Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Imbas corona, pendapatan daerah Jayawijaya menurun hingga 50 persen

Jalan Irian Wamena yang menjadi salah satu pusat perekonomian Jayawijaya, Papua, saat belum memasuki masa pembatasan waktu aktivitas-Jubi/Islami
Imbas corona, pendapatan daerah Jayawijaya menurun hingga 50 persen 1 i Papua
Jalan Irian Wamena yang menjadi salah satu pusat perekonomian Jayawijaya, Papua, saat belum memasuki masa pembatasan waktu aktivitas-Jubi/Islami.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Wamena, Jubi – Pendapatan asli daerah (PAD) daerah Jayawijaya menurun hampir 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya akibat Pandemi Covid-19.

Kepala Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayawijaya, Samuel Patasik mengatakan, penerimaan daerah menurun drastis, karena sumber PAD yang tak lagi memenuhi target.

“Misalnya pajak hotel dan restoran yang selama paling besar menyumbang PAD dan juga retribusi. Hotel-hotel di Wamena hari ini sejak ada Covid-19, mulai Februari sampai sekarang tingkat hunian sangat kurang bahkan ada yang kosong sama sekali bahkan ada yang pegawainya dirumahkan, dengan sendirinya mereka tidak bisa menyetor pajak begitu juga dengan pajak restoran,” katanya kepada Jubi di ruang kerjanya, Kamis (28/5/2020).

Target tahun ini sebesar Rp 64 miliar, disesuaikan hingga Rp 38,7 miliar atau hampir 39 persen akibat corona.

“Seperti realisasi pajak daerah tahun ini target kita Rp 13 miliar, terpaksa targetnya harus diturunkan dari realisasi tahun lalu Rp 17 miliar. Bahkan sampai hari ini realisasi pendapatan kita baru sampai di angka 20 persen, jika dibandingkan kondisi normal seharusnya sudah sampai di angka 40 mendekati 50 persen memasuki triwulan kedua,” katanya.

Meski begitu sejak Februari 2020 pemerintah daerah tetap mendapat pemasukan dari sektor Pajak Bumi Bangunan (PBB), BPTB (Biaya Perolehan atas Tanah dan Bangunan) masih berjalan meskipun tidak seperti kondisi normal.

Loading...
;

Dengan kondisi itu, saat ini Pemda Jayawijaya memberikan semacam kelonggaran kepada wajib pajak yang tidak bisa memenuhi kewajiban pajaknya.

Misalnya pajak hotel/restoran yang sudah jatuh tempo karena pajaknya dibayar bulanan, tetapi tidak bisa bayar karena tidak ada pemasukan sehingga diberi kelonggaran.

“Biasanya yang terlambat bayar pajak setiap bulannya dikenakan denda, tetapi sekarang ini denda hilangkan sebagai bentuk kelonggaran terhadap mereka yang terdampak, tetapi nominal pajaknya tidak dikurangi, hanya saja batas jatuh tempo yang digeser dan dendanya,” katanya.

Namun, penghapusan denda dan kelonggaran pembayaran pajak ini dilihat dari jenisnya, untuk sektor pajak yang masih bisa produktif seperti pajak reklame tetap didorong karena masih ada orang yang beriklan.

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Karel Tehupuring mengaku kondisi saat ini juga berpengaruh pada pembuatan pengurusan izin usaha baru maupun perpanjangan.

“Saat ini kami masih buka pelayanan, tetapi dua bulan berjalan ini pengurusan baru maupun perpanjangan izin usaha tetapi memang sedikit bahkan menurun,” kata Karel Tehupuring.

Tetapi bagi usaha yang tidak berhubungan dengan pembatasan sosial tetap mengurus perizinan dengan hadir secara fisik, seperti usaha CV, PT. Sedangkan, untuk kegiatan usaha toko, jual sembako sangat menurun.

“Untuk koperasi juga sama terkena dampak, saat ini ada juga yang mengeluh tidak maksimal membuka usaha mereka,” katanya.  (*)

Editor: Edho Sinaga

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top