Hindari publik, Baleg DPR rapat RUU cipta kerja di hotel

Papua
Ilustrasi aksi buruh, pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Elemen serikat buruh memergoki Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) di Hotel Swissbell, Serpong, Banten, pada Minggu (27/9/2020) kemarin. Hal itu mengherankan karena pembahasan tak dilakukan di Gedung MPR/DPR.

“Pembahasan tersebut terkesan seperti sengaja dipercepat oleh Baleg karena digelar pada hari libur,” kata Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah, Senin (28/9/2020).

Menurut Ilhamsyah, pembahasan rencananya dilakukan di hotel Sheraton di Bandara. Tapi, sejumlah perwakilan buruh mendatangi lokasi itu dan tiba-tiba mendapat kabar baleg mengubah lokasi rapat. Ia mempertanyakan alasan rapat tersebut digelar di hotel pada hari libur. Hal itu dicurigai sengaja untuk menghindari pengawasan langsung dari masyarakat (fraksi balkon) bila rapat digelar di Gedung DPR.

“Kalau alasan Gedung tutup, DPR kan bisa meminta beroperasi pada Minggu. Ini alasannya teknis bukan substansi,” kata Ilhamsyah menjelaskan.

Baca juga : Yang terabaikan ketika RUU bermasalah tetap dibahas di tengah wabah Covid-19

DPRD Dogiyai diharap ciptakan iklim kerja baik

Loading...
;

Tolak Omnibus Law di Tanah Papua

Ia mendesak agar Baleg DPR membatalkan proses pembahasan dan pengesahan RUU Cipta Kerja karena memandang cara Baleg DPR mengebut pengesahan klaster ketenagakerjaan pada RUU tersebut sangat tergesa-gesa dan kontroversial.

“Padahal, kluster ketenagakerjaan masih bermasalah dan mendapat penolakan mayoritas buruh,” kata Ilhamsyah menjelaskan.

Selain tidak transparan, Ilhamsyah menilai klaster ketenagakerjaan akan mengurangi hak-hak yang seharusnya diterima oleh buruh seperti yang sudah diatur dalam UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ia mencontohkan penerapan karyawan kontrak dan outsourcing tanpa batasan, upah satuan waktu, pengurangan komponen pesangon, penghapusan pidana ketenagakerjaan, jam kerja eksploitatif, dan penghilangan hak-hak cuti.

“Dengan kondisi seperti itu, buruh kehilangan daya tawar karena mudah di-PHK. Buruh susah berserikat. Alhasil, kondisi kerja akan semakin buruk dan menindas,” katanya.

Wartwan menghubungi Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas untuk mengkonfirmasi rapat RUU Ciptaker di hotel kemarin. Namun hingga berita ini diturunkan, Supratman belum merespons terkait hal tersebut. (*)

CNN Indonesia

Editor : Edi Faisol

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top