Follow our news chanel

Previous
Next

Koalisi Masyarakat Sipil: Hentikan rencana food estate di Papua

Papua-hutan
Hutan Papua yang disebut sebagai benteng terakhir masa depan Indonesia dan juga paru-paru dunia – Jubi/geckoproject.id

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sebanyak 10 organisasi masyarakat sipil (CSO) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Food Estate di Papua dengan tegas menolak perencanaan pembangunan food estate di provinsi paling timur Indonesia ini.

Pernyataan tegas ini merespons rencana Presiden Joko Widodo yang akan membangun food estate di lahan seluas 2.052.551 Ha. Luasan ini sebagai akumulasi dari 1.304.574 Ha Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Konversi serta 734.377 Ha Areal Penggunaan Lain (APL).

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari CSO yang berbasis di Papua, antara lain Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), KPCK Sinode GKI di Tanah Papua, Perkumpulan Advokat HAM (PAHAM), Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (pt.PPMA), SKP Keuskupan Agung Merauke, Jaringan Kerja Rakyat (JERAT), Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, SKPKC Fransiskan Papua, KIPRa Papua, dan Pengurus Nasional Papuan Voices.

Koalisi Masyarakat Sipil minta Presiden Jokowi menghentikan rencana pembangunan food estate di Papua, membangun kepercayaan dan pemulihan sebagai tanggung jawab negara.

Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak Gubernur Lukas Enembe untuk memperhatikan rakyatnya yang belum terpulihkan akibat kebijakan pemerintah pusat yang tidak memberi akses kelola hutan selama periode Otsus, dengan menolak rencana pemerintah pusat, termasuk tidak mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk tujuan food estate.

Juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Food Estate di Papua, Sabatha Rumadas, mengatakan proyek food estate untuk alasan ketahananan pangan di masa pandemi Covid-19 adalah suatu perencanaan yang diduga akan menimbulkan masalah baru.

“Merujuk pada lima manfaat food estate, dari pengalaman empiris, orang asli Papua (OAP) sudah terdampak dari rangkaian pembangunan berbasis industri dengan beragam judul,” kata Sabatha Rumadas, sebagaimana tertuang dalam siaran pers yang diterima Jubi di Jayapura, Selasa (28/9/2020).

Loading...
;

Lebih jauh Rumadas mengatakan berbagai publikasi terkait kehidupan OAP yang mengalami keterpurukan, negara belum hadir memberi rasa keadilan sesuai amanat konstitusi.

“Pertanyaannya, dimana tanggung jawab negara terhadap kehidupan orang asli Papua yang terdampak pembangunan oleh industri ekstraktif,” katanya.

Berbagai rekomendasi investasi oleh pemerintah di Tanah Papua telah melahirkan sejumlah masalah yang belum terpulihkan. Kondisi tersebut telah berakibat pada krisis multidimensi, di mana dari sisi budaya, OAP kehilangan kearifan lokal sebagai identitas, transformasi sosial, dan ekonomi dalam koridor nilai kearifan lokal, tempat berburu, obat-obatan tradisional untuk mengatasi masalah kesehatan, termasuk kebutuhan hidup jangka panjang untuk generasi berikutnya.

Rumadas juga mengatakan hilangnya sumber daya tersebut memperlihatkan OAP telah mengalami krisis domestik oleh negara yang lebih “menyayangi investasi daripada rakyatnya”.

Bahkan ironisnya, kata Rumadas, krisis tersebut tidak pernah ada pertanggungjawaban. Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2010), pemerintah mengembangkan proyek food estate di Merauke dengan nama MIFEE (Merauke Integrated Food Energy Estate) yang sangat akomodatif pada kepentingan korporasi dan komoditi komersial.

Pemerintah memberikan izin-izin usaha budidaya pertanian tanaman pangan, perkebunan tebu, dan kelapa sawit, serta hutan tanaman industri kepada 45 perusahaan dengan mengkonversi kawasan hutan dan lahan seluas lebih dari 1,3 juta hektar.

Hingga kini proyek MIFEE belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masalah sosial, ekonom,i dan lingkungan, serta masih mendapatkan perlawanan masyarakat adat, maupun publik luas.

Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Papua, respons Presiden Joko Widodo atas analisis FAO, di mana dunia akan mengalami krisis pangan sehingga perlunya perencanaan food estate bukanlah jawaban atas krisis. Perlu pula pemerintah sadari bahwa ketahanan pangan di tengah pandemi adalah dengan memberi akses/ruang bagi OAP untuk mengelola sumber daya alamnya. Dengan begitu mereka akan mampu bertahan.

“Ada fakta empiris bahwa sebelum integrasi, OAP mampu bertahan bukan karena negara menjamin mereka hidup, melainkan ketersediaan pangan dan akses pengelolaannya memberi kepastian untuk masa depan secara turun-temurun,” kata Rumadas.

Sehingga, imbuhnya, jika pemerintah mau serius memperhatikan OAP bukan dengan proyek strategis nasional atau food estate melainkan menghormati OAP dan memberi akses kelola terhadap sumber daya alamnya.

“Hal ini perlu dipahami oleh pemerintah karena sejak pemberlakuan UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus, OAP sebagai pemilik hutan tidak pernah mendapat akses kelola hutannya hingga akhir UU dimaksud,” katanya.

Dengan kata lain, tandas Rumadas, OAP dirugikan karena pemerintah pusat masih menggunakan kekuasaan politik untuk mereduksi kewenangan pengelolaan hutan yang diatur dalam Perdasus 21/2008. Sementara industri (non Papua) diuntungkan dengan leluasa menebang dan menjual hasil hutan kayu secara global.

“Di mana rasa keadilan negara untuk orang Asli Papua?” tanya Sabatha Rumadas.

Direktur Eksekutif WALHI Papua, Aiesh Rumbekwan, yang juga anggota koalisi menyatakan rencana Presiden Jokowi membangun food estate di Papua adalah ide lama yang sudah terbukti pernah gagal di banyak tempat di Indonesia, termasuk di Papua.

Aiesh menuturkan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2010 dan dilanjutkan Presiden Jokowi tahun 2015, yang awalnya direncanakan untuk didominasi tanaman pangan seperti beras, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya.

“Saat ini faktanya lebih banyak didominasi industi perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industtri (HTI). Ini menunjukkan food estate tidak berhasil di Merauke,” katanya.

Koalisi Masyarakat Sipil Papua juga mengingatkan bahwa rencana konversi kawasan hutan seluas 1.304.574 ha dan 734.377 ha APL menjadi lahan industri pangan bukan saja akan merusak alam karena deforestasi, tetapi juga akan mengorbankan keberlanjutan hidup masyarakat adat Papua.

Bagi masyarakat adat, hidup mereka bukan saja tergantung pada alam, tetapi hidup mereka menyatu bersama alam. Kepunahan alam berarti mengancam keberlanjutan masyarakat adat.

“Ada banyak cerita dari Merauke yang sudah didokumentasikan banyak peneliti dan wartawan bagaimana deforestasi telah mengubah alam masyarakat adat Malind dan kepemilikan tanah mereka beralih ke pihak lain atau dirampas (land grabbing) dengan surat-surat resmi yang diterbitkan oleh pemerintah,” tambah Aiesh.

Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Agung Merauke (KAMe), Pastor Anselmus Amo, menyatakan program apapun yang masuk ke selatan Papua, termasuk food estate, perlu ada dialog yang dilakukan secara partisipatif dengan masyarakat adat.

“Masyarakat adat juga sudah memiliki kerangka mengamankan wilayah adat mereka untuk kepentingan anak cucu mereka. Jadi, tidak boleh ada pemaksaan, apalagi dilakukan dengan cara kekerasan,” demikian penegasan Pater Anselmus Amo. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top