Follow our news chanel

Previous
Next

Ini besaran Upah Mimimum Provinsi Papua 2020 

Aparatur Sipil Negara di lingkup pemerintah provinsi Papua - Jubi/Dok
Ini besaran Upah Mimimum Provinsi Papua 2020  1 i Papua
Aparatur Sipil Negara di lingkup pemerintah provinsi Papua – Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe telah menetapkan Upah Mimimum Provinsi (UMP) Papua 2020 sebesar Rp3.516.700 dari sebelumnya Rp3.240.900. Untuk itu, setiap instansi baik pemerintah maupun swasta diimbau untuk segera melaksanakannya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, Yan Piet Rawar, mengatakan kenaikan upah berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/369/Tahun 2019 tentang Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Papua Tahun 2020, dan  Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Keputusan keluar dengan mempertimbangkan beberapa aspek yakni pertumbukan ekonomi dan inflasi yang mana peningkatannya sekitar 8,5 persen,” kata Piet Rawar di Jayapura, Senin (6/1/2020).

Menurut ia, kenaikan upah minimum ini akan ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten dan kota, namun kebijakan untuk menaikan atau tidak itu kembali kepada masing-masing daerah.

“Ada beberapa kabupaten kota yang mengusulkan tetap mengacu pada UMP, tapi ada satu kabupaten yang mengusulkan untuk melakukan penangguhan, namun itu tidak bisa dilakukan karena sudah ketetapan pemerintah sehingga harus dilaksanakan oleh semua instansi,” ujarnya.

Dirinya berharap dengan adanya peningkatan pengupahan akan memberikan peningkakatan produktivitas kerja para pekerja sehingga berpengaruh pada peningkatan pendapatan atau keuntungan bagi perusahaan.

Loading...
;

“Ini yang menjadi tujuan utama dari pemerintah agar terjadi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di Papua, karena diketahui indeks pembangunan manusia masih berada pada level yang perlu harus ditingkatkan,” katanya.

Yan Piet Rawar menambahkan bagi perusahaan yang tidak mampu membayar upah pegawai sesuai UMP bisa melakukan penangguhan. Artinya, kondisi perusahaan belum stabil sehingga tidak mampu atau menunda melakukan itu, tapi ketika pada waktu yang sudah stabil perusahaan tetap harus membayar kekurangan.

“Jadi tidak bisa perusahaan tidak melaksanakan keputusan ini, karena apabila tidak dilaksanakan bisa dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja yang ada di kabupaten/kota atau bahkan ke provinsi langsung,” jelasnya.

“Sejauh ini memang belum ada laporan mengenai masalah pengupahan ini, namun kami tetap akan melakukan pengawasan secara instens,” sambungnya.

Terpisah, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengaku Upah Miminum Provinsi tahun ini sudah sangat bagus. Dengan demikian dirinya meminta agar seluruh pekerja bisa lebih meningkatkan kinerja.

“UMP kali ini sudah bagus,” kata Tinal. (*)

Editor: Dewi Wulandari 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top