Follow our news chanel

Ini jawaban Rodja terkait rekrutmen Polri dari OAP

Kapolda Papua, Irjen Pol. Rudolf Alberth Rodja saat memberikan pemaparan soal tata cara penerimaan calon anggota Polri dihadapan Forkopimda Papua - Jubi/Roy Ratumakin.
Ini jawaban Rodja terkait rekrutmen Polri dari OAP 1 i Papua
Kapolda Papua, Irjen Pol. Rudolf Alberth Rodja saat memberikan pemaparan soal tata cara penerimaan calon anggota Polri dihadapan Forkopimda Papua – Jubi/Roy Ratumakin.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kapolda Papua, Irjen Pol. Rudolf Alberth Rodja akhirnya memberikan penejelasan terkait tata cara penerimaan calon anggota Polri dihadapan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang berlangsung di Hotel Aston, Jayapura, Senin (22/7/2019).

Kapolda Papua mengatakan, pihaknya sudah sangat membantu orang asli Papua (OAP) dalam proses penerimaan calon anggota Kepolisian untuk tamtama dan bintara khususnya di Papua, mulai dari persyaratan tinggi badan, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan psikologi, dan juga Polda Papua melakukan keberpihakan dalam proses seleksi calon taruna akpol.

“Untuk tinggi badan sendiri, secara nasional atau keputusan Mabes Polri untuk laki-laki tingginya harus 165 centimeter sedangkan untuk perempuan 160 centimeter. Tapi ada kekhususan yang kami berikan kepada OAP di mana dalam penerimaan khususnya penilaian untuk tinggi badan, kami Polda Papua membaginya menjadi dua yaitu OAP pesisir dan OAP pegunungan. Untuk OAP pesisir, laki-lakinya 163 centimeter dan perempuan 158 centimeter, sedangkan untuk OAP pegunungan laki-laki 160 centimeter dan perempuan 155 centimer,” katanya.

Untuk masalah kesehatan, pihaknya memang tidak bisa memberikan dispensasi, karena hal tersebut akan mempengaruhi sang calon siswa tersebut ketika menempuh pendidikan.

“Pemeriksaan kesehatan ini meliputi bentuk kaki tidak X been, tatto adat, bekas luka luas, gigi, berat badan, ambeien atau wasir, kotoran telinga yang terlalu banyak hingga menyumbat, penyakit kulit seperti panu yang meluas pada tubuh, tulang jari bengkok, pelebaran pembuluh darah di buah zakar, penyakit mata, perlengketan kulit kelamin, luka kurap atau aktif, tekanan darah tinggi, cairan keputihan pada organ genitalia yang tidak normal, sel darah putih yang tinggi, hemoglobin yang rendah, kesehatan jiwa, dan kolesterol total,” ujarnya.

Selain itu, untuk pemeriksaan psikologi, pihaknya juga melakukan pemisahan atau kanalisasi antara OAP dan non OAP. Dan ini sangat menguntungkan OAP.

Loading...
;

“Kalau non kanalisasi kami terapkan kepada OAP maka yang memenuhi syarat untuk pria sebanyak 124 orang sedangkan wanita 33 orang, yang tidak memenuhi syarat pria sebanyak 213 dan wanita sebanyak 31. Nah, kalau sistem kanalisasi kami terapkan kepada OAP maka angka kelulusan akan semakin banyak, seperti pada tahun ini yang lulus dari pria sebanyak 210 orang dan wanita 48 orang, sedangkan yang tidak memenuhi syarat pria 127 orang dan wanita 16,” katanya.

Terkait dengan nilai standar yang ditentukan oleh Mabes Polri soal hasil tes psikologi yaitu 61, namun kebijakan dari Polda Papua khusus untuk OAP diturunkan menjadi 38 pada 2015, sedangkan pada 2016 dilakukan pengangkatan sesuai dengan surat keterangan Kapolda Papua, dan untuk 2017, diturunkan lagi menjadi 31 dari nilai standar 61.

“Pada 2018, Papua mendapatkan penambahan kuota dari Mabes Polri, dan pada tahun ini kembali mendapatkan keuntungan dengan sistem kanalisasi. Selain itu, saya contohkan, kalau ada calon siswa yang tidak tahu berenang bukan langsung kami gugurkan tetapi ada latihan terlebih dahulu. Jadi pengujinya memberikan latihan kepada calon siswa khusus OAP untuk berlatih berenang sampai dia bisa. Kalau bisa baru dinyatakan lulus, tetapi kalau non OAP, sekali tes kalau tidak tau berenang ya tidak lulus,” ujarnya.

Dikatakan,  dari sekian banyak OAP yang mendaftar sebagai calon anggota polri dari tingkatan tamtama, bintara, dan akpol, sebenarnya banyak yang tidak lulus dari segi psikologi. Bagaimana pihaknya meluluskan orang yang nilainya dibawah standar, jika itu dilakukan maka akan memberatkan yang bersangkutan. Kapolda Rodja mencontohkan untuk  OAP yang dipaksakan lulus Akpol. Calon akpol tersebut nantinya juga akan berjuang dipusat dengan peserta lainnya.

“Jadi bukan berarti dia lulus di Papua terus di pusat dia bisa lulus. Proses seleksi yang paling ketat sesuai dengan standar nilai yang telah diberikan oleh Mabes Polri. Tetapi, Mabes Polri juga tidak menutup mata akan hal itu, makanya pada 2019 ini, Mabes Polri telah memberikan jatah sebanyak 12 lulusan dari Papua di mana empat OAP dan delapan non OAP. Tapi sekarang tinggal 11 orang, saya berharap empat OAP itu bisa lulus hingga masuk pendidikan,” katanya.

Terkait dengan pemaparan dari Kapolda Rodja tersebut, Ketua MRP Timotius Murib berterimakasih kepada pihak Polda Papua yang telah memberikan pennjelasan yang cukup detail kepada pihaknya dan juga Forkopimda yang lain dalam pertemuan tersebut.

“Selama ini kami menyuarakan karena ada bagian-bagian yang kami sendiri tidak mengetahuinya. Untuk itu, dengan penjelasan seperti ini maka kami juga bisa menjelaskan kepada masyarakat, apabila ada yang menanyakan soal proses dan tata cara penerimaan anggota polisi di Papua,” kata Murib kepada wartawan usai pertemuan tersebut.

Namun dirinya juga berharap kepada pihak Polda Papua agar dapat memberikan hasil kepada anak-anak OAP yang tidak lulus dalam penerimaan tersebut. Dirinya mencontohkan, apabila ada OAP yang tidak lulus dalam tes kesehatan, bisa dijelaskan kesehatan apa saja yang mengakibatkan OAP tersebut tidak lulus, sehingga para orangtua calon tersebut bisa mengetahuinya, termasuk dengan hasil tes-tes yang lainnya.

“Ini tadi baru terbuka ternyata soal kesehatan juga, anak-anak kita tidak boleh melakukan “bungkus” atau melakukan pembesaran terhadap alat kelamin. Nah, ini kan belum tentu orangtua mereka tau anak-anak mereka melakukan hal itu. Bisa saja, anak-anak kita ini menutupi hal tersebut dihadapan orangtuanya. Nah, ini yang mesti ada keterbukaan, antara kami dan juga pihak Polda Papua,” ujarnya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, Ketua Majelis Rakyat (MRP) Papua, Timotius Murib, Wakil Ketua I DPRP Eduardus Kaise, Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua Fritz Ramandey, Kepala Ombudsman RI perwakilan Papua Sabar Iwanggin dan beberapa petinggi dari Polda Papua. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top