Follow our news chanel

Previous
Next

Ini denda bagi penebang pohon hutan adat tanpa izin

Ilustrasi hutan sosial – klikhijau.com

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Seorang pria di Jambi berinisial A, warga Desa Durian Betekuk, Kabupaten Merangin didenda satu ekor kerbau setelah ketahuan menebang pohon tanpa izin di hutan adat Desa Guguk, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Jambi.

Selain seekor kerbau, masyarakat Guguk juga menjatuhkan denda berupa beras 250 gantang, 200 butir kelapa serta selemak semanis.

“Sidang adat penyerahan denda ini dilakukan awal September 2020 di Balai Adat Desa Guguk,”kata Sopian Hadi, ketua Kelompok Pengelola Hutan Adat (KPHA) Guguk, Kamis (3/9/2020).

Baca juga : Selama 7 tahun usulan NSPK pengelolaan hutan adat Papua diabaikan pusat 

Permen LHK diharapkan dorong pengakuan hutan adat 

Aktivis: Sengkarut hutan adat akibat RTRW

Loading...
;

Menurut Sopian, penebangan pohon diketahui oleh kecurigaan masyarakat Guguk yang tinggal di tepi Sungai Nilo, yang memisahkan permukiman masyarakat dengan hutan adat.

“Saat itu sungai yang airnya mengalir jernih menjadi keruh dan terdapat potongan-potongan kayu yang dihanyutkan,” kata Sopian menambahkan.

Kejadian pada Juli 2020 itu langsung dilaporkan kepada dirinya. Setelah dicek ternyata warga menemukan bekas kayu yang ditebang beserta papan kayu yang sudah digesek. Tapi tidak ada pelakunya di lokasi.

Setelah sebulan melakukan penelusuran, masyarakat Guguk menemukan pelaku penebangan. Denda diserahkan, dan dilakukan pemotongan dan pengolahan denda pada tanggal 31 Agustus 2020.

“Pada sidang adat, seluruh sajian hasil denda telah disusun dengan rapi di balai adat. Sidang adat digelar, dan diakhiri dengan makan bersama,” kata Sopian menjelaskan.

Denda adat  itu tertuang dalam aturan pengelolaan hutan adat Guguk, tidak boleh melakukan penebangan tanpa izin dan syarat yang sangat ketat. Aturan pengelolaan dan sanksi pelanggaran tertuang dalam Piagam Kesepakatan Pemeliharaan Dan Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, 9 Mei 2003.

Selain itu, juga tertera di Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa Guguk. Kedua produk hukum desa ini lahir setelah keluarnya Surat Keputusan dari Bupati Merangin Nomor 287 tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk seluas 690 hektare.

Dalam menjalankan aturan pengelolaan, masyarakat Guguk mengedepankan aturan adat dibandingkan hukum pidana. Ada keyakinan bahwa permasalahan di desa bisa diselesaikan secara adat. Namun jika cara adat menemui jalan buntu, pilihan terakhir adalah hukum pidana.

“Kami akan melaporkan kasus ini ke Polisi jika terdakwa tidak mau membayar sanksi adat. Namun untungnya masalah ini bisa selesai secara adat,” katanya.

Koordinator Program Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, Ade Candra, mengatakan kawasan hutan yang dijaga dan dirawat masyarakat adat itu sempat digunakan perushaan HTI pada tahun 1990-an.

Masyarakat Guguk masuk dalam Marga Pembarap. Kelompok masyarakat Pembarap mendapatkan izin kelola dari Kesultanan Jambi jauh sebelum Indonesia merdeka.

“Masyarakat Guguk memiliki bukti-bukti sejarah tentang keberadaan mereka di wilayah itu. Bukti ini yang menjadi dasar pengakuan hak kelola hutan adat Guguk, dan mendapatkan pengesahan dari Bupati Merangin,” kata Ade

Ia mengapresiasi masyarakat Guguk menjalankan tradisi dan mampu mempertahankan hutan di tengah gempuran yang sangat kuat pada kawasan-kawasan hutan tersisa. (*)

CNN Indonesia

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top