Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Indonesia semakin melegalkan hukum kapitalisme produk kolonialisme barat di Papua (bagian 2)

aksi-demo papua
Unjuk rasa ribuan warga Papua di Kota Jayapura, 19 Agustus 2019, untuk mengecam ujaran rasisme dan persekusi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019 - dok. Jubi.
Papua No.1 News Portal | Jubi

(Bukti negara yang tidak tuntas dengan konsep hukum pidana dalam negara berdaulat)

Oleh: Welis Doga

Gustav Radbruch ahli hukum Jerman tentang tiga ide dasar tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam beberapa hal, negara hukum sulit dibedakan dengan demokrasi, sekalipun memang tidak dipersamakan. Keduanya ibarat dua sisi dari sekeping mata uang yang sulit dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Indonesia semakin melegalkan hukum kapitalisme produk kolonialisme barat di Papua (bagian 2) 1 i Papua

Negara hukum tidak harus demokratis, pemerintahan monarki atau paternalistik sekalipun dapat saja taat kepada hukum tanpa tunduk kepada kaidah-kaidah demokrasi, tetapi demokrasi yang bukan negara hukum bukanlah demokrasi dalam arti sesunguhnya.

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD (kini Menko Polhukam RI) dalam sebuah jurnal menilai demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan mungkin menimbulkan anarki, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum yang elastis dan represif.

Oleh karena itu, bagaimanapun baiknya suatu hukum tanpa ditopang oleh demokrasi maka hukum itu akan lumpuh. Juga bagaimanapun baiknya suatu sistem yang demokratis tetapi tidak ditopang oleh hukum, maka akan muncul kesewenang-wenangan di tengah masyarakat.

Peristiwa penangkapan kepada tahanan politik Papua dalam menyampaikan protes atas ujaran rasisme di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, merupakan kekeliruan besar negara dalam penerapan hukumnya, sebab negara sepertinya tidak paham soal demokrasi dalam negara hukum seperti Indonesia, padahal demokrasi sendiri merupakan cara yang paling aman dalam mempertahankan kontrol atas negara hukum.

Loading...
;

Negara mesti melihat aksi protes yang dilakukan seluruh orang Papua di berbagai tempat sebagai fungsi kontrol terhadap hukum, apalagi UU No.9 Tahun 1998, bahkan UUD 1945 sekalipun, sebagaimana terdapat pada pasal 28 UUD 1945 mensyaratkan setiap warga negara menyampaikan pendapatnya di muka umum.

Di negara hukum seperti Indonesia, hukum harus berlaku adil, sebab hukum pula yang akan mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi.

Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya, Letkol Arm Imam Haryadi membenarkan ada keterlibatan beberapa orang berpakaian seragam TNI dalam peristiwa di asrama mahasiswa Papua Surabaya, Agustus 2019 [dilansir merdeka.com, 26 Agustus 2019, Kapendam Letkol A. Imam Haryadi membenarkan lima anggota Kodam V/Brawijaya dinonaktifkan untuk kepentingan penyidikan, terkait insiden di depan asrama mahasiswa Papua, 16 Agustus 2019. Salah satu yang dinonaktifkan, Mayor Inf. Inf. N.H. Irianto Danramil 0831/02 Tambaksari]. Namun, ungkapan seperti itu oleh pimpinan militer di negeri ini bukan hal baru bagi orang Papua.

Kasus Paniai Berdarah, Desember 2014, yang mengorbankan 4 siswa dan 1 warga sipil di lapangan Karel Gobay Enarotali, Paniai timur, menjadi bukti komplit hari ini, bagaimana negara terus menghindar kebenaran hukum yang merupakan tujuan hukum itu sendiri.

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 menegaskan, bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa hukum bagi orang Papua benar disadari tumpul dalam penerapannya.

Padahal keragaman di Nusantara harus dipersatukan dalam wadah negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Maka dalam kerangka kewarganegaraan, tidak perlu dipersoalkan mengenai etnis, agama, warna kulit, bahkan status sosial seseorang, sebab Pancasila sebagai dasar penjabaran HAM.

Tatanan nilai Pancasila mempunyai tiga tingkatan nilai dasar–ideal atau fundamental, nilai instrumental, nilai praksis–yang masing-masing nilai menjunjung jaminan atas HAM.

Hak asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila, nilai ideal adalah asas-asas yang diterima bersifat mutlak (sesuatu yang benar dan tidak perlu dipertanyakan lagi).

Nilai Pancasila yang tidak berubah terdapat dalam pembukaan UUD 1945, meliputi setiap sila-sila Pancasila, yaitu, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan nilai kerakyatan.

Hak asasi manusia dalam nilai instrumen Pancasila, adalah pelaksanaan dari nilai dasar, biasanya dalam wujud norma hukum yang dikristalisasi dalam lembaga-lembaga.

Nilai instrumen dijabarkan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD 1945 dan peraturan perundangan, yaitu undang-undang, perpu, perpres dan perda.

Namun, hanya sila ketiga yang menjadi “idola” Indonesia dalam penerapan lima sila Pancasila, yang katanya ideologi negara itu berlaku bagi orang Papua di Indonesia.

Suburnya hukum kapitalisme

Terpeliharanya hukum kapitalisme di Indonesia berdampak sempurna bagi orang Melanesia di Papua.

Hal ini juga jelas dapat membuktikan bahwa konsep hukum KUH Pidana yang dibangun Indonesia sejak kemerdekaan belum pernah fiks, misalnya, dalam beberapa kali seminar hukum nasional dengan mengusulkan adanya rancangan KUHP.

Namun negara tidak pernah merampung secara tuntas, yang juga menjadi bukti lain, bahwa hukum kapitalisme tetap subur di Indonesia, khususnya di Papua.

Reformasi Indonesia setelah tumbangnya rezim Orde Baru terlihat telah menemui jalan buntu.

Tumbangnya rezim Orde Baru diharapkan dapat memutus mata rantai ekonomi kapitalis yang telah melahirkan kemiskinan struktural dan ketidakadilan di negara ini, justru pemerintahan yang mengisi rezim reformasi terlihat lebih brutal dalam penerapan hukum.

Rezim yang mengisi reformasi juga tidak dipungkiri masih dalam jebakan kapitalisme ekonomi. Wacana upaya penghapusan subsidi oleh pemerintah, privatisasi BUMN, sentralisasi industri, keberpihakan pada konglomerasi besar, dan tradisi utang untuk menutup defisit anggaran, merupakan bukti nyata haluan ekonomi politik kapitalis pemerintah Indonesia.

Sadar atau tidak, mulai dari otonomi daerah hingga otonomi khusus yang sedang berlabuh di Papua misalnya, hanya merupakan suatu “kepura-puraan ideologis” semata.

Secara politis, para elite daerah dihibur dengan diberikan kekuasaan politik lokal di daerah, tetapi secara ekonomi tetap saja daerah adalah subordinasi kepentingan konglomerasi besar di Jawa.

Inilah hal yang melahirkan ketimpangan ekonomi, daerah menyediakan bahan baku industri yang diolah di sentra industri yang ada di pulau Jawa.

Reformasi di Indonesia hanya terjadi pada sektor distribusi kekuasaan politik, dan tidak pada sektor ekonomi.

Artinya, bahwa penerapan hukum Indonesia di Papua, termasuk daerah lain selain Jawa, adalah bukti penerapan hukum penuh berbau kapitalisme.

Pola pikir kapitalis yang dianut Indonesia pasca kemerdekaan, terutama era Orde Baru dan reformasi merupakan warisan dari haluan ekonomi pemerintah kolonial Belanda.

Pemerintah Indonesia mesti sadar bahwa gerakan kemerdekaan di Papua sama persis seperti apa yang pernah dilakukan Soekarno, Hatta dan Syahrir, yang merupakan bukti kemarahan kaum pribumi karena sikap pemerintah kolonial yang mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia untuk diolah di Eropa.

Pola eksploitasi ini merupakan kebijakan pemerintah kolonial yang tunduk pada hukum kapitalis yang menganut azas pasar bebas (laissez faire). Itu kemudian menjadi dasar pergerakan nasional yang diarahkan pada upaya memerdekakan Indonesia dari hegemoni politik ekonomi Belanda.

Masifnya kapitalis kembali terjadi pada era Orde Baru dimana Soeharto dengan menerbitkan UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menunjukkan keberpihakan yang ekstrem kepada para pemodal asing untuk menguasai Indonesia, yang mana pada masa Orde Baru perampokan tanah atas nama investasi oleh para investor asing, sepertinya menyisakan luka hingga hari ini.

Penguasaan kapitalisme asing menjadi sebuah konsep adanya reformasi. Namun, kini justru praktik kapitalisme semakin tumbuh terpelihara.

Buktinya adalah Indonesia menjadi negara penyedia bahan baku untuk industri, Jepang, Cina dan negara-negara barat membuat level ekonomi nasional Indonesia mencirikan ekonomi kapitalis pada era kolonial Belanda.

Jika sisi ekonominya pemerintah Orde Lama berusaha menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, kini di masa reformasi menjual aset BUMN kepada swasta. Kebijakan seperti ini membuktikan pemerintahan reformasi lebih kapitalis dari pemerintahan Orde Baru atau sama-sama kapitalisnya dengan kolonial Belanda.

Mengapa jargon “NKRI Harga Mati” sulit datang dari nurani orang Papua?

Jika kemudian jargon “NKRI Harga Mati” sulit datang dari nurani orang Papua, maka pertanyaannya adalah, sejauh mana cinta pemerintah Indonesia akan kemanusiaan untuk orang Papua, ataukah kecintaan Indonesia terhadap Papua selain sumber daya alam juga manusia? Negaralah yang mesti menjawab pertanyaan seperti itu.

Berlanjutnya anggapan terhadap orang Papua seakan “setengah binatang” atau manusia yang tidak penting sebagaimana dipraktikkan dalam semua perjanjian yang jelas-jelas membahas nasib hidup orang Papua, sepertinya awal penerapan hukum kapitalisme ala kolonialisme barat itu dipraktikkan.

Praktik-praktik ketidakadilan itu tidak hanya sampai pada dari perjanjian ke perjanjian, Mantan wakil kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) Ali Murtopo bahkan membuktikannya stereotip atas harkat dan martabat orang Papua dengan mengatakan, “Jakarta tidak tertarik kepada orang Papua melainkan wilayahnya.”

Hal itu disampaikannya di hadapan anggota Dewan Musyawarah Papua (DMP) di Jayapura beberapa waktu pasca Pepera.

Ungkapan Ali Murtupo juga diikuti oleh purnawirawan jenderal TNI, Luhut Binsar Panjaitan, “Ya, pergi saja mereka ke Melanesia sana, jangan tinggal di Indonesia.” (Kompas.com 19/2/2016).

Tindakan negara yang rasis, tidak adil itu, juga dilegalkan dengan pernyataan terbuka oleh pejabat negara yang mestinya menjaga tindakan maupun kata-kata yang tidak rasis terhadap warga negaranya sebagai negara hukum yang menganut ideologi Pancasila.

Bagaimana mungkin “NKRI Harga Mati” mau datang dari nurani rakyat Papua, sementara pola mendidik ideologi bangsa penuh kebencian, apalagi ada kata-kata yang tidak etis, penuh emosional, lalu pejabat negara pula yang melontarkannya kepada orang Papua?

Dalam konteks logikanya, alat negara yang mesti menjadi pelindung dan pengayom rakyat justru menjadi dalang utama praktik kekerasan atas nama hukum terhadap orang asli Papua, yang hanya justru melahirkan kebenciaan rakyat Papua terhadap negara.

Stereotip terhadap orang Papua masih amat kental, mulai dari tukang mabuk, tukang rusuh, pemalas, dianggap “setengah binatang” justru dinilai bahwa pemerintah Indonesia sendiri sebagai pihak yang memulai dan melanggengkan stigmatisasi dan stereotip tersebut. Bersambung. (*)

Penulis adalah anggota Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (AMPTPI)

 

Editor: Timoteus Marten

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top