-hak masyarakat, dengan melibatkan masyarakat menentukan berbagai kebijakan dan perizinan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam di wilayah adat mereka,” kata Franky.

Pada 28 Mei 2018, Menteri LHK membuat surat keputusan Nomor: SK.3588/MENLHK-

PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018, tentang Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XIV); serta surat keputusan Nomor:SK.8599/MENLHK-

PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018, tertanggal 17 Desember 2018, tentang Peta (PIPPIB) Revisi XV.

Loading...
;

Selain itu, 28 Agustus 2019, Menteri LHK menetapkan surat keputusan Nomor: SK.7099/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019, tentang Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Pastor Anselmus Amo mengatakan pihaknya melihat adanya perbedaan dan perubahan berkurangnya atau dikeluarkannya kawasan hutan yang menjadi objek penundaan pemberian izin baru, pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut di Muting, Kabupaten Merauke (Lembar 3408) dan Subur, Kabupaten Boven Digoel (Lembar 3409).

“Pada kawasan hutan yang telah dikeluarkan dari PIPPIB Revisi XV (2018) dan Revisi (2019) tersebut telah diberikan izin baru atau perpanjangan izin kepada perusahaan PT MRJ untuk kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil  Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK- HTI) berdasarkan SK.238/MENLHK/SETJEN/KUM.1/52018, seluas 206.800 hektare,” ujar Pastor Anselmus.

Dia melanjutkan pada areal konsesi (IUPHHK-HTI) PT MRJ, terdapat lahan gambut seluas 2.020 hektare dan kawasan hutan alam primer yang menjadi objek PIPPIB seluas 131.314 hektare.

Keberadaan perusahaan tersebut juga ditolak Pemprov Papua melalui Surat Gubernur Papua Nomor 522.1/4124/SET, tanggal 12  Agustus 2013, perihal usulan pencabutan IUPHHK-HA dan  IUPHHK-HT di Prov. Papua, dan surat Bupati Merauke Nomor 590/2943, tanggal 19 September 2007,  perihal pencabutan izin HPH/HTI PT Maharani Rayon Jaya (sudah diganti menjadi PT Merauke Rayon Jaya atau MRJ), karena perusahaan tidak aktif sebagaimana mestinya dan menolak tegas kembalinya PT MRJ.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, pasal 43 ayat 4, setiap penyediaan tanah adat untuk keperluan apapun harus melalui musyawarah dengan masyarakat adat setempat. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut kebijakan  dan perizinan apapun diterbitkan.

“Kami mendapatkan konfirmasi dari lapangan, bahwa pemimpin masyarakat adat dan warga di Kampung Selil, Distrik Ulilin, Merauke; Kampung Kaisah, dan Kampung Subur, Distrik Subur, Kabupaten Boven Digoel, menyatakan tidak mengetahui keberadaan dan aktivitas perusahaan PT MRJ tersebut,” ujarnya.

Pasalnya, masyarakat setempat tidak pernah dikonsultasikan terkait peta PIPPIB, pemberian izin-izin PT MRJ, dan pemimpin masyarakat adat  Wambon Tekamerop masih menolak izin dan rencana perusahaan yang  beroperasi di wilayah adat mereka. Kementerian LHK diduga mengabaikan hak-hak masyarakat adat setempat.

Sebagaimana Instruksi Presiden  Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, perubahan dan pembaruan izin PT MRJ bertentangan dengan kehendak penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni, asas kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, dan asas akuntabilitas;

“Sebagaimana surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, amar ketiga, amar ketujuh, maka proses revisi dipastikan mengabaikan hak-hak masyarakat adat setempat, untuk terlibat menentukan kebijakan pemberian izin, revisi PIPPIB, dan pelaksanaannya,” ujarnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Yan Yap L. Omuseray, mengatakan setelah dirinya ditunjuk sebagai pimpinan dinas tersebut pada 2013, pihaknya mendata sektor kehutanan.

Dirinya kemudian mengevaluasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam HPH dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman HTI, serta  evaluasi dan ada indikator-indakator digunakan untuk izin-izin perusahaan di tanah Papua.

“Salah satu indikator adalah berapa lama aktif dan tidak melakukan aktivititas, serta tidak memberikan kontribusi terhadap masyarakat setempat, pemerintah daerah dan negara. Dan lahan itu tidak bisa diapa-apakan oleh pemerintah atau investor lain karena izinnya masih ada,” kata Omuseray, kepada Jubi di ruang kerjanya, Kamis (10/10/2019).

Dia mengatakan Dishut Papua mengusulkan kepada Gubernur Papua, dan gubernur pun mengeluarkan surat dengan nomor  522.1/4124/SET, tanggal 12 Agustus 2013 kepada Menteri Kehutanan untuk mencabut izin tujug perusahaan, di antaranya PT MRJ.

“Sampai hari ini Dinas Kehutanan Provinsi Papua belum tahu terkait aktivitas perusahaan MRJ itu,” ujarnya.

Dia memaklumi jika aktivis lingkungan dan LSM memerotes keberadaan PT MRJ. Hal itu bahkan sudah diusulkan kepada gubernur. Perusahaan tersebut dikabarkan beroperasi sejak 2018 usai menang gugatan terhadap Menteri Kehutanan. Namun, hingga berita ini ditulis, PT RMJ belum bisa dihubungi Jubi terkait aktivitasnya di wilayah selatan Papua. (*)

Editor: Timo Marten

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top