HIPMI: Pembangunan listrik 35 ribu MW tidak berpihak ke Papua

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia, menyoroti kebijakan pemerintah dan PT PLN (Persero) dalam kebijakan pembangunan listrik 35.000 megawatt (MW) di seluruh Indonesia. Kebijakan ini dinilai tidak berpihak ke Papua.

Bahlil menyebutkan sektor industri di Papua hingga saat ini tidak berkembang karena tidak tercukupinya pasokan energi listrik. "Jangan bermimpi industri di Papua berkembang baik selama listriknya tidak ada," ujarnya kepada wartawan, Rabu (28/2/2018).

Menurutnya Program 35.000 MW yang menjadi cadangan RUPTL sebagai target dari Presiden Jokowi, untuk Papua dan Papua Barat tidak lebih dari 500 MW. 

"Jadi bagaimana kita mau bangun pabrik? Dari mana kita mengambil energi? Kalau ada listrik kita siap melakukan investasi," ujarnya.

Lahadalia mengungkapkan membangun sebuah pabrik dibutuhkan kapasitas daya yang besar dan pengusaha tidak mampu untuk membangun pembangkit kelistrikan karena biayanya yang tinggi.

"Seperti membangun cold storage itu minimal kita membutuhkan 30-40 MW, membangun pabrik pengolahan kayu minimal membutuhkan sekitar 12-13 MW untuk menggerakkan mesin, sementara biaya investasi untuk membangun pembangkit kapasitas 1 MW bertenaga gas itu minimal 1,2 juta dolar AS, itu hanya untuk mesinnya," ujarnya.

Loading...
;

Bahlil berharap kepada pihak-pihak terkait dalam penyiapan infrastruktur energi kelistrikan, khususnya PLN, untuk bisa mendorong masuknya industri di Papua dengan penyiapan daya yang dibutuhkan industri.

"Jangan berfikir bahwa industri masuk dulu baru listrik masuk ini cara berpikir tahun bahula atau Adam Hawa listrik di mana-mana harus duluan sebelum investasi," ujarnya.

Sementara itu, Humas PLN WP2B, Septian, menolak jika dikatakan pihaknya tinggal diam sebab PLN saat ini masih menunggu para investor yang ada sebab ketersedian daya listrik di PLN WP2B kini berlebih atau surplus.

"Saat ini daya mampu total di Papua dan Papua Barat sebanyak 400 MW sedangkan beban puncak kita sebesar 260 MW. Kami sekarang ini mengalami surplus. Terkait  RUPTL 2017 hingga 2024, PLN menargetkan pembangunan hingga lebih dari 1.000 MW di Papua dan Papua Barat. Kami masih menunggu investor, dimana sektor industrinya belum terbangun. Kami menunggu investor biar tersalur daya kita yang berlebihan," ujarnya. (*) 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top