Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Indonesia terus memaksa orang Papua menyangkal identitasnya sebagai orang Melanesia

Foto ilustrasi masyarakat adat Papua - Jubi/Arjuna Pademme
Indonesia terus memaksa orang Papua menyangkal identitasnya sebagai orang Melanesia 1 i Papua
Foto ilustrasi, masyarakat adat Papua – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Beragam narasi terus berkontestasi dalam memaknai peristiwa penyerahan penguasaan wilayah Papua dari United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta menyebutnya hari integrasi Papua ke dalam Indonesia. Namun, banyak orang Papua memiliki versi tafsir yang berbeda.

Aktivis politik yang menuntut kemerdekaan bagi Papua, Markus Haluk menyebut 1 Mei adalah sebagai hari aneksasi politik Indonesia atas Papua. Haluk pun menyebut 1 Mei 2020 adalah hari peringatan 57 tahun upaya pemerintah Republik Indonesia untuk terus menyangkal identitas orang asli Papua sebagai orang Melanesia.

“Hari ini kita rayakan 1 Mei, hari aneksasi politik bagi bangsa Papua.  Ini tahun ke-57 Indonesia menyangkal identitas orang Melanesia di West Papua,” Markus Haluk yang juga Kepala Kantor Koordinasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Jumat.

Menurut Haluk, selama 57 tahun pemerintah Republik Indonesia (RI) terus membuat kebijakan untuk menyangkal identitas orang asli Papua sebagai orang Melanesia. Haluk mencontohkan Operasi Koteka di wilayah pegunungan tengah Papua sejak pertengahan 1970-ah hingga awal 1980-an. Melalui operasi itu, pemerintah RI memaksa rakyat asli Papua melepaskan pakaian tradisionalnya-baik itu koteka, sali, ataupun yokal-dan memaksa orang Papua mengenakan pakaian dari kain.

Haluk menyatakan pada masa selanjutnya pemerintah RI juga menolak makanan tradisional orang asli Papua. Makanan tradisional dari bahan pangan lokal dipinggirkan, dilabeli sebagai makanan kelas dua, dan tidak bergizi.

Pemerintah RI mengganti makanan tradisional orang asli Papua dengan makanan nasional. “Termasuk makanan lokalnya, kemudian mereka memaksa [agar kami] makan nasi, tahu, tempe, dan aneka kue-kue,”ungkap mantan Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) itu.

Loading...
;

Berbagai kebijakan itu dinilai Haluk membuat elit politik lokal Papua kehilangan otonomi diri mereka, sehingga mereka tidak bisa menegakkan jati diri mereka sebagai orang Melanesia. “Sayang, orang Papua mulai dari [dahulu] hingga hari ini tak berdaya dan terseret dalam jebakan politik ekonomi Indonesia,” kata Haluk.

Situasi itu disebut Haluk membuat para elit politik lokal berlomba menyukseskan kepentingan ekonomi Indonesia maupun kekuatan global. Para elit politik lokal akhirnya ikut mengajak rakyat Papua untuk meninggalkan identitasnya sebagai seorang Melanesia.

Para elit politik lokal ikut membujuk para pemangku hak ulayat melepaskan ribuan hektar tanah dusun sagu kepada investor kelapa sawit, membiarkan gunung dan sungai dikeruk demi emas dan tembaga. Kemandirian orang asli Papua disebut Markus Haluk semakin hilang, karena mereka meninggalkan kebun maupun dusun sagu yang selama ratusan tahun menjadi sumber penghidupan orang asli Papua.

Akan tetapi, pandemi Covid-19 yang dipicu virus korona tiba-tiba menyentak kesadaran orang asli Papua. Rakyat Papua mulai kembali ke kebun, mengolah kebun mereka, lanjutkan tradisi nenek moyangnya.

Haluk berkelakar, pandemi Covid-19 membuat para moyang leluhur Melanesia, para orang tua kebun yang juga “profesor” dan “doktor” di honai, tertawa melihat anak cucu mereka kembali berkebun. “Mereka bilang, ‘virus korona, terima kasih. Ko buat mereka sadar juga’,” ujar Haluk.

Sayangnya, demikian kata Haluk, elit politik di Papua bersama aparatur negara dan sektor swasta kembali membujuk orang asli Papua untuk meninggalkan jati diri mereka sebagai seorang Melanesia. Para elit itu justru membagikan beras, mi instan, makanan kaleng. Para elit justru tidak berfikir untuk membagikan alat kerja yang akan membuat orang Papua mampu mengolah lagi kebun mereka, seperti skop, linggis, parang, dan kampak.

“Biaya belanja [barang sumbangan] itu tidak seberapa dibanding biaya viralkan [penyerahan sumbangan] di media. [Biaya itu bahkan] lebih besar ketimbang kerja. Ini yang disebut ‘bicara lain, tulis lain dan kerja lain’. Semuanya menjadi lain. Tetapi itulah Indonesia, itulah Indonesia Raya,” ujarnya.

Ketua Dewan Adat Papua versi Kongres Luar Biasa, Dominikus Surabut menilai 1 Mei bukan hanya hari aneksasi politik Indonesia atas Papua. Surabut menyebut 1 Mei juga merupakan hari perbudakan, sekaligus Hari Buruh Internasional, dan juga hari yang khidmat dalam tradisi Gereja Katolik.

“Di Gereja Katolik, [1 Mei adalah] pembukaan Bulan Maria, bulan devosi atau penghormatan kepada Ibu yang melahirkan Yesus sebagai pembebas manusia tertindas,” ujar Surabut.

Surabut menyebut, suasana pembukaan Bulan Maria yang penuh doa seharusnya menjadi pengingat bagi setiap rakyat Papua untuk menyadari bahwa kekristenan diimani iman yang membebaskan, iman yang membawa manusia tertindas keluar dari perbudakan para kapitalis yang mencaplok, menguasai, mempekerjakan, dan mengobarkan ribuan nyawa di Papua.

“Ini momen yang harus kita refleksikan. Refleksi untuk bertindak, untuk membebaskan Papua, dan mengenal identitasnya,”ujar Surabut.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G 

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top