Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Hutan tropis Papua jadi tinjauan KPK

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Komisi Pemberantasan Korupsi menilai wilayah hutan tropis di Indonesia yang masih sangat luas dan cukup rawan ada di Papua. Hal ini menuntut semua pihak untuk menjaga sekaligus mencegah terjadinya kerusakan yang disengaja.

Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua, mengatakan sejak akhir Desember 2017, pihaknya sudah mulai serius memonitor di sektor kehutanan guna mencegah seluas-luasnya kerugian negara dalam pengelolaan hutan.

"Papua memiliki kawasan hutan sangat luas, sehingga ini menjadi tugas penting semua pihak termasuk KPK dalam pencegahan pengrusakan," kata Maruli kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (31/10/2018).

Agar berjalan maksimal, harus ada keseimbangan antara kebijakan hukum di sektor kehutanan dengan pemuatan pengelolaan hutan, yang kemudian dikuatkan dengan rencana aksi sektor kehutanan.                                                       

Mengingat, penguatan tata kelola hutan penting dimulai dari tahapan pencanangan wilayah adat yang mana dasar hukumnya sudah jelas, baik dari keputusan Menpan No 35 Tahun 2012 maupun Perdasus 21 Tahun 2008 dan Pergub. 

"Keberadaan regulasi ini seharusnya saling mendukung untuk mencapi tujuan. Hanya saja caranya yang sifatnya harus tetap berkordinasi," ujarnya.

Loading...
;

Sebagai langkah awal, pihaknya akan lebih fokus di satu kabupaten, yakni Sarmi yang memang masih memiliki wilayah hutan sangat luas dan masih besar potensi untuk pengelolaan yang membawa manfaat bagi masyarakat.

"Kami berharap ada masukan penting dari pemerintah provinsi Papua dalam hal ini Bappeda terkait rencana tata ruang wilayah sebagai perlindungan masyarakat adat, dan Dinas Kehutanan tentang rencana operasional pencanangan wilayah sehingga semua berjalan dengan baik," katanya.

Sementara, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Papua Muhammad Musa’ad, mengaku persentase hutan yang ada di Papua akhir-akhir ini mulai berkurang seiring bertambahnya tahun. 

"Ini disebabkan adanya pembukaan lahan baik di bidang perkebunan, kehutanan serta sektor pertambangan, meskipun komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan hutan sangat tinggi, namun tingkat kerusakan pun mulai meningkat," kata Musa'ad.

Menurutnya, kondisi pembangunan saat ini sekitar 79 persen diantaranya masih pada aspek ekstraktif. Artinya, masih menyiapkan bahan mentah lalu menggantungkan hidup terutama di  bidang sumber daya alam.

"Ini memang kita sadar harus dikurangi dan ditingkatkan pada aspek lain yang berkelanjutan. Supaya apa? Tentunya agar tidak mengganggu dan mengancam potensi hutan dan SDA yang harusnya jadi bagian dari penyelamatan kita terhadap potensi daerah," ujarnya. (*)

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top