Follow our news chanel

Previous
Next

Ide pemekaran Papua didasarkan analisis intelijen yang keliru

Ilustrasi Pemekaran - IST
Ide pemekaran Papua didasarkan analisis intelijen yang keliru 1 i Papua
Ilustrasi Pemekaran – IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Mantan Ketua Lembaga Pusat Kajian Isu Strategis LPKIS Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau LPKIS PMKRI Thomas CH Syufi menilai ide pemekaran Provinsi Papua didasarkan analisis intelijen yang keliru. Syufi menyebut pemekaran Provinsi Papua merupakan cara keliru untuk membangun Papua.

Hal itu dinyatakan Thomas CH Syufi melaui siaran pers yang diterima Jubi, Sabtu, (2/11/2019). Pernyataan itu diberikan Syufi sebagai tanggapan atas pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di sejumlah media yang menyebut ide pemekaran Provinsi Papua didasarkan analisis intelijen.

“Mendagri Tito Karnavian menyebut ide pemekaran ini berdasarkan analisis intelijen. Saya pikir ini sebuah logika bernegara yang salah,” kata Syufi.

Syufi mengatakan, boleh saja lembaga intelijen negara seperti Badan Intelijen Negera menyajikan informasi maupun analisis intelijen mereka. Akan tetapi, proses pemekaran harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

“Presiden Jokowi salah alamat dalam memilih pendekatan pembangunan Papua, terutama jika melakukan pemekaran provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah. Bila pemekaran ini dipaksakan atas analisis intelijen, berarti ada sebuah agenda terselubung untuk menghancurkan tanah Papua,” kata Syufi.

Syufi mengkritik berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah pusat terus mengabaikan konflik di Papua. Syufi menyebut pemekaran Provinsi Papua, berikut Otonomi Khusus Papua yang telah diberlakukan sejak 2001, sebagai hasil kolaborasi antara kepentingan politik pemerintah pusat dan para elit politik serta elit birokrat di Papua.

Loading...
;

“Jakarta sepertinya tidak memiliki naluri dan perasaan kemanusiaan untuk menuntaskan konflik Papua. Semua kebijakan politik Jakarta tak pernah membawa ketenangan dan kesejukan bagi warga Papua. Yang membuat saya heran,  Presiden Jokowi menyatakan ide pemekaran itu bukan dari pemerintah pusat. [Ide pemekaran itu disebut] aspirasi dari bawah, yaitu [dari] 61 orang yang bertemu Presiden di Istana Negara,” kata Syufi.

Syufi mendesak pemerintah pusat segera menyelesaikan konflik maupun pelanggaran hak asasi manusia Papua dengan dialog. “Dialog menjadi solusi pamungkas untuk mengakhiri  konflik kronis di Tanah Papua. Jokowi segera gelar dialog dengan rakyat Papua melalui United Liberation Movement for West Papua dan Komite Naisonal Papua Barat,” ujarnya.

Secara terpisah Ketua Pemuda Baptis Papua sepi Angginak Wanimbo menyatakan, perspektif para pengambil kebijakan di Jakarta menjadi salah satu faktor yang membuat masalah pelanggaran hak asasi manusia di Papua tidak terselesaikan. Alih-alih menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia, pemerintah pusat justru ingin memekarkan Provinsi Papua.

“Negara selalu melakukan pendekatan Jakarta untuk melihat Papua, sehingga aspirasi orang Papua tidak pernah didengarkan oleh Jakarta. Kali ini kami meminta kepada Jakarta untuk mendengar apa aspirasi yang diminta oleh rakyat Papua,” katanya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top