HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Implementasi perlindungan HAM di tanah Papua 2018, ibarat jauh panggang dari api

Papua No. 1 News Portal | Jubi , 

Manokwari, Jubi – Aktivis dan pengacara HAM Yan Christian Warinussy Direktur LP3BH Manokwari  mengatakan  Negara Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J UUD 1945.

Kemudian lanjut dia dalam konteks operasionalnya di sektor perlindungan hak asasi manusia, diatur dalam UU RI No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU RI No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Implementasi perlindungan HAM di tanah Papua 2018, ibarat jauh panggang dari api 1 i Papua

“Karena itu pada catatan ini LP3BH fokus pada soal perlindungan HAM sepanjang tahun 2018 di Tanah Papua, maka pijakan hukumnya adalah juga memakai UU RI No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Khususnya pada pasal 45, pasal 46 dan pasal 47 UU RI No.21 Tahun 2001 tersebut,” katanya dalam press release yang diterima Jubi, Senin (31/12/2018).

Kendatipun demikian lanjut dia, ruang politik dalam upaya penyelesaian hukum terhadap berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM termasuk pelanggaran HAM yang berat di tanah Papua sudah disediakan  akan tetapi dalam implementasinya ibarat jauh panggang dari api.

Dalam catatan LP3BH sepanjang 2018 negara tidak pernah menghormati hak-hak rakyat Papua dalam konteks kebebasan berserikat dan kebebasan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945.

Di berbagai kota besar di tanah Papua seperti Jayapura, Merauke, Wamena, Biak, Nabire, Serui, Manokwari, Sorong dan Fakfak. Aksi damai yang dilakukan oleh rakyat sipil melalui elemen-elemen mahasiswa, pemuda dan organisasi perjuangan Papua seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) senantiasa dihadapi secara anarkis oleh aparat kepolisian dan TNI.

Loading...
;

Bahkan seringkali dimulai lewat penolakan terhadap Surat Pemberitahuan Aksi. Sama sekali pihak Polri jarang menyiapkan dan atau ruang untuk terjadi dialog antara para massa pengunjuk rasa dengan para pemangku kepentingan di tanah Papua.

“Ini semua tercatat pada moment perayaan hari Bangsa Pribumi Internasional 9 Agustus, Hari Integrasi/Aneksasi Papua Barat 1 Mei, Hari Perjanjian New York 15 Agustus, dan Hari HAM Internasional 10 Desember,” katanya seraya menambahkan,  LP3B mencatat di sepanjang 2018 hampir mendekati 1.500 orang warga sipil pernah mengalami penangkapan dan penyiksaan oleh aparat keamanan. Hal ini terjadi  karena telah menyampaikan pendapat yang berbeda dalam setiap aksi damai tersebut.

Terjadi Impunitas

Sayangnya, kasus penganiayaan tersebut tidak pernah diusut dan pelakunya dari aparat polisi dijatuhi sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga impunitas terus terjadi. Di sepanjang tahun 2018, LP3BH Manokwari sama sekali tidak melihat adanya upaya serius dari Presiden Joko Widodo dalam memenuhi janjinya untuk menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat di Tanah Papua. “Ketiga kasus seperti Wasior (2001), Wamena (2003), dan Paniai (2014) sama sekali tidak dilanjutkan proses hukumnya dengan berbagai dalih dan alasan yang bukan bersifat hukum,”katanya.

 Padahal lanjut dia ketiga kasus tersebut kuat mengandung fakta hukum dan bukti hukum untuk ditindak-lanjuti ke pengadilan HAM.

Sejak awal kata dia Presiden Jokowi memulai masa pemerintahannya, baik di dalam nawacitanya maupun dalam janjinya di perayaan Natal Nasional 27/12/2014 di Stadion Mandala-Jayapura Jokowi menjanjikan penuntasan ketiga kasus dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua tersebut. Namun hingga tersisa waktu beberapa bulan jelang akhir masa jabatanya saat ini, Jokowi belum mewujudkan janjinya sekaligus memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para korban kasus Wasior, Wamena dan Paniai tersebut.

Sementara itu jelang akhir tahun 2018, LP3BH Manokwari mencatat adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat telah terjadi pada kasus Nduga akibat operasi militer oleh TNI untuk mengejar Kelompok Bersenjata (KB).

Dari laporan-laporan para mitra LP3BH di Nduga, Wamena dan sekitarnya dapat diperoleh asumsi kuat bahwa ada indikasi tindakan aparat keamanan TNI dalam operasi militer di Nduga yang mengandung unsur pelanggaran HAM yang berat sebagai dimaksud dalam amanat Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU RI No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

 Oleh sebab itu kata dia sangat penting untuk Presiden Jokowi memerintahkan dibukanya akses ke Nduga bagi para pekerja HAM, Komnas HAM dan Jurnalis nasional dan internasional untuk melakukan investigasi di saat ini.

LP3BH memiliki asumsi kuat bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran HAM yang Berat dalam kasus Nduga berdasarkan 3 (tiga) fakta.

Pertama, sikap dasar dari Gubernur Papua Lukas Enembe yang secara berani mengeluarkan permintaan tulus kepada Presiden Jokowi agar memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri menarik pasukannya dari Nduga agar rakyat bisa tenang merayakan Natal 2018. Permintaan Gubernur Enembe sangat berdasar dan pasti terjadi atas berbagai informasi yang sudah dia terima dari rakyatnya sendiri.

Pernyataan Gubernur Enembe begitu sangat ditakuti oleh negara sampai ada reaksi dari TNI melalui Pangdam XVII/Trikora dan Kapendamnya. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Forkopimda Papua sehari lalu di Rumah Negara Dok V Jayapura.

Kedua, atas dasar tindakan negara melalui aparat keamanan polisi yang telag melakukan penangkapan terhadap aktivis perempuan Papua dari KNPB atas nama Raga Kogoya dan terus mengejar yang bersangkutan hingga hari ini, karena wawancaranya dengan salah satu jaringan televisi asing mengenai kasus Nduga.

Hal ketiga, adanya upaya TNI dengan menggunakan fasilitasi dari sebuah lembaga bernama PAK-HAM Papua untuk melakukan acara panah babi dan makan bersama di Nduga belum lama ini.

Ketiga fakta diatas memperkuat asumsi lewat pertanyaan  antara lain,

Pertama kenapa bisa seorang Gubernur Lukas Enembe mengeluarkan permintaan tulus kepada Presiden kok sangat ditakuti bahkan cenderung sangat tidak disukai oleh aparat keamanan TNI dan Polri?

Kedua, kenapa seorang ibu Raga Kogoya yang diwawancarai di sebuah televisi swasta saja bisa terus dikejar oleh aparat keamanan ?

Ketiga ada acara panah babi, bakar babi dan makan babi bersama TNI dengan masyarakat di Nduga?

Ibarat ada asap ada api atau ada akibat maka pasti sebelumnya ada sebab (hukum causalitas).

Catatan LP3BH Manokwari di akhir tahun 2018 ingin ditutup dengan usulan kepada Presiden Jokowi untuk memanggil segera Ketua Komnas HAM agar segera melakukan investigasi HAM ke Nduga. Presiden Jokowi juga harus memerintahkan dibentuknya Pengadilan HAM di Jayapura-Papua. Serta Presiden Jokowi juga harus memerintahkan Jaksa Agung RI untuk segera membawa kasus dugaan pelanggaran HAM berat Wasior dan Wamena ke Pengadilan HAM di Jayapura-Papua.

Presiden Jokowi juga harus memerintahkan Panglima TNI segera membuka akses bagi Komnas HAM RI untuk melakukan pemeriksaan pro justitia terhadap segenap personel TNI dari satuan Paskhas TNI AU yang bertugas pada 8 Desember 2014 di sekitar lapangan Karel Gobay-Enarotali-Kab.Paniai.(*)

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa