HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Ijazah sarjana jadi polemik duduki jabatan legislator fraksi Otsus

Wempi Kambu, tokoh otsus Papua di Manokwari. (Jubi/Hans Arnold Kapisa)
Ijazah sarjana jadi polemik duduki jabatan legislator fraksi Otsus 1 i Papua
Wempi Kambu, tokoh otsus Papua di Manokwari. (Jubi/Hans Arnold Kapisa)

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Manokwari, Jubi – Humas Dewan Adat Papua (DAP) wilayah III Domberai, Wempi Kambu mengatakan untuk menduduki jabatan anggota DPR fraksi Otonomi khsusus (Otsus) tidak harus berijazah sarjana. Karena bagi dia, pengangkatan DPR melalui jalur Otsus adalah bagian yang tidak terlepas  dari hasil kesepakatan kongres II Papua tahun 2000.

“Pengangkatan DPR Otsus di Papua Barat adalah bagian yang tidak terlepas dari apa yang disepakati dalam Kongres II Papua sejak tahun 2000 silam. Dalam kongres itu mengamanatkan bahwa Adat dan Manusia Papua itu berdiri pada nilai luhurnya dan tidak boleh diciderai,” ujar Kambu.

Ijazah sarjana jadi polemik duduki jabatan legislator fraksi Otsus 2 i Papua

Pelaku sejarah Otsus dan tokoh dalam panel presidium dewan Papua ini menjelaskan bahwa dari Kongres II Papua itulah yang telah melahirkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus yang hari ini hasilnya di nikmati oleh semua manusia diatas tanah Papua.

Oleh karena itu baginya, perekrutan DPR Otsus di Papua Barat tidak harus berijazah sarjana karena ini merupakan hajatannya masyarakat Adat yang seharusnya tidak boleh diintervensi.

Berbeda, Adolf Ronsumbre Akademisi Universitas Papua Manokwari,  mengatakan Papua hari ini tidak bisa dilihat dari sudut pandang khusus ke umum melainkan dari umum ke khusus karena persoalan Papua sudah semakin kompleks baik budaya dan manusianya.

Persoalan menduduki kursi DPR Otsus, kata dia,  bukan dilihat dari usia tua atau muda, melainkan sejauh dan sedalam apa tingkat pemahamannya tentang Budaya dan Manusia Papua yang diimbangi dengan tingkat pendidikan yang setara karena hanya pendidikanlah yang mampu menjawab segala persoalan di tanah Papua.

Loading...
;

“Pengetahuan tentang budaya dan adat tidak terlepas dari pengetahuan formal. Memang ijazah bukan tolak ukur dalam adat, tapi menyangkut wibawa seorang anggota legislatif yang mengemban tugas dan diberi kepercayaan oleh adat, tentunya pengetahuan dan lisensi juga menjadi tolak ukur sehingga dalam pengambilan keputusan untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat adat yang diwakili tidak berdasarkan pemahaman sendiri tapi atas keinginan masyarakat adat yang diwakili dalam jabatan kedewanan,” ujar Ronsumbre. (*)

 

Editor :  Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top