Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Ini alasan mengapa pengawasan pendidikan di Sorong tidak maksimal

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Sorong, Jubi – Kurangnya komunikasi dan sinkronisasi antara lembaga legislative dan eksekutif menjadi penyebab kurang maksimalnya pengawasan dana pendidikan di Kabupaten Sorong. Namun ada pula yang menuding DPRD tidak serius membahas masalah pendidikan, terutama di pedalaman dan daerah terpencil.

Ketua Komisi I  Dewan Perwakilan Rakyat ( DPRD ) Kabupaten Sorong,  Arnold  Lemauk,  mengakui sulitnya pengawasan  dana pendidikan yang mengalir ke sekolah-sekolah di Kabupaten Sorong  karena kurangnya komunikasi dan sinkronisasi antara Pemimpin Daerah dan Legislatif.

Ini alasan mengapa pengawasan pendidikan di Sorong tidak maksimal 1 i Papua

Arnold  mengakui  jika keharmonisan antara Pimpinan Daerah dan Dewan tidak begitu baik sehingga mengakibatkan fungsi kontrol, salah satunya di bidang pendidikan, menjadi terkendala. 

“Kami bertemu dengan beberapa aktivis dan mahasiswa. Mereka mengeluhkan beberapa persoalan terkait pendidikan di Kabupaten Sorong, seperti kekurangan ruru,  gedung sekolah rusak, dana bantuan pendidikan yang tidak tepat sasaran, serta minimnya rumah dinas dan kesejahteraan guru. Juga masalah transportasi guru di pedalaman. Persoalan tersebut sempat kami bahas dengan beberapa pihak  namun kadang kandas di Eksekutif.  Inilah persoalannya,” kata Arnold, saat di temui Jubi, Kamis (3/8/17).

Lebih lanjut Arnold mengatakan pihaknya beberapa kali bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan untuk membahas masalah tersebut. Minimnya anggaran membuat semua program  tidak berjalan maksimal.

 Aktivis Lembaga Intelektual Papua Cabang Sorong, Robertus Nauw, mengatakan anggota DPRD Kabupaten Sorong dinilai tidak serius memperhatikan masalah pendidikan di wilayah pedalaman dan terpencil di Kabupaten Sorong.

Loading...
;

“Keseriusan DPRD Kabupaten Sorong memberi perhatian pada masalah pendidikan patut dipertanyakan. Mereka tidak banyak tahu masalah dasar pendidikan di wilayah pedaman dan terpencil. Kalo anggota DPRD saja tidak serius dalam mengawasi pendidikan anak-anak pedalaman, ini akan menjadi langkah mundur pendidikan di Kabupaten Sorong,” katanya.

Robertus Nauw menilai anggota DPRD hanya sibuk mengurus hal-hal remeh-temeh dan baru mau terlibat apabila ada pemasukan atau pendapatan bagi mereka.

“DPRD jangan sembunyi dibalik sukses mengesahkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan di Kabupaten sorong namun mereka tumpul dalam pengawasan dan keterlibatan secara langsung di lapangan,” kata Nauw. (*)  

 

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top