Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Indonesia semakin melegalkan hukum kapitalisme produk kolonialisme barat di Papua (bagian 3 – selesai)

Papua
Demo pembebasan 7 tapol Papua antirasisme pada 9 Juni 2020 di Abepura. - Jubi/Hengky Yeimo

Papua No.1 News Portal | Jubi

(Bukti negara yang tidak tuntas dengan konsep hukum pidana dalam negara berdaulat)

Oleh: Welis Doga

Jika orang Papua terus distigma dengan berbagai label kejelekannya hingga hari ini, maka pertanyaannya adalah sejauh mana peran pemerintah Indonesia dalam melaksanakan isi Perjanjian Roma 30 September 1962, yang pada intinya membangun dan mendidik orang Papua selama 25 tahun atau 51 tahun sejak setelah pelaksanaan Pepera 1969 hingga 2020?

Apakah yang dikatakan Ali Murtopo benar-benar menjadi landasan Indonesia dalam menstigma orang Papua dengan berbagai label? Mungkin tentu saja!

Pertanyaan lain adalah, sejauh mana peran pemerintah Indonesia dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, TAP MPR Nomor XVII tahun 1998, UU Nomor 5 tahun 1998 tentang ratifikasi terhadap aturan anti kekejaman, penyiksaan, perlakuan, atau penghukuman yang kejam, tidak berprikemanusiaan dan merendahkan martabat terhadap orang asli Papua?

Atau UU Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 26 tahun 2006 tentang pengadilan terhadap pelanggar HAM, kepada orang Papua sebagai warga negara Indonesia?

Semua instrumen hukum yang jelas-jelas mengatur tentang perlindungan terhadap HAM sebagai warga negara itu total tidak berlaku bagi orang asli Papua dalam Indonesia. Hukum di Indonesia benar-benar diskriminatif dalam penerapannya kepada orang Papua.

Loading...
;

Di sisi lain kita menjadi paham bahwa negara sekelas Indonesia yang bangga dengan julukan negara hukum sepertinya benar-benar miskin dan belum fiks dalam konsep pembangunan hukum dan HAM kepada orang Melanesia di Papua.

Jika terus demikian, apa yang bisa dibanggakan orang asli Papua dalam Indonesia? Ketidakadilan dalam penerapan hukum bagi orang asli Papua justru mencerminkan bahwa pemerintah Indonesia ternyata hanya membutuhkan kekayaan alam Papua dibanding manusianya.

Ini sepertinya komplit dengan apa yang dikatakan Ali Murtopo kala itu yang kemudian masih dilanjutkan oleh Luhut Binsar Panjaitan di zaman ini.

Lalu apakah UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua dapat menyelesaikan semua bentuk ketidakadilan itu? Mungkin saja akan menjadi jawaban bagi Jakarta bahwa UU Otsus telah menjadi satu-satunya instrumen hukum yang menjawab semua soal di ranah Papua walau terbukti failed bahwa otsus di Papua benar-benar bukan suatu jawaban atas beribu soal yang ada.

Pejabat negara di Jakarta selalu akan bangga dengan kucuran anggaran triliunan rupiah dalam pelaksanaan otsus di Papua. Bahwa triliunan rupiah itu seakan telah menjawab semua persoalan di Tanah Papua.

Sudah 57 tahun, sejak 1963-2020, Papua dalam Indonesia bahkan pemerintah Indonesia seakan kehilangan akal dalam memahami Papua secara utuh. Jika pemerintah melihat Papua dari sisi mata hatinya, dengan itu pula dia akan mengerti, bahwa yang dibutuhkan orang Papua itu bukan soal triliunan rupiah yang dilontarkan dan elite Papua pula penikmatnya, melainkan orang Papua hanya ingin bagaimana negara memperlakukan orang Papua sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat.

Dengan itu pula jargon “NKRI Harga Mati” dapat diperoleh negara dari nurani orang asli Papua.

Praktik hukum terhadap tapol kasus rasisme 2019 bukti failed akumulasi penjajahan Indonesia di Papua

Sejarah politik Papua dalam Indonesia yang penuh rekayasa demi ambisi kekuasaan kapitalisme membuat diskriminasi rasial itu tumbuh subur di segala sektor kehidupan orang Melanesia di Papua dalam Indonesia selama 57 tahun.

Fakta membuktikan bahwa diskriminasi rasial itu terus dipraktikkan dalam berbagai lini kehidupan orang Papua dimulai dari awal perebutan Papua dengan berbagai perjanjian tanpa melibatkan orang asli Papua, hingga 57 tahun setelah Papua direbut Indonesia.

Tanpa terkecuali, wujud diskriminasi rasial itu tumbuh subur di berbagai sektor; ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial, budaya, hukum dan keamanan.

Bhineka Tunggal Ika, yang katanya semboyan negara, sepertinya tidak berlaku bagi orang Papua. Kita tidak dapat menyangkal bagaimana diskriminasi rasial itu terpelihara masif terhadap orang Papua di tanah leluhurnya sebagai warga negara.

Ujaran rasisme yang dialamatkan kepada mahasiswa Papua di Surabaya menjelang HUT kemerdekaan Indonesia pada 16 Agustus 2019 oleh ormas yang di-backup full aparat keamanan (TNI/Polri) adalah bukti failed yang terungkap selain puluhan ribu kasus semacamnya yang terkubur rapi tanpa diungkap.

Stereotip Indonesia sejak lama yang dialamatkan kepada orang Papua, misalnya pengacau keamanan, tukan mabuk, pemalas, pencuri dan lain sebagainya yang dipraktikkan sendiri oleh negara sepertinya menjadi prasangka abadi terhadap orang Papua yang terus tumbuh subur.

Perilaku rasis Indonesia kepada orang Papua sebenarnya telah lama tumbuh dengan subur dan menjadi mitos dengan berbagai bentuk dan model.

Nasib orang Papua memang serba salah di negara, yang katanya, menganut ideologi Pancasila bersemboyan Bhineka Tunggal Ika ini.

Tuntutan jaksa terhadap tapol kasus rasisme di beberapa pengadilan di Indonesia, merupakan fakta komplit dari represifnya penegakan hukum oleh penegak hukum Indonesia kepada orang Papua.

Pasal makar menjadi satu-satunya pasal yang diidolakan negara dalam meminimalisir kebebasan orang Papua dalam mengekspresikan pendapat dalam negara demokratis.

Tuntutan jaksa terhadap kasus tapol rasisme adalah klimaks dari ditutup rapatnya ruang kebebasan bagi rakyat Papua di Indonesia.

Pemerintah terus melanggengkan kriminalisasi terhadap orang Papua hanya dengan tujuan politik. Hukuman yang fantastis dengan tuduhan makar terhadap tapol kasus rasisme memang cukup spektakuler dan berbau politis.

Di sini pengetahuan hukum Jaksa Penuntut Umum (JPU) cukup failed untuk diragukan, sebab tuntutan jaksa tidak sesuai fakta persidangan.

Yang tidak logis dalam penerapan pasal makar terhadap tahanan orang asli Papua yang merupakan buntut dari aksi anti rasisme di berbagai kota di Indonesia dan tanah Papua adalah penerapan prinsip hukum sebab akibat.

Pihak penegak hukum benar-benar sedang menggiring isu rasisme kepada isu makar. Bagaimana tidak, dalang di balik ujaran rasisme itu tidak dapat diungkap secara terbuka oleh pihak penegak hukum.

Kemudian hukuman yang dijatuhkan kepada penyebar foto adanya bendera Merah Putih yang dipatahkan tiangnya di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, yang juga penyebar ujaran kebencian (rasis), Tri Susanti hanya dituntut 12 bulan penjara oleh JPU yang kemudian divonis hakim hanya 7 bulan penjara.

Hukuman yang dijatuhkan kepada otak di balik meluasnya isu rasisme di Papua dan kota-kota lain di Indonesia dengan aksi anti rasisme tidak adil dibanding hukuman yang dialami para korban rasisme yang adalah orang Papua.

Di sini membuktikan bahwa penegak hukum benar-benar menghindar dari prinsip hukum sebab akibat.

Sisi lain yang aneh adalah Polda Papua tidak profesional dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk Buchtar Tabuni, yang kemudian ketidakprofesionalan itu masih terus disempurnakan oleh JPU dengan tuntutan jaksa dengan Nomor registrasi Perkara: PDM – 94 JPR/ Eku.2/06/2020 yang isi tuntutannya pada point 2 “menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Buchtar Tabuni berupa pidana penjara selama 17 tahun” dengan pasal 106 KUHP jo 55 ayat (1) ke 1-KUHP.

Padahal dalam BAP Penyidik Polda Papua tidak dapat membuktikan adanya keterlibatan Buchtar Tabuni terkait aksi anti rasisme yang terjadi pada 29 September 2019.

Hal tersebut terbukti dengan rancunya BAP Penyidik Polda Papua pada bagian pertama seperti dalam tuntutan jaksa. Terlihat penyidik Polda Papua seperti berasumsi, sebab hasil pemeriksaan digital forensic dari 2 handphone milik Buchtar Tabuni tidak memperlihatkan adanya pembahasan mengenai isu makar, atau rencana aksi yang menjurus pada kerusuhan di Papua sebagaimana terjadi pada aksi 29 September di Jayapura, Papua, sementara Buchtar Tabuni dijerat pasal makar hanya dengan adanya dokumen ULMWP dalam handphone, walau dokumen ULMWP tersebut tidak diungkap secara tuntas oleh penyidik maupun jaksa.

Ketidakprofesionalan penyidik maupun jaksa dalam penerapan pasal makar terhadap terdakwa kasus rasisme, membuktikan, bahwa negara melalui alatnya terus melegitimasi ketidakadilan yang menjurus pada diskriminasi rasial dalam penerapan hukum terhadap orang Papua di Indonesia sebagai bentuk lain dari penjajahan modern.

Hal janggal yang menjadi pertanyaan di seputar peristiwa asrama mahasiswa Papua di Surabaya, siapa sebenarnya yang menjatuhkan bendera di got depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya?

Mengapa penyidik Polda Surabaya tidak mengungkap tuntas asal-usul foto adanya bendera merah putih di got itu?

Siapa yang menyebarkan foto bendera di got sebagaimana menyebar pada grup WhatsApp seperti yang dikatakan pimpinan RW di kawasan asrama itu?

Siapa yang menginformasi TNI ada bendera yang jatuh padahal mahasiswa Papua sendiri tidak tahu? Siapa yang menginformasi ormas-ormas berkumpul di tempat kejadian?

Mengapa CNN menulis dengan topic berita “Asrama Papua di Surabaya Digeruduk Massa Beratribut FPI” pada 16/8/2019, padahal banyak ormas lain? Lalu beritanya diubah pada 19/8/2019 dengan alasan menghapus lagu berisikan ujaran kebencian yang dinyanyikan “sekelompok massa”? Ada apa dengan CNN? Siapa kontributornya atau CNN di Indonesia?

Mengapa pihak penegak hukum tidak dapat membedakan kejadian terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dari dua poros masalah antara pengrusakan bendera dan makian bernuansa rasialisme?

Siapa sebenarnya Danramil dan anggotanya yang bertugas di Koramil Tambaksari yang kemudian tidak menggunakan pendekatan sesuai Pasal 103 KUHP Militer? Mengapa justru TNI lebih dahulu mengeluarkan kata-kata berbau rasis yang kemudian memancing ormas-ormas turut mengeluarkan kata-kata rasis itu?

Mengapa TNI menghindar dari metode pembinaan teritorial lalu mengedepankan emosional? Bukankah rentetan kejadian itu diibaratkan beberapa pihak sebagai api dan asap alias berhubungan “sebab akibat”?

Jika kehidupan manusia adalah kehidupan sosial, yang artinya kehidupan itu saling ketergantungan antara satu sama lain, maka yang mampu menjawab kebenaran hakiki abadi hanyalah milik “Tuhan”. Selesai.(*)

Penulis adalah anggota Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (AMPTPI)

 

Editor: Timoteus Marten

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top